Lompat ke isi utama
ilustrasi Perpres KND

Organisasi Penyandang Disabilitas Seluruh Indonesia Desak Jokowi Revisi Perpres KND

Solider.id,Yogyakarta - Organisasi Penyandang Disabilitas Seluruh Indonesia mendesak supaya Presiden Joko Widodo segera melakukan revisi terhadap Perpres 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND). Hal itu berdasarkan konferensi pers yang mereka laksanakan secara daring menggunakan platform Zoom pada Selasa (23/6) lalu.

Wujud dari desakan tersebut berupa petisi yang berisikan mengenai alasan dan tuntutan untuk segera merevisi Perpres. Hingga saat ini, petisi tersebut telah didukung lebih dari 145 Organisasi Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia.

Fajri Nursyamsi, dari Pokja Implementasi Penyandang Disabilitas, mengungkapkan bahwa petisi ini merupakan bentuk keresahan akibat beberapa temuan yang merujuk pada keganjalan dalam Perpres tersebut. Ia menyebut setidaknya terdapat lima alasan fundamental mengapa Perpres ini perlu untuk segera direvisi.

Pertama, langkah kemunduran implementasi UU tentang Penyandang Disabilitas. Hal tersebut bertentangan dengan UU No 8 Tahun 2016 yang memiliki pekspektif HAM. Terlebih, nantinya KND akan dilekatkan pada kementerian sosial yang notabenenya bukan merupakan lembaga negara leading sector tunggal isu disabilitas.

Kedua, KND tidak independen dan rawan konflik kepentingan. Fajri ini menyebut ini disebabkan struktur kelembagaannya masuk dalam kemensos. Hal itu sudah dipastikan bahwa segala perencanaan anggaran dan tugas akan tunduk pada lembaga di atasnya. Dengan demikian, independensi KND akan diragukan serta akan sangat rawan terhadap konflik kepentingan di dalam lingkaran kemensos.

Ketiga, KND tidak inklusif dan membatas representasi penyandang disabilitas. Dalam Perpres tersebut dijelaskan secara eksplisit bahwa KND beranggotakan 7 orang, dengan spesifikasi 4 orang penyandang disabilitas dan 3 non disabilitas. Hal tersebut jelas merepresentasikan pembatasan atas peran penyandang disabilitas dalam KND.

Keempat, mekanisme kerja KND minim pelibatan organisasi penyandang disabilitas. Oleh karena sistem kelembagaannya melekat pada kemensos, Fajri menyatakan bahwa proses pengisian anggota KND dan pembentukan panitia seleksi akan sangat rawan diintervensi oleh menteri terkait. "Bahkan, bukan tidak mungkin akan ada kepentingan pribadi atau golongan dalam proses tersebut sehingga beresiko mengganggu keberpihakan terhadap penyandang disabilitas," ujarnya.

Kelima, proses pembentukan KND tidak transparan dan partisipatif. Sulitnya untuk mendapatkan draft terbaru terkait pembahasan Rancangan Perpres ini digadang-gadang menjadi hal utama mengapa tidak transparan. Minimnya keterlibatan penyandang disabilitas hingga disahkannya Perpres ini juga turut memperburuk akuntabilitasnya. Selain itu, hadirnya Perpres KND ini tidak sesuai dengan prinsip UN CRPD.

Apa yang diungkapkan Fajri, dikonfirmasi oleh Maria Un, Ketua HWDI Sulsel.  Ia menyatakan bahwa isu difabel merupakan isu multisektor sehingga tidak tepat bila dikaitkan pada kemensos. Terlebih, menurutnya, paradigma kemensos hingga saat ini juga masih berbasis belas kasih (charity based).

“Idealnya KND merupakan lembaga nonstruktural dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Oleh karenanya, KND harus bersifat independen. Sedangkan ketika dikaitkan dengan kemensos, maka jelas sudah menyalahi ketentuan yang ada,” tegasnya saat konferensi pers berlangsung.

Lebih lanjut, Maria memaparkan bahwa ada beberapa poin tuntutan berdasarkan alasan diatas. Hal itu diantaranya yaitu membasiskan KND pada konteks Hak Asasi Manusia, meningkatkan keterlibatan difabel, serta mengedepankan akuntabilitas dalam proses pemilihan anggota dan sebagainya.

Sementara itu, Agus Palsa, Ketua Pertuni Sumsel, mengungkapkan bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut sampai kapanpun selama paradigma pemerintah belum berubah. “Mengubah paradigma itu tidak mudah, diperlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak untuk terus menyuarakan isu difabel. Seteleh petisi ini, apabila belum ada tindak lanjut nyata dari presiden, maka ada kemungkinan kami untuk menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke MK,” pintanya memungkasi.

Adapun materi petisi dapat di akses melalui link berikut https://bit.ly/petisiperpres68

 

Reporter: Bima Indra

Editor    : Ajiwan Ariief

The subscriber's email address.