Lompat ke isi utama
Seminar Pendidikan Inklusi di Makassar

Tigabelas Tahun Pendidikan Inklusi di Sulawesi Selatan

Solider.id, Makassar - Dalam diskusi tematik yang diorganisir Pustakabilitas PerDIK desember tahun lalu, saya  berkesempatan bertanya pada salah seorang pembicara yang telah bekerja selama lebih dari tiga belas  tahun di  isu pendidikan inklusi di Sulawesi Selatan. UNICEF mempekerjakannya sebagai konsultan pendidikan inklusi untuk pemerintah provinsi. Saya tertarik dengan latarbelakangnya yang  sudah bekerja di 23 kabupaten/kota   untuk mensosialisasikan pendidikan inklusi baik pada tataran lembaga pendidikan maupun pemerintah. Tiga  keberhasilan yang dia banggakan  adalah adanya kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah berupa surat keputusan gubernur yang menunjuk beberapa sekolah menjadi  pelopor pendidikan inklusi yang juga diikuti oleh  kepala daerah tingkat kabupaten/kota, Adanya kelompok kerja (Pokja) pendidikan inklusi tingkat provinsi, serta beberapa sekolah di kabupaten Pangkep dan Bone yang sementara dia dampingi  untuk mengimplementasikan pendidikan inklusi.

Pertanyaan saya sederhana saja. Sudah berapa difabel yang menerima manfaat selama dia bergelut di isu pendidikan inklusi? adakah datanya yang sama-sama bisa kita akses?

 

***

 

Pendidikan Inklusi mulai terdengar gaungnya di Sulawesi Selatan kira-kira setelah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan menteri [PERMENDIKNAS] nomer 70 tahun 2009 yang secara spesifik mengatur tentang pendidikan inklusi. Pasca aturan itu dikeluarkan, beberapa provinsi menerbitkan Surat Keputusan untuk menunjuk beberapa sekolah umum sebagai penyelenggara  pendidikan inklusi.

 

Dalam obrolan saya dengan seorang staff Helen Keller Internasional (HKI), pada  sebuah acara sosialisasi pendidikan inklusi tingkat provinsi 18-19 Februari lalu,  HKI menginformasikan bahwa mereka sudah bermitra dengan pemerintah Sulawesi Selatan khususnya untuk pengembangan pendidikan inklusi sejak tahun 2007.

Beberapa capaian kegiatan yang  telah  dilakukan selama mendampingi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kota yang ada di dalamnya diantaranya:

 

1.         Lahirnya Pergub No.31 tahun 2011 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi dan beberapa Perbup dan Perwali yang mengatur tentang Pendidikan Inklusi di tingkat kabupaten/kota

 

2.         Terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA) Lintas Sektor (melibatkan Dinas lain diluar Dinas Pendidikan) Pendidikan Inklusi di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota

 

3.         Ditetapkannya Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri yang ada di Sulawesi Selatan sebagai Pusat Sumber (SK Kepala Dinas Pendidikan tentang SLB sebagai Pusat Sumber Pendidikan Inklusi)

 

4.         Grand Desain Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

 

Baik Staf HKI maupun konsultan pendidikan inklusi dari UNICEF memeiliki kesamaan; sama-sama sudah bekerja selama 13 tahun di isu pendidikan inklusi, dan juga sama-sama tidak punya data  jumlah siswa difabel yang sedang dan pernah mengenyam pendidikan di sekolah inklusi.

 

HKI berkilah, bahwa soal data harusnya menjadi tanggungjawab pemerintah yang dalam hal ini dibebankan pada dinas pendidikan. Sedangkan konsultan pendidikan dari UNICEF  berpedoman pada pendapat Stainback (1980)  bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan  kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar murid-murid dapat berhasil.

 

"Jadi, mengacu pada Stainback, pendidikan inklusi itu pada dasarnya tidak ditujukan pada siswa difabel saja, tetapi kepada semua orang." Ujarnya.

 

 

Kesalapahaman Terhadap Pendidikan Inklusi

 

Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, setidaknya ada beberapa kasus penolakan yang dialami siswa difabel ketika mendaftarkan diri ke sekolah regular (non SLB), yang diadvokasi oleh organisasi disabilitas di Makassar. Dua diantaranya dialami oleh Fajrin (totaly blind) pada tahun 2014, dan Nabila May Sweetha (totaly Blind) tahun 2018. Keduanya ditolak karena tidak bisa melihat.

 

Pihak sekolah beralibi bahwa kebijakan pendidikan inklusi itu bukan ditujukan pada siswa buta, tetapi ditujukan pada mereka yang memiliki keterbatasan fisik [difabel kinetik]. Difabel kinetik bagi mereka lebih memungkinkan untuk difasilitasi, karena mereka masih bisa melihat, memperhatikan guru mencatat di papan tulis, dan menulis secara mandiri.

Jika mengacu pada pandangan Sapon-Shevin(1994) yang berpendapat bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak difabel  belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya, maka pandangan pendidik diatas jelas keliru dan telah mendiskriminasi siswa buta meraih pendidikan yang setara.

 

Kebijakan pendidikan inklusi juga belum menyentuh difabel Tuli. Dalam beberapa obrolan dengan Faisa Badaruddin, Ketua DPC GerKaTin (Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia cabang Makassar), hingga kini, organisasi Tuli yang dia pimpin belum memiliki data ada berapa Tuli yang bersekolah di sekolah reguler. Mereka hanya bisa sekolah di SLB. Hal Itu yang terjadi di kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Lantas bagaimana di kabupaten/kota lain?

 

Sekitar desember 2018, saya berkesempatan berbincang dengan kepala dinas pendidikan dari tiga kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Saya pun bertanya perkembangan pendidikan inklusi di daerah mereka masing-masing. Mereka kompak mengatakan bahwa urusan pendidikan bagi difabel ditangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Ketika saya selanjutnya mencari informasi ke bagian pendidikan dan layanan khusus dinas Provinsi, yang saya peroleh hanyalah data sekolah luar biasa di Sulawesi Selatan, Serta Surat Keputusan Gubernur yang birisi daftar sekolah yang ditunjuk sebagai penyelanggara pendidikan inklusi tingkat provinsi, yang ketika ditelusuri lebih lanjut kebanyakan tidak memiliki siswa difabel.

 

Hal Positif Dari Wacana Pendidikan Inklusi

Meskipun saya menilai bahwa pendidikan inklusi di Sulawesi Selatan sejauh ini hanya kaya di regulasi tapi miskin implementasi, tetapi setidaknya adanya wacana pendidikan inklusi pada kenyataannya juga memiliki cerita baik.

Pertama, adanya inisiatif beberapa sekolah yang berasaskan agama (baca: sekolah islam terpadu) yang telah memberikan kesempatan pada difabel intelektual untuk mengenyam pendidikan yang setara. Meski tidak berada dibawah naungan pemerintah, sekolah-sekolah ini sudah sepatutnya ditiru oleh sekolah-sekolah berlabel negeri lainnya.

Yang kedua, meningkatnya kesadaran difabel itu sendiri untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Bukannya meninkmati berbagai kemudahan yang dapat diperoleh di sekolah luar biasa, kini sudah mulai banyak difabel yang berkemauan besar belajar di sekolah umum dengan segala resiko perlakuan diskriminatif yang mereka peroleh. Meskipun mereka ditolak, mereka tetap bersikukuh ingin memberi bukti kalau mereka bisa.

Fajrin dan Nabila, dua totaly blind yang awalnya ditolak di SMA Negeri 1 Makassar dan SMA Negeri 11 Makassar pada akhirnya membuktikan jika prasangka guru-guru di sekolah itu telah keliru. Mereka bisa belajar dan berinteraksi dengan baik di sekolah mereka masing-masing. Fajrin sudah lulus dari SMA Negeri 1 Makassar  tahun 2017 dan melanjutkan pendidikannya di universitas Brawijaya. Sementara Nabila masih duduk di kelas XI SMA Negeri 11 Makassar.

 

Pendidikan Inklusi Adalah Proses

Pendidikan Inklusif sesungguhnya bukan wacana  baru. Kita  sudah lama mendiskusikannya. Tapi lagi-lagi hanya ramai di tataran kebijakan dan diskusi tidak sampai pada implementasi.

Pendidikan inklusif itu suatu proses, harus dilihat sebagai pencarian tanpa akhir untuk menemukan yang lebih baik cara menanggapi keberagaman peserta didik.

Saya meyakini, dengan keberanian peserta didik difabel keluar dari zona nyaman dari sekolah luar biasa ke sekolah umum, sudah menjadi proses pendidikan inklusi itu sendiri. Sebuah langkah yang baik  dalam mendorong sekolah reguler menjadi setara.[]

 

Penulis: Nur Syarif Ramadhan

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.