Lompat ke isi utama
fliyer webinar pendidikan inklusif

Pendidikan Inklusi: Cerita Pengalaman Baik dari UNICEF dan Kota Pasuruan

Solider.Id - Negara menjamin melalui konstitusi bahwa pendidikan harus mengakomodir semua anak, bunyi UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2). Secara perangkat kerja pun, sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif dengan memberikan wewenang kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Annisa Elok Budiyani selaku Adolescent Development Officer Unicef Indonesia membuka Webinar Nasional Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI) pada Rabu (3/6) dengan memaparkan tentang praktik atau investasi untuk pendidikan yang inklusif.

Pertama, pentingnya data dan penjangkauan anak tidak sekolah. Kedua, hubungan karakteristik anak dengan layanan belajar yang tepat. Ketiga, kampanye perubahan perilaku. Keempat, penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Kelima, penyediaan alat bantu pembelajaran. Terakhir, anggaran dan program yang berkelanjutan.

Pendidikan yang inklusif bermakna luas dimana semua anak punya pengalaman pendidikan yang personal. “Pendidikan yang inklusif adalah sistem pendidikan yang berpusat pada anak.” ujar Annisa.

Praktik Baik Pendidikan Inklusi oleh UNICEF

Membahas praktik baik pendidikan inklusif, menurut Annisa, adalah membahas tentang berpikir inklusif yang mencakup sikap, mengatasi hambatan fisik, kurikulum yang merespon kebutuhan siswa, guru yang berkemampuan, pendanaan dan pengorganisasian sistem pendidikan.

Hal ini kemudian dijelaskan Annis lebih lanjut. Yang dimaksud mengenai sikap artinya lingkungan sekolah dan masyarakat membudayakan perilaku dan sikap positif terhadap anak difabel. Lalu mengatasi hambatan fisik, sekolah yang inklusif harus memastikan akses universal pada bangunan, perangkat dan layanan bagi semua siswa. Contohnya, ketika pandemi Covid seperti sekarang, sekolah harus menyediakan tempat cuci tangan yang bisa diakses oleh pengguna kursi roda atau tidak dibangun di lantai dua. Mengenai hambatan fisik lainnya yaitu tersedianya ruang sumber atau keberadaan ruang atau layanan khusus untuk sumber belajar, tapi tidak berarti mengucilkan difabel dari siswa lainnya.

Ketiga, tentang kurikulum yang merespon kebutuhan siswa, yaitu bahan bacaan fleksibel dan berpusat pada siswa yang diterapkan dengan memahami kebutuhan dari semua siswa. Kurikulum ini disusun bekerjasama dengan guru pembimbing khusus atau guru luar biasa. Selanjutnya, guru yang berkemampuan, yang menurut Annisa krusial karena guru adalah garda depan pendidikan inklusi sehingga harus terlatih dalam modifikasi pembelajaran dan pedagogi. Tentang pendanaan, adanya dana yang berkelanjutan penting bagi pengembangan pendidikan inklusif.

Terakhir, pengorganisasian sistem pendidikan yang terbagi menjadi empat aspek, ialah, pertama, anak difabel sebaiknya diterima paling tidak 80% di pembelajaran lingkungan sekolah reguler agar dapat berhubungan sosial secara wajar dengan anak-anak sebaya lainnya tanpa terkucil dan agar anak-anak lain dapat pula hidup bersama dan berinteraksi sosial yang positif dengan anak difabel. Kedua, harmonisasi sistem pendidikan yang terdesentralisir dengan adanya peta jalan pendidikan inklusif yang perlu dibangun di berbagai tingkatan administratif dengan indikator capaian yang jelas dan terkoordinir. Ketiga, koordinasi multi stakeholder dimana guru, siswa, orang tua masyarakat dan pemerintah bersama membangun lingkungan belajar yang inklusif karena inklusi adalah kolaborasi. Keempat, identifikasi dan remediasi bagi anak-anak dengan disabilitas yang tidak bersekolah atau putus sekolah.

UNICEF sudah melakukan kajian praktik-praktik yang menjanjikan dalam program pendidikan inklusif di Indonesia. Yang paling menjadi praktik baik adalah adanya Unit Layanan Disabilitas di sekolah.

“Tidak semua praktik-praktik yang menjanjikan dalam program pendidikan yang inklusif dapat terlaksana semuanya karena pendidikan inklusi komponennya banyak. Rekomendasi kunci dari UNICEF adalah membuat paket-paket intervensi, salah satu contohnya adalah paket intervensi edukasi inklusif berbasis hasil yang terdiri dari peta jalan, koordinasi antar pemerintah, koordinasi berbagai pemangku kepentingan, dan sosialisasi pendidikan inklusif.” terang Annisa.

Cerita Baik Regulasi dan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Kota Pasuruan

Pembicara selanjutnya, Endang Nurmiyati, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pokja Inklusif Kota Pasuruan, Jawa Timur berbicara tentang praktik pengalaman baik pendidikan inklusi di Pasuruan.

Selain regulasi yang memuat pendidikan inklusi secara nasional, Jawa Timur juga mempunya beberapa regulasi daerah, diantaranya peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Lebih spesifik lagi, Kota Pasuruan mempunyai Perda No. 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dimana pada pasal 45 memuat tentang aturan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Peraturan ini kemudian diturunkan menjadi Perwal Pasuruan No. 9 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

“Pada piloting program sekolah penyelenggara pendidikan inklusif awalnya ditunjuk 32 sekolah dari mulai PAUD hingga sekolah menengah pertama. baru sejak tahun 2018/2019 setelah Pasuruan mencanangkan sebagai kota pendidikan inklusif, maka penyelenggaraan pendidikan inklusif wajib menerima anak difabel, tidak diperbolehkan menolak ABK.”

Namun pada draft PPDB 2020/2021, sekolah menerapkan tahapan asesmen bagi calon pendaftar yang berkebutuhan khusus. Pada prosesnya, tim asesmen akan memberikan masukan atau rekomendasi kepada wali murid apakah anak difabel tersebut diterima di sekolah reguler atau di sekolah luar biasa.

“Kami harus menjamin anak-anak di sekolah reguler mendapatkan layanan sesuai dengan kondisi anaknya, jadi untuk tuna ganda atau difabel berat kami rekomendasikan ke SLB.” kilah Endang.

Sementara itu capaian Kota Pasuruan dalam melaksanakan pendidikan inklusif selama empat tahun setelah belajar dari Kabupaten Kulonprogo, Kota Pasuruan dapat menyelenggarakan pelatihan guru dengan jumlah guru yang sudah dilatih sebanyak 460 guru. Saat ini di Kota Pasuruan sudah ada guru inklusi yang berstatus sebagai ASN sebanyak 32 guru.

Endang memaparkan tentang strategi Kota Pasuruan untuk mewujudkan pendidikan inklusi diantarnya adalah di awal membentuk pokja pendidikan inklusif dengan struktur yang berbeda dari daerah lain. Di Pokja tersebut ada tim anggaran sehingga mudah mengalokasikan anggaran. Strategi lainnya yaitu menyusun regulasi pelaksanaan pendidikan inklusif, membentuk tim fasilitator daerah, melaksanakan sosialisasi-sosialisasi, peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, melakukan pendampingan, pemenuhan sarana prasarana dan pengadaan guru inklusi.

Di tahun 2021 mendatang, dengan alokasi anggaran yang semakin merangkak naik, Kota Pasuruan telah membuat rencana program penyusunan Perda pendidikan inklusif, lalu membentuk unit layanan disabilitas serta membentuk forum komunikasi orang tua siswa. Yang tak kalah penting adalah program peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan terakhir pengadaan sarana prasarana.

Pendidikan Inklusi dalam masa New Normal

Dalam hal wacana pemerintah untuk new normal, khususnya bagaimana mengantisipasi kembali ke sekolah dalam situasi Covid, pemerintah masih berhati-hati mengambil langkah. Masih menurut Annisa yang jelas akan ada komponen khusus untuk memastikan langkah ini bersifat inklusif dan untuk anak difabel akan ada perlindungan khusus.

Agar anak didik merasa nyaman belajar di rumah, maka yang paling cepat diupayakan adalah memastikan semua materi pembelajaran sifatnya lebih inklusif. Annisa mencontohkan anak difabel ketika tidak bisa diberi layanan pendidikan secara daring atau online maka harus ada pilihan secara luring atau offline.

“Ada yang sifatnya home visit ada yang siatnya dikelola orang tua tergantung ragam disabilitasnya. Kami sedang mengembangkan panduannya di Nasional untuk belajar dari daring dan luring ini, bagaimana mekanismenya, dan lainnya. Tapi sejauh ini di lapangan tidak bisa menunggu, jadi guru bisa membantu orang tua menyusun pembelajaran di rumah. Untuk setting Covid sekarang ini kita harus realistis, yang penting anak tidak merasa pembelajaran terputus.” ujar Annisa

“Kami selalu memonitor bahwa anak belajar di rumah, apa pun caranya, bisa dengan orang tua mengambil tugas ke sekolah atau guru yang ke rumah, kalau tidak bisa dilakukan dengan daring.” kata Endang menambahkan.

Annisa berpendapat bahwa tidak harus ada kurikulum khusus pendidikan inklusif. Bisa saja dengan kurikulum reguler dibuat menjadi fleksibel dan berpusat pada kebutuhan anak. Paradigmanya adalah tidak melihat anak difabel ketinggalan dari siswa non difabel, tapi melihat difabel punya kebutuhan belajar berbeda sehingga kurikulum harus menyesuaikan dengan cara pembelajaran difabel yang berbeda satu dengan yang lainnya sesuai ragam disabilitasnya. Kurikulum yang diterapkan dimodifikasi dengan cara belajar yang paling sesuai dengan kemampuan difabel.

Hal lainnya adalah strategi terbaik memberi dukungan pada guru. Guru perlu mitra, baik guru pembimbing khusus atau dihubungkan dengan guru luar biasa. Dari mana pun sumbernya yang penting guru mendapatkan mitra.

Dalam hal belajar mengajar dibutuhkan adalah peer support. Prinsipnya, Annisa menutup paparannya, semua harus menyadari bahwa melabeli anak, termasuk anak difabel, itu sangat berbahaya. Semua anak apa pun itu selalu ada sisi baik dan sisi yang agak menantang, sehingga guru, orang tua dan masyarakat perlu menggali lebih banyak sisi positif si anak, baik anak yang difabel dan non difabel.

 

Reporter: Alviah

Editor    : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.