Lompat ke isi utama
simbol berbagai jenis difabel

Skema Public Housing dan Tunjangan untuk Difabilitas

Solider.id, Pati – Public Housing  atau penyediaaan rumah tinggal yang layak dari pemerintah sangat diperlukan untuk difabilitas, khususnya difabel yang berada di panti-panti. Hal ini terkait dengan fenomena sulitnya difabel yang sudah keluar dari panti untuk mencari tempat tinggal yang layak. Banyak keluarga difabel yang masih menolak keberadaan difabel terutama bagi mereka yang memiliki hambatan mental karena masih adanya stigma dari keluarga ataupun masyarakat serta kurangnya dukungan dari pemerintah untuk merawat difabilitas.

Hal ini dikemukakan oleh Yeni Rosa Damayanti ketua  Perhimpunan Jiwa Sehat saat webkusi pada hari Jumat (26/6). Ia menjelaskan di Indonesia hanya memiliki dua panti yaitu panti tertutup dan terbuka dimana ada hal-hal yang spesifik di panti tersebut.

“Banyak panti yang memiliki jam malam, kepemilikan pribadi sangat dibatasi, intinya hidup di panti jarang ada yang mau untuk memilih. Kalau di beberapa panti mental bentuknya seperti dipenjara, mereka yang sudah tinggal 2-5 tahun saat diajak ngobrol pun biasa saja tidak seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sedangkan untuk panti terbuka tetap saja tidak ideal, karena masalah utamanya jika tidak tinggal di panti mau tinggal dimana lagi, sedangkan keluarga dari teman-teman difabel mental mayoritas tidak mau menerima lagi baik karena stigma dan tidak ada dukungan dari Negara untuk merawat difabilitas. Teman-teman difabel mental tidak memiliki legal capacity dan jelas ini melanggar hak asasi manusia, kalau keluar panti selain mau tinggal dimana lalu bagaimana makannya. Ada skema tentang public housing, Negara berkewajiban untuk memastikan setiap rakyatnya memiliki tempat tinggal.” Kata Yeni.

Ia menyebut belum mengenalnya skema public housing ini, sehingga orang-orang bisa tinggal di tempat yang layak. Public housing  rata-rata bukan rumah milik tetapi skema rumah sewa dengan uang sewa yang disubsidi.

“Sudah banyak contoh, rusunawa di Jakarta hanya 300 ribu per bulan, bayar gasnya pun murah, bahkan untuk difabel bisa meminta subsidi dari harga sewa itu, misalnya menjadi 200 ribu per bulan. Masalahnya adalah difabel belum meminta jatah kepada pemerintah dan sayangnya hal ini belum masuk daftar prioritas hak menyewa di rusunawa.” Ucapnya

Rusunawa adalah public building yang kebijakannya bisa dibuat secara universal desain.

“Ada salah satu provinsi yang bisa jadi contoh yaitu provinsi Jawa Tengah yang sudah menerapkan skema public housing ini, tapi masih sangat terbatas. Hal ini harus kita kampanyekan bahwa difabel juga punya hak sewa atas rumah bersubsidi.” Tuturnya.

Tidak hanya menyoroti tentang public housing, ia juga menyampaikan tentang tunjangan untuk difabel. Menurutnya, tunjangan untuk difabel ini berbeda karena menutupi extra cost.

“Jadi tunjangan difabilitas ini akan di cover, ketika difabel tidak bekerja ia akan mendapat dua tunjangan yaitu tunjangan pengangguran dan tunjangan disabilitas. Saat difabel ini sudah bekerja, tunjangan pengangguran bisa ditarik namun tunjangan disabilitas tidak bisa. Ada cerita dari teman di Hongkong, ketika ia sudah bekerja maka tunjangan pengangguran secara otomatis akan hilang, bantuan makanan harusnya berlangsung terus selama kita tidak bekerja atau bekerja namun belum bisa hidup layak.” Tukasnya.

Di Jakarta, difabel mendapatkan biaya gratis untuk naik busway. Menurut Yeni, hal ini bisa dikembangkan lagi lebih luas dengan membebaskan biaya juga untuk naik Kereta Listrik (KRL), potongan biaya untuk listrik dan air serta bantuan asisten pribadi.

“Harusnya gaji asisten pribadi bisa di cover pemerintah dan ini merupakan bentuk dari perlindungan sosial.” Ujarnya.

 

Reporter: Oby Achmad

Editor    : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.