Lompat ke isi utama
Poster acara Bappenas

Mendorong Peran Difabel Menghadapi Normal Baru

Solider.id, Yogyakarta- Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Pemerintah Australia (DFAT) mengadakan Webinar Nasional dengan tema Mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam Era Tradisi Baru. Webinar ini diadakan secara daring melalui platform Zoom, Kamis siang (11/6).

Pungky Sumadi, Deputi Bidang Kependudukan Bappenas, memaparkan terdapat kurang lebih 28 juta penduduk difabel di Indonesia. Apabila jumlah itu dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini, artinya dari 10 penduduk terdapat satu difabel. Sedangkan, mayoritas difabel bekerja di sektor informal yang merupakan sektor terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi saat ini. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa difabel memiliki peran yang cukup besar dalam kontribusi pembangunan.

Hal senada juga disampaikan oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa peran aktif difabel sangat dibutuhkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan pemerintah.

“Dalam menyambut normal baru yang semakin dekat, aksesibilitas pendidikan, ptokokol kesehatan ruang publik, informasi, pelayanan publik serta lainnya harus dapat mengakomodasi kebutuhan difabel. Oleh karenanya, pemerintah wajib mengikutsertakan difabel supaya menjamin seluruhnya dapat mengakomodasi kebutuhan difabel. Jawa Tengah sendiri sampai saat ini terus berupaya melibatkan difabel dalam setiap pengambilan kebijakan terkait Covid-19,” katanya.

Sementara itu, Maliki, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas, menuturkan mengenai prinsip rencana induk untuk mendorong normal baru yang inklusif. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019, bahwa terdapat 4 tahapan yang termuat yaitu peran, integrasi, berbasis komunitas, Pengarusutamaan.

Menurut Maliki, keterlibatan dan peran difabel menjadi tahapan awal yang paling fundamental untuk menghasilkan sebuah kebijakan normal baru yang afirmatif. Ia menyebut sinergi antara semua pihak diperlukan untuk memastikan peran difabel dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut Maliki menagatakan pemerintah harus bertindak sebagai entitas yang memenuhi hak difabel, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Organisasi disabilitas bersama masyarakat bertugas mengawasi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak difabel. Media juga tidak boleh ketinggalan untuk turut membantu diseminasi informasi terkait isu difabel secara masif.[]

 

Reporter: Bima Indra

Editor: Robandi

The subscriber's email address.