Lompat ke isi utama
ilustrasi kespro difabel. sumber: https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/BRvZBa2A_-r3II48JNqHomo1Bus%3D/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1462882/original/010713000_1483629515-TanyaDokter_Image_Sel-Telur-Tidak-Dapat-Matang-Penyebab-Kemandulan.jpg&imgrefurl=https://www.liputan6.com/health/read/2956569/saat-sel-telur-berukuran-kecil-dan-sulit-dibuahi&docid=TAF0b7bp__BwdM&tbnid=uVNe5MA8Q8FlSM&vet=1&source=sh/x/i

Perempuan Difabel, Aseksualkah Mereka?

Solider.id - Persoalan yang  berkenaan dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi perempuan yang mengalami difabilitas sampai sekarang masih menjadi polemik   terutama  apabila dikaitkan dengan kebijakan negara dalam merespon  hal tersebut dan masih menyisakan perdebatan . Disisi lain, walaupun negara  telah meratifikasi konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Difabel melalui UU No.19 tahun  2011, namun implementasi dari regulasi ini masih jauh dari kata maksimal.  Undang-undang  tersebut, dengan jelas menyatakan bahwa, adanya kewajiban bagi negara dan masyarakat agar  tidak melakukan diskriminasi terhadap  difabel, baik perempuan maupun anak,  menjamin partisipasi  difabel dalam segala aspek kehidupan, seperti pendidikan,  kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni, dan budaya, serta pemanfaatan teknologi informasi  dan komunikasi. (Haryono, T. J. S., Kinasih, S. E., & Mas’udah, S. (2013). Akses dan informasi bagi perempuan  difabel dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 26(2), 65-79.)  Akan tetapi pada kenyataannya,  difabel masih menemui hambatan untuk   memperoleh layanan yang layak seperti di   bidang pendidikan, pekerjaan, politik, olahraga, seni, dan budaya, apalagi  berupa kesehatan.   Bidang kesehatan semakin sulit didapat terutama bagi kelompok perempuan  difabel. (Wardhani, Y. F., & Paramita, A. (2016). Pelayanan Kesehatan Mental dalam Hubungannya dengan Difabel dan Gaya hidup Masyarakat Indonesia (Analisis Lanjut Riskesas 2007 dan 2013). Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 19(1), 99-107.) 

Tentu saja permasalahan menjadi semakin kompleks, mengingat perempuan  difabel mengalami stigmatisasi ganda, yaitu sebagai perempuan, dan juga sebagai  difabel. Sehingga kelompok ini perlu untuk mendapat perhatian khusus karena sangat rentan  mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terutama berkaitan dengan seksualitas dan  kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi lebih sering dipandang sebagai hal yang berkaitan dengan aktivitas seksual  (sexual intercourse) dan proses persalinan. Aktivitas seksual ini diasosiasikan dengan kemolekan  atau keindahan ragawi yang menimbulkan kegairahan atau ketertarikan lawan jenis. Perempuan   difabel  sering dianggap tidak memiliki kedua hal itu, sehingga mereka dianggap tidak  cakap melakukan aktivitas seksualnya. (Faridah, S. (2019). Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Difabel. Lex Scientia Law Review, 3(1), 15-29.

 Kesehatn reproduksi mempunyai makna yang lebih luas. Undang-Undang  Kesehatan No. 36 Tahun 2009  tentang Kesehatan Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa kesehatan  reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, dan tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses  reproduksi pada laki-laki dan perempuan. (Indonesia, R. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta Republik Indonesia.)

Satu hal yang pasti adalah penduduk difabel adalah  salah satu yang termiskin dari yang miskin. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar yang memadai,  difabel tidak memiliki posisi tawar yang memadai untuk membantu mereka keluar dari  kemiskinannya.  Difabel masih jarang dijadikan sebagai bahan perbincangan dalam isu gender dan kemiskinan.  Banyak orang yang masih berpikir bahwa isu difabel hanya sebatas persoalan difabel dan  perawatannya. Padahal difabel merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi.  Kemiskinan berawal dari keluarga, masyarakat dan negara yang disebabkan masih kuatnya stigma  mereka terhadap eksistensi difabel.

Stigma bahwa difabel adalah orang yang lemah, sakit, tidak  berdaya, tidak mampu bekerja dan tidak bisa mandiri membuat difabel sulit keluar dari lingkaran  kemiskinan yang menjeratnya.  Secara umum  Difabel di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama. Di dalam  keluarga,  difabel sangat tergantung bagaimana keluarga memperlakukan  kehidupannya sehari-hari.  Keluarga merupakan tonggak utama dalam pertumbuhan jiwa dan  perkembangan kapasitas. Jika keluarga tidak memiliki wawasan bagaimana memperlakukan  anak difabel, sangat mungkin yang bersangkutan tidak akan  mengalami  pertumbuhan dan perkembangan yang layak. Mumpuniati, M. (2016). Pembentukan Karakter Mandiri Bagi Penyandang Disabilitas Kecerdasan Dalam Kapasitas Kemanusiaan. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 4(1), 59-66.

Kemiskinan yang menjadi dampak terbesar terjadinya difabel. Sejak dalam kandungan sudah tidak mendapatkan perawatan yang layak sebagaimana mestinya, saat lahir tidak mendapatkan pelayanan yang baik, Setelah lahir kurang mendapat asupan makanan sesuai kebutuhan pertumbuhan. Probelamatika yang dihadapi oleh  difabel, terutama perempuan difabel  masih sulit untuk diidentifikasi atau diungkap karena rasa malu atau kekhawatiran berlebihan. Walaupun Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penyandang Disabilitas ke dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2011. Sebelumnya pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-undang ini kemudian dijabarkan melalui berbagai macam peraturan pemerintah hingga menteri sebagai petunjuk pelaksanannya. Bagi para pemerhati gerakan difabel, pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas sebagai undang-undang merupakan  angin segar bagi pemenuhan hak-hak difabel di Indonesia setelah undang-undang tentang Penyandang Cacat dianggap sebagai undang-undang yang diskriminatif terhadap difabel. Kemudian di tahun 2016, telah lahir pula UU No. 8 Tentang Penyandang Disabilitas. Walaupun regulasi-regulasi tentang difabel itu sudah ada. Akan tetapi sangat disayangkan, semua bentuk regulasi tersebut masih narasi indah tanpa implementasi yang berarti. Sikap para pemangku kebijakan di negeri ini kepada kaum difabel pun masih sangat ambigu. Disatu sisi pengakuan kesetaraan itu ada, namun di sisi lain,  difabel  masih ditempatkan pada posisi sebagai bagian dari PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

Difabilitas masih dianggap sebagai masalah kesejahteraan semata, sehingga sering kali isu-isu tentang difabel, penanganannya hanya  menjadi tanggung jawab kementerian sosial saja. Padahal secara tegas dan jelas disebutkan dalam undang-undang yang ada bahwa masalah difabel bukan  hanya masalah difabel dan kesejahteraan saja,  tetapi  difabel juga butuh akses seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kehidupan sosial, dan juga kemandirian.  Segala kebutuhan  difabel tidak akan pernah bisa terpenuhi jika persoalan difabel hanya diurus oleh kementerian sosial dan  dinas sosial saja. Permasalahan difabel dan segala problematikanya termasuk persoalan yang multi sektor dan membutuhkan kordinasi antar instansi untuk  menyelesaikannya.

Mainstreaming adalah salah satu cara agar masalah tentang kedifabelan dapat tertangani dengan efektif dan para penyandang difabel bisa merasakan terpenuhinya hak-hak mereka, dan diwaktu yang bersamaan akan meningkatkan kualitas hidupnya.    Menjadikan isu difabel sebagai isu yang mainstream merupakan suatu hal yang harus segera direalisasikan agar persoalan difabel masuk dalam program semua kementerian. Akan sukar sekali  memastikan bahwa implementasi  program-program untuk mengentaskan kemiskinan dan  pemberdayaan masyarakat dapat diakses oleh difabel  Tanpa mainstreaming isu difabel itu sendiri . Minimnya akses membuat proses untuk mengentaskan kemiskinan bagi penyandang difabel sulit dicapai untuk membebaskan mereka dari jeratan tindakan pemiskinan yang  bersifat sistematis   dan telah berjalan sekian lama. 

Adanya peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat (PIKPPC),   menjadi peluang bagi perempuan difabel untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan informasi dan konsultasi tentang hak-haknya. Peluang ini juga merupakan jawaban atas kebutuhan di masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan informasi dan konsultasi tentang difabilitas, perawatan dan penanganannya, serta pendidikan, kesempatan kerja, magang maupun pelatihan. Lahirnya regulasi ini menjadi harapan terwujudnya pemenuhan  hak-hak difabel dan adanya perbaikan kualitas hidup bagi  difabel menjadi lebih baik lagi  dan juga menunjukkan eksistensi mereka dalam peranannya untuk  berpartisipasi pada pembangunan.

Untuk menguatkan argumentasi pada paparan di atas, solider.id telah melakukan wawancara pmelalui email  dengan  Maria Un, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Mia. Mia merupakan ketua HWDI Sulawesi Selatan,  

Sejauh ini, sangat banyak perempuan  didfabel yang belum memiliki pengetahuan tentang issu gender, terutama perempuan difabel yang tinggal di desa dan jauh dari akses informasi. Ditambah lagi  dengan tingkat pendidikan yang rendah akibat  stigma dan diskriminasi yang dialami selama ini memposisikan perempuan difabel makin terekslusi dalam berbagai aspek. Kurangnya pengetahuan akan issu gender menyebabkan banyak perempuan difabel yang tidak menyadari jika dirinya sedang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan seksual dan segala bentuk kekerasan lainnya berbasiskan gender.

Lebihi lanjut, Mia menambahkan bahwa banyak hal yang dihadapi oleh perempuan difabel dalam keseharian mereka sebagai perempuan. “Perempuan disabilitas dihadapkan dengan isu kesehatan, isu pendidikan, mata pencaharian dan lain sebagainya. Hal ini karena perempuan disabilitas pada umumnya masih pada taraf berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya sehingga isu mata pencaharian atau pekerjaan cenderung menjadi prioritas dibandingkan dengan kesehatan reproduksi.  Apalagi dengan sistem jaminan kesehatan yang disediakan melalui skema BPJS/KIS yang tidak cukup memudahkan perempuan disabilitas untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan baik umum dan terkhusus kesehatan reproduksi.  Selain itu informasi tentang kesehatan reproduksi bagi perempuan disabilitas juga masih sangat kurang dilakukan, sementara ketika berbicara tentang perempuan disabilitas dalam menyerap informasi juga berbeda-beda. Demikian juga dengan sistem pelayanan kesehatan nasional yang belum memprioritaskan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin. Pemeriksaan pap smear itu penting untuk dilakukan minimal setiap enam bulan untuk mendeteksi adanya sel2 tumor dalam alat reproduksi perempuan, demikian juga pemeriksaan mamografi secara rutin untuk dapat mendeteksi adanya sel-sel tumor dalam payudara misalnya yang jika berbayar itu sangat mahal bagi ukuran perempuan disabilitas sehingga perempuan disabilitas  baru akan memeriksakan diri ketika sudah merasakan sakit saja”.

Berbicara soal edukasi, HWDI sebagai organisasi yang anggota dan pengurusnya adalah perempuan, baik sendiri maupun bekerjasama dengan mitra lain beberapa kali melakukan edukasi kepada kawan-kawan perempaun difabel tentang kesehatan reproduksi, namun dengan jumlah yang masih sangat terbatas. Strategi yang perlu dilakukan adalah perlu bekerjasama dengan berbagai pihak utamanya  pemerintah desa  dalam mengedukasi masyarakat desa termasuk perempuan disabilitas  terkait dengan kesehatan reproduksi.

 

Mia berpesan bahwa Sebagai perempuan disabilitas  kita sama dengan perempuan lainnya dan laki-laki penyandang disabilitas. Perjuangan perempuan disabilitas  untuk memposisikan dirinya secara setara dengan perempuan lainnya dan laki-laki disabilitas  perlu terus dilakukan. Untuk perempuan disabilitas  perlu meningkatkan pengetahuannya tentang isu gender sehingga dapat memperjuangkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas  pada umumnya terutama untuk perempuan disabilitas. Sebagai perempuan di negeri ini, perempuan disabilitas  juga berhak atas segala bentuk pelayanan kesehatan reproduksi yang disediakan oleh Negara dengan harga yang murah atau menjadi tanggungan Negara.  Demikian juga dengan hak untuk memperoleh informasi yang jelas terkait dengan kesehatan reproduksi utamanya perempuan disabilitas  yang tinggal di desa, yang dikarenakan  kurangnya akses pendidikan dan kesempatan yang diberikan sehingga memiliki pendidikan yang rendah, dan banyak yang “tidak bangga” dengan dirinya, termasuk dicintai dan mencintai.  Perempuan disabilitas memiliki otonomi untuk menentukan dan memutuskan yang terbaik bagi dirinya.  

 

Penulis: Andi Zulfajrin Syam

Editor  : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.