Lompat ke isi utama
analisis perpres 68 tentang KND

Pasal-Pasal dalam Perpres No 68 tidak Akomodir Difabel

Solider.id, Pati - Peraturan Presiden (Perpres) No 68 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang di sahkan oleh Presiden tanggal 9 Juni 2020, di beberapa pasalnya terdapat banyak permasalahan yang mengakibatkan tidak mengakomodir difabel sepenuhnya. Beberapa Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), aktivis difabel, dan  organisasi nondifabel, bergerak bersama membuat petisi untuk mengadvokasi pemerintah agar merevisi pasal-pasal yang bermasalah di Perpres tersebut. Jumlah organisasi yang mendukung petisi ini berjumlah 185 di seluruh Indonesia.

Dalam petisi yang dikeluarkan oleh Koalisi Nasional Pokja Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas (KNPD) menyebutkan beberapa pasal yang bermasalah, diantaranya pasal 1 ayat 3 “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Peemerintahan di bidang sosial”. Pasal 9 ayat 4 “Sekretariat KND sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial”. Pasal 7 ayat 2 “anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 orang yang terdiri atas 4 anggota berasal dari unsur disabilitas dan 3 anggota berasal dari unsur non disabilitas”. Dan pasal 9 ayat 6 “materi muatan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara”.

Dari beberapa pasal tersebut, KNPD ingin merevisi yang telah ditulis dalam petisi. Usulan perubahan itu yakni pasal  1 ayat 3 “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia”, pasal 9 ayat 4 “Sekretariat KND sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 7 ayat 2 “Anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah 7 orang dengan sekurang-kurangnya 5 orang adalah penyandang disabilitas”, pasal 8 ayat 1a “Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 merupakan penyandang disabilitas”, pasal 14 ayat 2 “Pemilihan panitia seleksi calon anggota KND dilakukan secara transparan, professional, dan akuntabel dengan mempertimbangkan masukan dari Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) terkait dengan kelayakan calon anggota penitia seleksi calon anggota KND”. Pasal 30 ayat 2 “Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan secara transparan, professional, dan akuntabel dengan mempertimbangkan masukan dari Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) terkait dengan kelayakan calon ketua, wakil ketua, dan anggota KND”. Pasal 9 ayat 6 “Materi muatan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 5 ditetapkan setelah mempertimbangkan  masukan dari organisasi penyandang disabilitas dan mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara”. Pasal 9 ayat 3a “Dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak daaalam mendukung anggota KND menjalankan tugasnya”. Pasal 15 ayat 3 “Panitia seleksi menyiapkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi calon anggota KND dalam mengikuti seleksi”.

Petisi ini akan diajukan secepatnya kepada Presiden Republik Indonesia, berharap ada tindak lanjut untuk merevisi Perpres yang sudah disahkan. Maulani Agustiah Rotinsulu yang mewakili KNPD mengatakan ada dua pendekatan yang akan dilakukan terkait petisi ini.

“Kami sudah berkonsolidasi nasional pada tanggal 21 juni diikuti oleh semua perwakilan OPD di daerah-daerah, akan ada dua pendekatan yang kita lakukan terkait petisi ini, yang pertama kita akan menyampaikan secara persuasif kepada Presiden dengan memohon untuk merevisi Perpres ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Kedua kita akan mencoba membawa Perpres ini ke judicial review, jadi secara resmi kita tidak ingin kehabisan waktu karena waktu yang cukup terbatas”. Jelasnya

Nuning Suryatiningsih, direktur Center For Improving Qualified Activities of People with Disabilities (Ciqal) menekankan bahwa perjuangan advokasi difabel harus terus berjalan.

“Perjuangan kita dalam advokasi sudah bertahun-tahun lamanya, tetapi Pemerintah masih tetap saja seperti ini, artinya perspektif yang kita bangun selama ini ternyata tidak mudah, apalagi ketika kita berhadapan dengan eksekutif yang selama ini sudah mempunyai perspektif yang bagus kemudian dipindah ke kementerian yang lain, dan kita harus membangun perspektif baru lagi, sebenarnya lelah karena ini berlangsung terus-menerus, tapi kita harus melakukan ini dan tidak boleh patah semangat.” Ujar Nuning                                                        

 

Reporter: Oby Achmad

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.