Lompat ke isi utama
poster diskusi aidran terkait KND

Tanggapan Mahasiswa Difabel terhadap Isu Perpres KND

Solider.id,Yogyakarta -  Baru-baru ini, masyarakat difabel Indonesia tengah dihebohkan dengan hadirnya Perpres tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND). Mayoritas difabel menyoroti bahwa ditemukan sejumlah keganjalan dalam Perpres ini mulai dari proses penyusunan hingga beberapa pasal yang kontradiktif dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan, pemerintah sendiri menilai bahwa lahirnya Perpres ini merupakan amanat hukum yang disesuaikan dengan undang-undang sebelumnya.

Menanggapi polemik yang sedang terjadi, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya bersama dengan AIDRAN kembali menggelar AIDRAN Webinar Series III. Diskusi kali ini mengambil tema yaitu “Respon Penyandang Disabilitas terhadap Komisi Nasional Disabilitas” yang dilaksanakan secara daring, melalui platform Zoom, Selasa (30/6). Diskusi ini turut dihadiri oleh beberapa narasumber dari berbagai elemen seperti pemerintah, aktivis difabel , dan HAM. Tak hanya itu, beberapa mahasiswa difabel juga turut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi ini.

Alexander Farrel Rasendriya, mahasiswa difabel netra Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang turut mengikuti jalannya diskusi, berpendapat bahwa seharusnya KND tidak berada dibawah kemensos. Hal itu dianggapnya tidak sejalan dengan visi dan tujuan KND, dimana mengurusi berbagai macam isu. Total ada 25 sektor yang berurusan dengan hak difabel menurut UU No 8 Tahun 2016. Menurutnya apabila KND harus diletakkan pada suatu lembaga negara, paling tidak diletakkan dibawah menko yang notabenenya memiliki kewenangan lebih tinggi daripada sekadar kementerian.

“Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dan UN CRPD bahwa disabilitas merupakan isu HAM, bukan sosial. Maka akan lebih baik jika KND berdiri sebagai sebuah entititas mandiri seperti Komnas HAM untuk menjaga independensi serta kebebasan dari berbagai tekanan politik. Apabila KND tetap dibawah kemensos, maka mensos memiliki kewenangan lebih untuk menginteverensi program dan besaran anggaran,” ungkap pria dengan sapaan Farel itu.

Selain itu, Farel juga menggaris bawahi poin penting terkait partisipasi difabel. Ia menangkap bahwa ada ketidaksamaan pendapat antara kemensos dan masyarkat dfiabel. Menurut kemensos penyusunan Perpres ini sudah sangat partisipatif dengan melibatkan peran masyarakat difabel.

Sementara, menurut Maulani, ketua HWDI selaku perwakilan difabel, menyatakan bahwa proses penyusunan Perpres ini sangat minim dari keterlibatan teman-teman difabel. “Saya pribadi agak ragu apakah disabilitas benar-benar dilibatkan atau justru tidak. Bisa jadi hal ini merupakan sebuah pertanda ketidaktransparanan kemensos pada publik mulai dari pemilihan panitia seleksi, anggota, hingga ketua dan wakil ketua,” tuturnya setelah acara berakhir.

Lebih lanjut, Farel menjelaskan bahwa dalam sistem hukum yang ideal seharusnya ada penyebarluasan atas Rancangan Peraturan Presiden dalam rangka uji publik sebelum disahkan menjadi Perpres. Diakuinya, bahwa hal ini penting untuk melihat respon masyarakat, supaya ketika ada sesuatu yang tidak sesuai maka dapat segera direvisi.

“Masuk akal bila organisasi difabel seluruh Indonesia mendesak presiden untuk segera melakukan revisi. Apalagi dalam petisi yang berisi desakan tersebut, telah didukung lebih dari 160 organisasi difabel diseluruh Indonesia. Hal ini turut memperjelas bahwa terjadi gerakan penolakan yang masif atas Perpres ini. Maka dari itu, perlu adanya sinergi yang berlanjut antara pemerintah dengan masyarakat difabel sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bilkish Fitria Febryani, mahasiswa Tuli UB, yang sepakat dengan pernyataan dari Maulani yaitu, “Perpres KND merupakan sebuah langkah mundur dari pendekatan sosial model yang telah dibangun sejak disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2016”. Menurutnya, Perpres ini akan semakin melanggengkan kembali stigma charity based (belas kasih).

“Semoga kedepannya hak-hak difabel bisa lebih ditegakkan lagi dengan tetap mengarusutamakan isu-isu difabel kepada masyarakat. Pemerintah seharusnya juga lebih aware untuk mendengarkan segala macam aspirasi masyarakat disabilitas,” pintanya mengakhiri.

 

Reporter: Bima Indra

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.