Lompat ke isi utama
ilusttrasi difabel dan covid - 19

Mengetuk Hati Insani di Tengah Pandemi

Solider.id - Pada mulanya, studi tentang hubungan internasional sangatlah state-centric (menjadikan negara sebagai pusat dan aktor utama dalam politik internasional). Studi ini menekankan perspektif realis, yaitu menjadikan negara sebagai satu-satunya aktor dalam percaturan politik dan keamanan  internasional. Kemudian ketika kita  berbicara tentang keamanan, seorang pembelajar Hubungan Internasional Barry Buzan membagi sektor-sektor keamanan tersebut dalam beberapa bidang, antara lain :

Militer

Politik

Lingkungan

Sosial

Ekonomi(Buzan. 1991. People, States and Fear: an Agenda for International Security)

 

Dari klasifikasi sektor di atas, dapat dilihat bahwa, Hubungan Internasional sebagai sebuah  studi, belum menempatkan keamanan insani sebagai bahasan utama dalam kajiannya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dan semakin masifnya dampak dari globalisasi, maka isu  keamanan tidak lagi berfokus kepada hal-hal yang bersifat state-sentrik (negara sebagai pusat). Isu keamanan telah bergeser kepada isu “human security” atau dalam bahasa Indonesia disebut  “keamanan insani”.  Dalam UN Development Report 1994, istilah keamanan insani ini  pertama kali diperkenalkan. Keamanan insani sebagai konsep yang  mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan martabat manusia dalam pendekatannya. Pendekatan yang memposisikan manusia sebagai rujukan keamanan negara itu sendiri. Maka tidak menjadi suatu keterkejutan bila pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan yang bersifat komprehensif, yang di dalamnya mencakup beberapa elemen keamanan insani itu sendiri. Seperti keamanan lingkungan hidup (environment security), keamanan personal (personal security), keamanan komunitas (community security), keamanan dalam pangan (food security), keamanan dalam perekonomian (economic security), keamanan yang menyangkut kesehatan (health security), dan tak kalah pentingnya adalah keamanan dalam berpolitik (political security). Multidimensi problematika yang dimunculkan oleh pendekatan ini  menjadi pertimbangan pokok sebagai pendekatan  alternatif dalam mengkritik pendekatan tradisional yang terkesan terlalu state-centric (peran utama negara sebagai aktor). (Caballero-Anthony, Mely. (2018). Negotiating Governance on Non-Traditional Security in Southeast Asia and Beyond. New York: Columbia University Press) dalam Putri Ariza Kristimanta. (2020). Menangani COVID-19 dalam Pendekatan Keamanan Insani.

Dari elemen-elemen yang telah disebutkan di atas, dapat kita lihat bahwa segala aspek yang berhubungan dengan manusia itu  akan sangat berdampak kepada negara itu sendiri. Contoh nyata yang kita rasakan adalah dengan merebaknya wabah Covid - 19, yang kemudian menjadi isu paling hangat beberapa bulan belakangan ini. Wabah ini membuat banyak negara terancam kelaparan, bahkan sebuah laporan yang dilansir dari bbc.com, memperkirakan  banyak orang yang akan menderita kelaparan, dari 135 juta jiwa dapat  melonjak menjadi 250 juta jiwa.  Bahkan  Arif Husain ( Ekonom senior World Food Programme), mengatakan dampak pandemi terhadap ekonomi berpotensi menimbulkan bencana untuk jutaan jiwa  “yang sudah berada di ujung tanduk". "Ini adalah pukulan godam bagi jutaan jiwa yang hanya bisa makan jika memperoleh upah,". "Lockdown” dan resesi ekonomi dunia sudah menghancurkan simpanan mereka. Hanya perlu satu ledakan lagi seperti Covid-19 untuk mendorong mereka hingga jatuh. Sekarang kita harus bertindak secara kolektif untuk memitigasi dampak bencana dunia ini" (bbc.com, 2020).

Bencana Covid – 19 ini telah menjadi isu kemanusiaan yang sangat masif dan menyita perhatian dunia. Dengan semakin merebaknya wabah ini, bisa dibilang semua elemen yang terdapat dalam konsep keamanan insani pun terancam. Banyak buruh yang kehilangan pekerjaan, orang-orang merasa takut bila harus memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit, adanya keharusan untuk melakukan pembatasan sosial, bahkan kontak secara fisik pun amat sangat dibatasi. Belum ada penelitian sejauh ini yang dapat memprediksikan secara tepat kapan wabah ini akan usai.

Wabah ini secara masif telah mengubah wajah dunia. Semua orang bersedih akan wabah ini dan banyak kemudian orang  miskin baru dikarenakan kehilangan pekerjaannya. Lalu apakah mereka yang sering termarginalkan mendapatkan perhatian dari para pemangku kebijakan? Berdasarkan pengamatan penulis, masih banyak orang yang sebelum datangnya Covid – 19 ini saja  sudah sering dikucilkan dan dimarjinalkan, mereka adalah difabel.

Dilansir dari AIDRAN (Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network), kelompok difabel merupakan kaum minoritas yang paling rentan terjangkit virus  Covid – 19 dan terkena dampak paling berat dari pandemi virus ini. Kehidupan difabel dan keluarganya berkali lipat lebih sulit dibandingkan dengan masyarakat nondifabel di tengah pandemi ini. Akibat pandemi ini, kehidupan para difabel berubah secara masif dalam mata pencaharian dan akses pendidikan (aidran.org, 2020). Masyarakat difabel  sudah seharusnya mendapatkan perhatian penuh dari para pemangku kebijakan. Namun pada faktanya, mereka belum mendapatkan perhatian seperti  yang diharapkan. Padahal mereka juga bagian dari negeri ini yang sudah semestinya memperoleh hak-hak kemanusiaan  secara setara.

Sebenarnya, apabila para difabel tersebut diberi akses yang inklusif secara komprehensif, maka mereka juga dapat memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki. Sering kali para difabel mengalami hambatan dalam sektor-sektor yang strategis, seperti pendidikan dan pekerjaan, oleh karena tidak adanya perhatian penuh dari para pemangku kebijakan sehubungan dengan nasib mereka. Dapat kita bayangkan, bagaimana para difabel tersebut menghadapi wabah Covid - 19 ini, yang sebelum wabah ini saja mereka sudah sering mendapatkan stigma buruk dan pembatasan secara sosial oleh penguasa. Difabel yang hanya mengandalkan pendapatan harian, seperti berjualan, memijat, bekerja di bengkel, dan lain sebagainya,  dengan adanya pandemi ini akan semakin termiskinkan secara struktural. Kemiskinan tersebut akan semakin terasa bila tak ada tindakan cepat dari pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Padahal regulasi-regulasi yang mengatur tentang akses bagi kelompok difabel sudah sangat banyak, baik secara Internaional maupun Nasional. Di tingkat Internasional, terdapat konvensi untuk penyandang Disabilitas diluncurkan pada tahun 2006, yakni CRPD (convention on the rights of person with disability) dan regulasi nasional yakni UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, IDA (International Disability Alliance), sebagai salah satu organisasi pergerakan difabel internasional juga telah mengeluarkan rekomendasi sekenaan dengan penanganan Covid - 19, terutama bagi Difabel, sebagai berikut :

  •  1. Difabel harus mendapatkan informasi tentang kiat-kiat penanggulangan infeksi, rencana PSBB, dan  ketersediaan layanan dalam berbagai  format yang dapat diakses dengan menggunakan teknologi yang aksesibel
  • 2. Langkah-langkah perlindungan tambahan harus diambil untuk orang-orang dengan hambatan tertentu
  • 3. Peningkatan kesadaran yang cepat dan pelatihan personel yang terlibat dalam merespon pandemi adalah hal yang sangat penting
  • 4. Semua rencana kesiapsiagaan dan respons harus inklusif dan dapat diakses oleh perempuan difabel
  • 5. Tidak boleh adanya pengabaian terhadap lembaga-lembaga yang berbasis difabel
  • 6. Selama karantina, layanan pendukung, bantuan pribadi seperti pendampingan, aksesibilitas fisik dan komunikasi harus dipastikan ketersediaannya
  • 7. PSBB harus mempertimbangkan difabel atas dasar kesetaraan dengan nondifabel
  • 8. Difabel yang membutuhkan layanan kesehatan karena Covid – 19 tidak boleh dipandang sebelah mata atas dasar disabilitas yang disandangnya
  • 9. OPD (organisasi penyandang disabilitas)  dapat dan harus memainkan peranannya sebagai aktor  kunci dalam meningkatkan kesadaran para penyandang disabilitas dan keluarga mereka.
  • 10. OPD (organisasi penyandang disabilitas)  dapat dan harus memainkan peranan utamanya  dalam mengadvokasi tanggapan yang  inklusif bagi  disabilitas terhadap krisis COVID19. (http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement)
  •  
  • Namun agaknya semua regulasi maupun rekomendasi  yang ada belum cukup menggerakkan hati mereka yang berkuasa, dalam hal ini Pemerintah Indonesia  untuk kemudian memberi perhatian yang inklusif bagi mereka kaum yang sering termarjinalkan tersebut.

Semoga pascapandemi ini semua orang sadar, bahwa ada sekelompok manusia yang merasakan kesusahan yang berlipat ketika terjadi wabah dan bencana. Sadar atau tidak, dengan adanya pandemi ini banyak orang yang kemudian “terdisabilitaskan” karena tidak lagi memiliki keleluasaan seperti sebelumnya. Banyak  orang yang sebenarnya nondidfabel, dengan adanya pandemi merasa diri tak lagi memiliki kebebasan seperti dulu. Mereka diharuskan melakukan pembatasan sosial. Bukankah difabelpun demikian? Termarjinalkan oleh karena penyikapan lingkungan sosial yang tak mengakomodir kebutuhan mereka ?

Pandemi COVID-19 datang dengan segala kehebohan yang dimilikinya, dan semoga ia akan pergi tanpa meninggalkan luka yang berkepanjangan bagi umat manusia di seluruh dunia.

 

Penulis: Andi Zulfajrin Syam

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.