Lompat ke isi utama
suasna peluncuran perda difabel Majalengka

Sudah Sah, kabupaten Majalangka Miliki Perda Difabel

Solider.id, Bandung – Tingkat kesadaran masyarakat difabel terhadap perlindungan hak dan kewajibannya semakin tinggi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di tingkat pusat, menjadi barometer untuk menetaskan payung hukum di level daerah untuk kota dan kabupaten.

Peraturan Daerah (Perda) yang di sahkan pemerintah kabupaten Majalengka pada rapat kerja Kamis (4/6) dari pukul 13.00 hingga 16.30di ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), secara garis besar menitik beratkan pada bidang ketenaga kerjaan, jaminan sosial, aksesibilitas umum, dan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

“Hari ini sudah sah, masyarakat difabel kabupaten Majalengka sudah punya Perda,” kata Otong Sumarto, anggota Komunitas Disabilitas Bangkit (KODIBA) yang juga merangkap ketua Motor Disabled Federation (Modif)

Disampaikan lebih lanjut olehnya, draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut sudah dibuat sekitar September hingga November 2019 silam. Meski dalam kondisi pandemi, masyarakat difabel kabupaten Majalengka terus mengawal Raperda yang sudah masuk ke ranah pemerintah hingga berhasil disahkan.

Selama rapat berlangsung, aturan protokol kesehatan masa pandemi tetap diberlakukan. Rapat kerja pun hanya dihadiri oleh perwakilan dari jajaran pemerintah terkait maupun dari ragam komunitas difabel yang ada di kabupaten Majalengka.

“Kami tetap menggunakan aturan protokol kesehatan pandemi covid, selama rapat berlangsung,” tuturnya.

Dari jajaran pemerintah diwakili oleh Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD. Sedangkan dari masyarakat difabel yang hadir perwakilan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), National Paralympic Commite Indonesia (NPCI), Komunitas Difabel Bangkit (KODIBA), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) dan para kepala sekolah dari Sekolah Luar Biasa (SLB)

Salah satu poin yang tidak kalah penting adalah menyangkut anggaran untuk masyarakat difabel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meski selama ini sudah namun dirasa masih belum optimal.

“Anggaran dari APBD sudah ada, tapi belum optimal. Dan belum ada payung hukumnya dari pemerintah daerah,” pungkas Otong, mewakili anggota rapat yang hadir dari pihak masyarakat difabel.

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.