Lompat ke isi utama
aktivitas difabel manokwari

Bantuan Tidak Tersalurkan, Difabel Manokwari Palang Kantor Dinas Sosial

Solider.id, Manokwari - Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Manokwari melakukan Pemalangan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Manokwari Papua Barat  di jalan Karya Abri nomor 05 Sanggeng (24/6).

Pemalangan itu terjadi karena belum adanya bantuan yang sudah di agendakan bersama BAPPEDA di anggaran 2019-2020. Sebelumnya pemerintah setempat telah menyatakan akan melakukan tiga program pemberdayaan dan bantuan untuk difabel yang meliputi   tiga aspek seperti bantuan alat dengar untuk  Tuli,  kasur untuk difabel fisik, dan kegiatan pelatihan pembuatan keset untuk difabel netra. kekesalan warga difabel semakin memuncak karena selama masa pandemi Covid – 19, belum ada bantuan sosial dari dinas terkait yang disampaikan kepada mereka.   

"Kami kurang lebih 32 orang melakukan pelamangan, dengan tujuan agar Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam hal ini Bupati dan Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dapat  menjawab berbagai persoalan  tersebut. Kami juga sampai sekarang belum ada bantuan Covid-19 yakni BLT maupun bantuan lain dari Kementerian Sosial serta Pemerintah Provinsi Papua Barat. Itu yang menjadi kesal, kami disabilitas sangat rentan dengan Covid-19. Bahkan kami sebagian tidak lagi berjualan atau aktivitas lain, lebih heran lagi kami di difabel yang di sini tidak di kasih masker, handsanitaiser ataupun sabun dan tempat cuci tangan". Kata Anton Marani pada Tim Solider.

Instruksi Presiden sudah jelas dengan adanya wabah Covid-19 atau Corona virus ini, masyarakat rentan dan difabel harus di perhatikan terlebih dahulu. Undang undang No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, dan turunannya Peraturan Perintah (PP) No 52 Tentang Kesejahteraan Penyandang Disabilitas tidak ada realisasinya.

"Kabit Resos Dinas Sosial Kabupaten Manokwari Albert Baransano, sudah berusaha memberikan penjelasan terkait bantuan Covid-19 ini terhadap para difabel yang melakukan Pemalangan di hari ini, tapi tidak mempan juga. Memang terkait bantuan ini saya juga heran karena tidak lewat Dinas Sosial, malah lewat RT/RW. Akhirnya terjadi seperti ini. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikucurkan via Kantor Pos, saya tidak tahu sudah sampai dimana". Tandanya.

Dengan kejadian ini ternyata, diskriminasi masih saja terjadi terhadap difabel di negeri ini. Terutama Indonesia Timur dan terlebih khusus Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan tepatnya di Kabupaten Manokwari.

Besar harapan agar kedepan Komite Nasional Disabilitas (KND) segera terbentuk agar permasalah sosial seperti yang di Kota Manokwari tidak lagi terjadi di tempat lain.

 

Reporter: Roby Nyong

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.