Lompat ke isi utama
poster webkusi 11

Urgensi Pengarusutamaan Perlindungan Sosial bagi Difabel

Solider.id,Yogyakarta. -Jaringan Organisasi Difabel Indonesia  untuk merespons Covid – 19 atau yang lebih dikenal dengan DPO Respons Covid - 19 kembali menggelar Webkusi ke-11. Webkusi kali ini mengangkat tema yang sedikit berbeda yaitu “Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia”, Jumat (26/6) sore. DPO mendatangkan Alexander Cote (Center for Inclusive Policy) sebagai pembicara utama. Beberapa penanggap juga dihadirkan untuk merefleksikan realita perlindungan sosial bagi difabel di Indonesia.

Alex mengawali dengan pemaparan bahwa how it will be financed (bagaimana untuk dibiayai) merupakan hal terpenting dalam perlindungan sosial. Ia menyebut bahwa asuransi sosial merupakan salah satu wujud perlindungan sosial. “Di dalam asuransi sosial akan diberi asuransi ketika sakit, kecelakaan dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, kini perlindungan sosial sudah menjadi sebuah kebutuhan,” terangnya.

Menurut Alex, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur apakah sistem perlindungan sosial itu sudah inklusif atau belum. Pertama, dasar pendapatan dan standar pemenuhan kebutuhan hidup yang memadai. Kedua, akses pelayanan kesehatan termasuk intervensi dini. Ketiga, kebutuhan disesuaikan dengan kedifabelan terkait biaya-biaya termasuk akses ke layanan pendukung lainnya. Terakhir, apakah perlindungan sosial itu sudah memfasilitasi akses ke pengembangan anak usia dini.

“Perlindungan sosial sangat penting bagi difabel, akan tetapi memang difabel membutuhkan extra cost (biaya tambahan) untuk mengakomodasi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini turut diperparah dengan rata-rata difabel berasal dari keluarga dengan penghasilan rendah sehingga menyulitkannya dalam memenuhi kebutuhan perlindungan sosial,” tuturnya.

Lebih lanjut, Alex menjelaskan bahwa banyak hal yang melatarbelakangi mengapa kebutuhan difabel lebih mahal daripada nondifabel. Pertama, biaya membayar pendamping atau orang yang biasa membantu mereka untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Kedua, biaya ekstra untuk transportasi disebabkan layanan transportasi belum aksesibel. Ketiga, difabel butuh biaya untuk alat bantu, bantuan medis, dan kebutuhan rumah tangga dasar. Hal itu ditambah kesempatan untuk mengakses pendidikan dan peluang kerja yang minim masih menghantui para difabel.

Ia mengamati bahwa negara dengan rata-rata penghasilan menengah kebawah seperti Indonesia, belum menjadikan investasi terhadap jaminan perlindungan sosial bagi difabel sebagai prioritas utama. Maka dari itu, intervensi dari pemerintah sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, terlebih karena memang sudah tanggung jawab mereka pula. Ia menegaskan bahwa kedepannya kebijakan pemerintah harus berpihak kepada difabel, misalnya saja pemberian subsidi perlindungan sosial.

Apa yang diungkapkan Alex, dikonfirmasi oleh Yeni, bahwa perlindungan sosial bukanlah belas kasih (charity based), melainkan hak difabel yang harus kita perjuangan bersama. “Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, maka perlindungan sosial bagi difabel menjadi barang penting yang harus disediakan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, menurut Fajri Nursyamsi, sudah ada landasan hukum yang mengatur mengenai skema perlindungan sosial bagi difabel. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No 8 Tahun 2016 terdapat dua bagian penting, yaitu dimensi kesejahteraan sosial dan dimensi multisektor. Peraturan tersebut mengamanahkan pemerintah untuk menyediakan aksesibilitas dan akomodasi layak melalui implementasi kebijakan dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial yang inklusif.

“Tampaknya pemahaman pemerintah tentang kesejahteraan sosial bagi difabel masih sempit. Selain itu, belum adanya anggaran khusus yang dialokasikan untuk difabel merupakan contoh konkret ketidakpahaman pemerintah. Nampaknya, diperlukan pengarusutamaan isu difabel untuk turut mengadvokasi dan menyadarkan pemerintah,” tegasnya saat acara berlangsung.

 

Reporter: Bima Indra

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.