Lompat ke isi utama
ilustrasi stop kekeerasan seksual

Kerentanan Perempuan Difabel atas Kekerasan Seksual Selama Masa Pandemi

Solider.id, Yogyakarta – Kebijakan di Indonesia untuk perlindungan terhadap difabel sudah banyak diterbitkan. Kerja-kerja organisasi difabel yang bisa mempengaruhi di bidang kebijakan juga sudah dilakukan dan perubahan kebijakan mulai ada, tapi perlahan. Di sisi lain kebijakan-kebijakan pemerintah yang keliru juga ada. Hal tersebut sering kali karena pemahaman minim si pembuat kebijakan tentang difabel, inklusi dan hak difabel berbasis HAM sehingga pasal-pasalnya masih bolong-bolong.

“Kadang ada ayat menguatkan tapi kemudian aturan lanjutannya belum ada, sehingga aturan yang kuat tadi jadi tidak bergigi. Solusinya, jangan membuat ayat-ayat semu, meski ada hierarki perundangan, buat ayat yang mengunci atau jika diatur dalam aturan lebih lanjut maka aturan lanjutannya itu harus segera diterbitkan juga.” ujar Mimi Maryani Lusli dalam webinar Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan untuk Perlindungan serta Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Disabilitas Selama Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan Forum Pengada Layanan (FPL) via platform Zoom, Kamis (18/06)

Sementara itu, pembicara lainnya, Nurul Saadah Andriani mengingatkan tentang ‘hutang’ Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi Yang Layak di Peradilan dari mandat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang belum terealisasi hingga kini. Terkait regulasi tentang kekerasan seksual, mau tidak mau menurut Nurul harus mendorongkan pengesahan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sedangkan dalam masa pandemi Covid ini, harapannya bukan membuat rekomendasi baru selama masa Covid, tapi pedoman yang sudah ada tentang perlindungan khusus bagi perempuan difabel harus disosialisasikan dan digunakan lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pedoman tersebut, perempuan difabel dengan ragam difabilitasnya adalah salah satu kelompok yang rentan terinfeksi Covid-19. Sementara itu perempuan difabel juga kelompok yang masuk dalam situasi khusus yang mempunyai kerentanan lebih dibandingkan perempuan dan difabel pada umumnya. Kondisi ini merupakan dampak dari dobel kerentanan yaitu sebagai perempuan dan sebagai difabel. Stigma sebagai perempuan saja sudah mendapat berbagai halangan dalam kehidupan perempuan, ditambah jika dengan kondisi kedifabilitasannya. Perempuan difabel terstigma dianggap tidak mampu, dianggap beban dan dianggap berbeda dengan perempuan lainnya. Sebagai difabel, dengan kondisi dan hambatan individu, seperti hambatan fisik, intelektual dan mental, menjadi lebih dobel lagi hambatannya dalam menjalankan fungsi publik dan privatnya. Hal ini juga membuat perempuan difabel kian rentan sebagai korban kekerasan.

Adapun faktor-faktor penyebab ketidakadilan berbasis gender dan kedifabilitasan yang kerap dialami perempuan difabel, diantaranya faktor kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, hukum dan akses terhadap informasi. Nurul menjabarkan lebih lanjut, dari segi kesehatan, perempuan difabel secara fisik sering kali lebih mudah sakit karena kurangnya asupan gizi dan perawatan kesehatan yang tidak memadai, terutama saat Pandemi Covid-19 dimana fasyankes (fasilitas layanan kesehatan) lebih memprioritaskan pasien terinfeksi virus tersebut. Di bidang ekonomi, perempuan difabel mayoritas berada di strata sosial menengah ke bawah dengan mata pencaharian di sektor informal karena tidak mempunyai skill atau kapasitas yang mencukupi. Tentu saja hal ini berentetan dengan faktor pendidikan yang minim dianggap tidak mampu bersekolah atau tidak disekolahkan karena perempuan tersebut difabel. Padahal secara faktor sosial perempuan difabel dituntut menjalankan peran sosialnya di publik dan privat. Terkait hukum, dalam konteks diluar Covid, banyak regulasi yang tidak melindungi perempuan difabel. Akses terhadap keadilan masih rendah karena keterangan seorang difabel kerap tidak dianggap tidak sah untuk dijadikan alat bukti. Terakhir, perempuan difabel dengan berbagai ragamnya banyak mengalami hambatan dari segi akses terhadap informasi. Seberapa informasi tentang Covid atau akses layanan sampai kepada perempuan difabel.

Perempuan difabel selama pandemi Covid-19 ini ada dua macam menurut Nurul, perempuan difabel yang terpapar positif Covid dan juga yang terdampak Covid. Secara medis tidak terdampak tapi secara ekonomi perempuan difabel kena PHK, atau tidak boleh keluar rumah karena PSBB, juga pintu keluar masuk yang ditutup padahal mereka berjualan di sana, itu menyebabkan perempuan difabel menjadi depresi. Persoalan lainnya, perempuan difabel yang posisi di rumah lalu terkena PHK, bisa jadi tidak ada penghargaan baginya dan kemudian terjadi kekerasan. Ada juga perempuan difabel kepala keluarga yang kehilangan penghasilan kemudian mendapatkan kekerasan. Kondisi kekerasan terhadap perempuan difabel berlangsung cukup banyak, baik dilaporkan atau masih hidden.

Menurut Nurul, langkah-langkah yang dapat dilakukan, misalnya dengan melakukan identifikasi resiko peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan difabel, termasuk penelantaran oleh keluarga di masa karantina. Ini terjadi ketika ada perempuan difabel terpapar Covid dan di karantina kemudian tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya. Kedua, mengoptimalkan dalam pengaduan online 24 jam yang aksesibel bagi perempuan difabel. Kemudian menyusun protokol layanan bagi perempuan difabel korban kekerasan. Selanjutnya, mengoptimalkan jaringan atau sistem rujukan dari berbagai profesi yaitu psikolog, psikiater, dokter, advokat, konselor sebaya melalui P2TP2A. Juga memastikan rumah aman aksesibel, steril dan aman dari keterpaparan COVID 19. Persoalannya ketika perempuan difabel mau mengakses rumah aman ketika terjadi kekerasan tapi prasyarat surat bebas Covid menjadi kendala. Hal ini perlu dijembatani dan harus masuk ke protokol layanan. Terakhir, memastikan tersedianya pendamping bagi perempuan difabel yang mengalami kekerasan di saat COVID -19 termasuk ketersediaan Juru Bahasa Isyarat yang sudah memahami bagaimana menjaga keamanan dari keterpaparan.

Bagi perempuan difabel yang mengalami kekerasan di masa Covid betul-betul mendapat dukungan masyarakat dan anggota keluarga lain, termasuk perangkat desa, agar pulih seperti semula. Sebagian orang menstigma perempuan difabel tidak bisa berbuat apa-apa dan akan terus terpuruk, padahal mereka membutuhkan dukungan pemberdayaan. Makanya pemerintah perlu didorong untuk memberi pemenuhan dalam proses pemulihan bagi perempuan difabel setelah pulih dari terpapar dan terdampak Covid-19.

“Pendampingan secara psikologis di masa Covid bisa dilakukan oleh lembaga yang mempunyai psikolog atau lembaga yang punya staf yang bisa mendampingi komunitas. Meski tidak bisa dilakukan secara tatap muka langsung, kita bisa mendengarkan, kadang dilakukan melalui telepon ada yang chat. Di masa pandemi ini memang menyulitkan karena yang biasanya bisa cerita langsung berjam-jam, kini dilakukan via online. Selama pandemi, kalau yang berbasis komunitas, yang dilakukan adalah penguatan psikologis, saling menguatkan peer group counselor ini cukup bagus.” ungkap Nurul.

Rekomendasi yang diberikan Nurul untuk pemberdayaan dan partisipasi perempuan difabel selama pandemi Covid-19 terkait pencegahan kekerasan adalah pertama, memastikan semua proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terkait Covid-19 memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan difabel untuk terlibat. Kedua, memberi kesempatan posisi pada organisasi difabel untuk masuk dalam Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 di berbagai lini dan memberikan dukungan kepada pemberi layanan penanganan kekerasan. Ketiga, memastikan perencanaan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid 19 melibatkan perempuan difabel agar dipastikan kebutuhan khususnya terpenuhi. Terakhir, memberikan dukungan terhadap organisasi/ komunitas atau kelompok perempuan difabel untuk terlibat dalam peer group konseling sebagai konselor sebaya.

 

Reporter: Alvi

Editor:      Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.