Lompat ke isi utama

Mengurai Benang Kusut Keadilan Bagi Perempuan Difabel

Kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran merupakan bentuk kekerasan yang sering dialami oleh perempuan. Namun kasus kekerasan yang juga dialami oleh perempuan difabel belum banyak ditangani oleh lembaga-lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan. Sehingga belum ada data yang pasti tentang berapa banyak perempuan difabel yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, keluarga, lingkungan maupun masyarakat.

Kondisi perempuan difabel yang terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan maupun akses informasi menjadi kendala utama bagi perempuan difabel untuk menikmati hak-haknya terutama hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Sulitnya perempuan difabel mendapatkan hak-haknya dipengaruhi juga oleh kemiskinan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan difabel. Apalagi masih ada masyarakat yang masih menyembunyikan keberadaan difabel karena dianggap sebagai sebuah hal yang memalukan bagi keluarga dan masyarakatnya. Dampaknya banyak perempuan difabel hidup dalam keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan maupun akses terhadap berbagai fasilitas dan layanan publik. 

Minimnya akses perempuan difabel juga akibat masih kuatnya stigma masyarakat terhadap perempuan difabel. Pandangan tentang perempuan difabel yang lemah. tidak produktif, tidak mampu menjadi istri yang baik, aseksual, tidak bisa menjadi ibu dan merawat anak membentuk sebuah stigma sosial bagi perempuan difabel. Perempuan difabel sendiri masih terbelenggu stigma diri yang membuat mereka merasa rendah diri dan tidak berharga.  Kondisi tersebut membuat perempuan difabel menjadi pasif dan tidak berani mengambil inisiatif untuk mengembangkan dirinya.

Sementara perempuan difabel tengah bergulat melawan stima diri dan stigma sosial, para pelaku kekerasan mengambil kesempatan dari ketidakberdayaan perempuan difabel. Pandangan masyarakat terhadap perempuan difabel sebagai orang yang sakit, tidak memiliki harapan, tidak cakap, gila, aseksual dan tidak berdaya menjadi ruang bagi para pelaku kekerasan yang melihat difabel sebagai korban yang mudah diperdaya. Perempuan difabel sendiri tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan atas kekerasan yang menimpanya. Bahkan banyak dari mereka tidak memiliki pemahaman tentang kekerasan itu sendiri.

Banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan difabel berakhir begitu saja tanpa mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban. Minimnya pengetahuan keluarga tentang hukum membuat para korban tidak mendapatkan hak-haknya. Beberapa kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan difabel yang ditemukan dalam validasi data kekerasan terhadap perempuan difabel dan anak difabel di Kabupaten Wonogiri dan Klaten yang dilakukan oleh PPRBM (Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) – Prof. Dr. Soeharso menunjukkan fakta tidak adanya keadilan bagi perempuan difabel yang menjadi korban.

Kasus yang dialami oleh Tug seorang difabel mental misalnya. Saat Tug berusia 35 tahun dia diperkosa oleh seorang tetangganya yang tergolong sebagai orang kaya dan terpandang di desanya. Perkosaan yang membuat Tug hamil dilakukan melalui bujuk rayu pelaku kepada Tug. Tug awalnya diminta pelaku untuk mencari air, kemudian pelaku menyuruh Tug untuk mandi agar badannya tidak berbau. Seusai mandi pelaku kemudian memperkosa Tug dan mengancam akan membunuhnya jika Tug menceritakan apa yang dialaminya kepada orang lain. Terbukanya kasus Tug berkat usaha ketua RW yang membujuk Tug dengan memberikannya uang Rp. 20.000,00 agar dia mau menceritakan peristiwa yang dialaminya. Sayangnya, kondisi Tug yang mengalami difabilitas mental terlanjur dianggap sebagai orang gila oleh masyarakat di lingkungannya. Penjelasan Tug tidak pernah dihiraukan oleh masyarakat sehingga Tug tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai korban.

Peristiwa kekerasan yang dialami Sol hampir sama dengan apa yang dialami oleh Tug. Sol mengalami tiga kali perkosaan yang tidak diketahui siapa pelaku sebenarnya. Perkosaan pertama dialami Sol saat dia berusia 25 tahun. Sol mengalami difabilitas mental sejak lahir. Sol lahir di Jakarta, namun difabilitas yang dialaminya membuat ayahnya tidak mampu merawat Sol sehingga dia diasuh oleh neneknya di desa. Sepeninggal neneknya, Sol diasuh oleh pamannya. Kehamilan Sol membuat pamannya marah dan mengusir Sol dari rumahnya. Sol akhirnya tinggal bersama ibunya hingga melahirkan anak pertamanya. Masyarakat di sekitar rumah Sol sering bertanya kepada Sol tentang siapa pelaku yang membuatnya hamil. Namun jawaban Sol sering berubah sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengusut kasusnya ke depan hukum. 

Selang beberapa tahun kemudian Sol diketahui hamil untuk yang kedua kalinya, sayang Sol tetap tidak mau mengakui siapa yang telah memperkosanya. Kelahiran anak kedua Sol membuat beban Ibu Sol yang tidak memiliki pekerjaan tetap semakin berat. Apalagi biaya hidup anak pertama Sol berasal dari belas kasih para tetangganya. Hal ini membuat seorang perangkat desa mengusulkan untuk mencari orang  yang mau mengadopsi anak Sol. Akhirnya anak kedua Sol benar-benar dipisahkan dari ibunya untuk diadopsi oleh orang lain.

Kisah Sol berlanjut dengan kehamilan ketiganya –yang saat validasi dilakukan masih berada dalam kandungan- yang lagi-lagi tidak pernah diketahui siapa pelakunya. Tiga kali berturut-turut kehamilan yang dialami oleh Sol membuat ibu Sol bingung. Seorang perangkat desa yang mencari orang tua bagi anak Sol kemudian berpikir agar Sol disteril saja sehingga tidak menambah beban orang tua dan masyarakat di sekitarnya apalagi tidak pernah ada orang yang diminta untuk bertanggung jawab atas kehamilan Sol.

Dua contoh kasus kekerasan terhadap difabel di atas memperlihatkan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi perempuan difabel. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga ternyata tidak berlaku bagi difabel. Keberadaan difabel dalam sebuah keluarga masih dianggap sebagai beban bagi keluarga tersebut. Maka tidak mengherankan bila banyak difabel ditelantarkan atau dibuang. Beberapa kasus yang ditemukan PPRBM di lapangan keberadaan difabel yang berada di rumah kondisinya tidak lebih baik dari orang yang terlantar. Seorang difabel di Klaten yang berinisial ET yang mengalami disabilitas celebral palsy ditempatkan oleh keluarganya dalam sebuah ruang yang terletak di bagian belakang rumah di dekat kamar mandi tanpa penerangan apapun. ET juga tidur diatas tempat tidur yang didesain pas badan sehingga ET tidak bisa leluasa menggerakkan badan. Kondisi ruang tidur ET yang gelap dan pengap diperparah dengan bau kotoran yang jarang dibersihkan. Hal tersebut membuat ET sering mengalami gatal-gatal di sekujur tubuhnya.

Kondisi ET merupakan sebuah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh keluarga terhadap difabel dimana difabel tidak diperlakukan sebagaimana layaknya manusia. Rasa aman, nyaman, perhatian dan kasih sayang yang seharusnya dinikmati semua anggota keluarga tidak diperoleh difabel. Namun perlakuan yang tidak manusiawi terhadap difabel dalam keluarga masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar di masyarakat. Buktinya sampai saat ini belum ada keluarga yang memperlakukan difabel semena-mena dilaporkan ke pihak yang berwajib. Padahal kekerasan yang dialami difabel sudah memenuhi unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Undang-undang No. 24/ 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  Pasal 1 (2) yang berbunyi “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Bukankah membiarkan difabel dalam kondisi tanpa perawatan yang layak merupakan sebuah penelantaran yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap difabel? Bukankah kekerasan yang dialami oleh difabel merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena difabel juga manusia?

Ketidakadilan bagi difabel tidak hanya berhenti dalam ruang domestik. Ranah publik sebagai ruang bagi setiap orang untuk berpartisipasi juga turut melanggengkan bentuk-bentuk ketidakadilan bagi difabel. Stigma sosial yang mendiskreditkan posisi difabel kemudian terformalkan dalam berbagai aturan perundangan yang ada di negeri ini. Meskipun beberapa undang-undang telah mengakomodir hak-hak difabel namun masih ada beberapa undang-undang dan peraturan yang masih diskriminatif sehingga memperlemah posisi difabel untuk mendapatkan keadilan.

Dalam contoh kasus di atas terlihat bahwa difabel berada dalam posisi paling rendah dalam struktur di keluarga dan masyarakat. Difabilitas menjadi kendala utama bagi seorang difabel untuk mendapatkan akses terhadap informasi padahal informasi merupakan salah satu pembuka akses terhadap berbagai hal dalam kehidupan dan keadilan. Kendala kedua bagi difabel untuk mendapatkan keadilan adalah kemiskinan. Difabilitas dan kemiskinan merupakan sebuah lingkaran setan yang terus berputar, kemiskinan menyebabkan orang menjadi difabel dan difabel membuat orang menjadi miskin. Bukan rahasia lagi di negeri ini bila keadilan hanya milik mereka yang berduit. Mafia peradilan membuat keadilan semakin jauh dari orang miskin. Peredaran uang terjadi sejak sebuah kasus masuk dalam ranah hukum. Siapa berani mengeluarkan uang dialah yang menang. Dengan kondisi seperti itu maka sulitlan bagi difabel untuk mendapatkan keadilan apalagi mereka juga orang yang tidak paham tentang hukum sehingga semakin mudah dipermainkan oleh para mafia peradilan.

Dalam kasus di atas difabel yang menjadi korban kekerasan tidak bisa mendapatkan keadilan karena sulitnya mendapatkan keterangan yang konsisten dari korban. Padahal korban merupakan salah satu saksi kunci pengungkapan kasus kekerasan seksual yang biasanya dilakukan di tempat yang sepi. Kondisi korban dengan difabilitas mental seringkali membuat kasus yang dihadapinya berhenti begitu saja karena sulitnya mendapatkan keterangan dari korban. Hal ini merupakan sebuah bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh kepolisian karena mereka tidak menyediakan pendamping yang paham tentang difabilitas untuk mendampingi korban. Padahal pendampingan khusus dari ahli dapat membantu polisi untuk mengungkap kesaksian korban.

Pengalaman penulis pada tahun 2000-an saat mendampingi difabel korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa sejak di kepolisian hingga di pengadilan telah terjadi diskriminasi terhadap difabel. Dalam BAP (Bukti Acara Pemeriksaan) polisi bersikeras mencantumkan pasal percabulan dan bukan perkosaan karena korban telah diberi uang dan permen oleh pelaku. Ketika proses sampai di kejaksaan, jaksa penuntut umum sebagai wakil korban berupaya untuk mengajukan perdamaian antara korban dan pelaku dengan alasan minimnya bukti dan saksi. Namun keluarga korban yang saat itu didukung beberapa NGO sebagai pendamping tetap pada pendiriannya untuk tetap melanjutkan proses ke tingkat peradilan. Akhirnya setelah melalui sidang yang cukup melelahkan hakim memutuskan hukuman 3 tahun penjara bagi pelaku yang akhirnya diperkuat dengan putusan banding di pengadilan tinggi menjadi 5 tahun penjara.

Selain aparat penegak hukum, paradigma masyarakat terhadap difabel pun membuat perempuan difabel sulit mendapatkan keadilan. Pada bulan Oktober 2012 PPRBM mendapatkan laporan dari masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap seorang difabel mental yang tinggal di Wonogiri yang saat ini tengah hamil 7 bulan. Sehari-hari Kat hidup bersama ayah dan saudaranya. Difabilitas Kat membuatnya sulit berkomunikasi sehingga sulit untuk mengungkap siapa pelakunya. Hanya satu kata yang terucap dari bibir Kat yakni kata “bapak” saat ditanya tentang siapa pelakunya. Sayangnya perangkat desa dan tokoh masyarakat yang turut hadir pada kunjungan ke keluarga korban enggan mendukung langkah PPRBM yang akan membawa kasus ke ranah hukum. Alasan yang mengemuka pada waktu itu adalah pertama, korban adalah orang gila yang sering tidur di sembarang tempat. Kedua, keluarganya miskin sehingga yang dibutuhkan bukan mencari pelakunya tetapi membutuhkan bantuan ekonomi. Ketiga, mencari orang yang akan mengadopsi anak korban setelah dilahirkan sehingga tidak menambah beban bagi keluarganya.

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa difabel masih ditempatkan dalam posisi sebagai objek yang lemah dan tidak memiliki kontrol atas diri dan tubuhnya. Padahal kedaulatan perempuan atas diri dan tubuhnya adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam beberapa kasus di atas sangat nyata bahwa tubuh difabel belum menjadi kedaulatan difabel itu sendiri tetapi tergantung bagaimana masyarakat menempatkannya.

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan hukum bagi difabel tentunya perlu beberapa strategi yaitu pertama, pentingnya meningkatkan kualitas hidup difabel melalui peningkatan peran keluarga untuk mendorong difabel lebih mandiri. Kesadaran keluarga tentang hak-hak difabel merupakan sebuah hal yang mutlak dipahami oleh keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel. Hal ini penting mengingat rendahnya kualitas hidup difabel dipengaruhi oleh kesadaran keluarga untuk memberikan pendidikan, kesehatan dan perawatan yang layak pada difabel. Kedua, pemahaman tentang hukum bagi difabel dan keluarganya sehingga ketika suatu saat difabel mendapatkan masalah dengan hukum maupun menjadi korban, keluarga tidak panik dan memahami langkah-langkah/proses hukum yang harus dijalani. Ketiga, mendorong terbentuknya kelompok difabel dan orang tua difabel sebagai pusat informasi dan konsultasi bagi difabel dan keluarganya terkait perawatan difabel dan penanganan korban kekerasan. Kondisi riil yang terjadi di masyarakat, banyak keluarga difabel yang tidak tahu bagaimana memperlakukan difabel secara layak dan bagaimana upaya untuk mendapatkan keadilan bagi korban.

Langkah keempat, adalah mendorong mainstreaming isu disabilitas dalam program-program P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai salah satu lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Isu disabilitas belum menjadi perhatian karena minimnya pemahaman pengelola P2TP2A tentang hak-hak dan kebutuhan difabel. Padahal sebagai lembaga penyedia layanan bagi korban P2TP2A merupakan lembaga yang strategis bagi difabel untuk mendapatkan hak-haknya. Kelima, merealisasikan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi bagi Perempuan Penyandang Cacat (PIKPPC). PIKPPC ini merupakan sebuah wadah bagi difabel untuk mendapatkan informasi dan konsultasi terkait difabilitasnya. Lembaga ini mendesak untuk segera diwujudkan karena minimnya lembaga penyedia informasi terkait difabilitas dan permasalahannya sebagai patner para orang tua yang memiliki anak-anak difabel. Keenam, sebagai upaya yang berdampak lebih luas tentunya harus ada upaya mengkritisi produk hukum yang tidak berperspektif kepada difabel dan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perubahan terkait produk hukum yang diskriminatif terhadap difabel. Misalnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 (2): Pengadilan dapat mengijinkan seorang suami untuk memiliki isteri lebih dari satu jika isterinya menderita sejenis cacat atau penyakit yang tak dapat disembuhkan. Bunyi pasal tersebut secara tegas dan jelas bias gender dan disabilitas karena disabilitas seseorang dijadikan alasan yang sah secara hukum untuk melakukan poligami. Produk hukum yang lain pun masih banyak yang diskriminatif terhadap difabel.

Peluang bagi para aktifis difabel semakin terbuka untuk melakukan gerakan percepatan peningkatan kualitas hidup difabel setelah disahkannya UNCRPD sebagai undang-undang. Dengan adanya landasan legal formal yang lebih kuat tentunya gerakan difabel semakin diperkuat dengan gerakan-gerakan yang berdampak lebih luas dari gerakan yang saat ini dilakukan oleh organisasi difabel yang masih bersifat incidental dan parsial sehingga dampaknya hanya dirasakan oleh difabel yang memiliki akses terhadap informasi. Kesetaraan difabel di hadapan hukum untuk mendapatkan keadilan hanya akan bisa diraih dengan strategi yang disusun secara sistematis dan terukur baik program maupun dampaknya bagi difabel. Bukan tidak mungkin di masa mendatang ketika gerakan difabel bersatu dengan meninggalkan ego masing-masing akan mampu menyaingi gerakan perempuan yang sudah sampai dalam tahap yang lebih strategis bagi pemenuhan hak-hak perempuan. Semoga.

*/ Tulisan ini adalah pemenang lomba Menulis Disabilitas, Hukum dan Keadilan kerjasama AIPJ, Sigab dan Solider.

*/ Tentang Penulis:

Nama  : Dyah Ningrum Roosmawati
Tanggal Lahir : 27 Desember 1974
Alamat  : Perumahan Gonilan Asri 3 No. 14 Gonilan, Kartasura, Sukoharjo 57162
No. HP  : 08122988xxx
Pendidikan : S1
Email  : [email protected]
Pekerjaan : Staf program PPRBM Prof. Dr. Soeharso – Solo

The subscriber's email address.