Lompat ke isi utama
ilustrasi gambar pendidikan inklusi

Ironi Perwujudan Pendidikan Inklusi di Yogyakarta

Solider.id,Yogyakarta - Sekolah inklusi, sejatinya digadang sebagai bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi. Dalam upaya mewujudkannya, dibutuhkan keterbukaan kesempatan dari berbagai pihak. Negara, melalui sekolah-sekolah negeri yang ada memiliki peran penting. Ketersediaan peluang melalui pemberian kuota, sumber daya pendidikan yang memadai, sarana dan prasarana aksesibel, serta modifikasi kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik, adalah banyak hal yang menjadi peran dan tanggung jawab negara.

Namun, itu semua tidak akan sanggup mewujudkan pendidikan tanpa diskriminasi, ketika tidak dibarengi dengan keterbukaan cara pandang dari seluruh lapisan masyarakat. Ketika, keluarga dengan anak difabel tidak mau mengotimalkan peluang atau ketersediaan kuota yang ada. Ketika keluarga memilih menggunakan jalur umum, karena malu menggunakan jalur kuota bagi calon siswa difabel.

Perasaan malu para orang tua, adalah bentuk penolakan atau tindakan tidak mengakui kehadiran anak-anak mereka yang difabel.  Penolakan ini tanpa disadari  akan mengambil seluruh hak anak difabel mendapatkan kesetaraan pedidikan.  Menghilangkan kesempatan siswa difabel memperoleh layanan afirmatif sesuai dengan kebutuhan.

Kuota tak terpenuhi

Kota Yogyakarta yang dijuluki sebagai kota inklusi, sekaligus menjadi barometer implementasi pendidikan iklusi, berbenah menata diri. Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021, keterbukaan kesempatan bagi siswa difabel bersekolah di sekolah terdekat diberikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebanyak 222 kuota bagi calon siswa difabel dibuka di 37 SD negeri dan 169 kuota pada 16 SMP negeri.

Kuota bagi siswa difabel secara eksplisit tercantum dalam selebaran resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, demikian juga pada selebaran yang dikeluarkan oleh tiap-tiap sekolah, baik SD maupun SMP. Dengan demikian, baik pihak masyarakat maupun sekolah mengetahui adanya hak siswa difabel pada tiap-tiap sekolah.

Proses assesment dengan pembiayaan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pun dilakukan sebelum pelaksanaan PPDB. Dengan tujuan agar para calon siswa difabel teridentifikasi kebutuhan belajarnya, sehingga setelah diterima di sekolah pilihan memperoleh layanan pendidikan sesuai kebutuhan. Dibarengi dengan penempatan 144 Guru Pendamping Khusus (GPK) tiap-tiap sekolah negeri.

Assesment dilakukan oleh UPT Unit Layanan Disabilitas (ULD), yang berkantor di Jala Kolonel Sugiyono no. 9 Kota Yogyakarta. Dilaksanakan dengan kunjungan psikolog ke sekolah, maupun melalui layanan harian oleh psikolog di UPT ULD.

Hasilnya 120 siswa lulus SD melakukan assesment dan teridentifikasi kebutuhan belajarnya. Jumlah tersebut akan mengisi 74 persen kursi  pada kuota PPDB jenjang SMP. Selanjutnya, sejumlah calon siswa SMP tersebut diberikan kesempatan mengikuti PPDB jalur afirmasi. Pendaftaran dilakukan  di Kantor UPT ULD Yogyakarta pada 22 dan 23 Juni 2020, atau satu minggu sebelum pelakasanaan PPDB online pada 29 - 30 Juni.

Namun, dari jumlah 120 siswa yang diassesment, hanya 29 calon siswa yang  mengikuti PPDB jalur afirmasi. Artinya kuota bagi siswa difabel hanya terisi 17,16 persen. Sedang 82,84 persen lainnya tidak terpenuhi. Selanjutnya akan dimanfaatkan oleh para peserta PPDB online yang dijadwalkan mulai Senin (29/6).

Hak terampas

Kondisi tersebut sangat disayangkan Kepala UPT ULD Aris Widodo. Karena fasilitas dan kemudahan yang diberikan melalui peluang kuota tidak dimanfaatkan. Hal ini menujukkan bahwa dukungan orang tua terhadap kebutuhan belajar anak-anak mereka masih rendah.

“Semestinya orang tua tahu bahwa anak mereka membutuhkan teknik dan perlakuan khusus dalam belajar. Sayang, orang tahu malu mengakui anak mereka membutuhkan perlakuan khusus. Sehingga tidak mau mengoptimalkan kesempatan atau mengisi kuota jalur afirmasi,” ujar Aris Widodo pada Solider, Jumat (26/6).

Dampaknya assesment yang sudah dilakukan, tidak dihargai. Hak anak mendapatkan aksesibilitas dalam belajar hilang, terampas dan tunduk pada sikap superior orang tua. Sebuah ironi perwujudan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta.  

 

Reporter: harta nining wijaya

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.