Lompat ke isi utama
Ilustrasi PP No 13 tahun 2020

Menguji PP Nomor 13 Tahun 2020 dengan Realita

Solider.id, Pati– Pendidikan inklusif masih sebagai wacana di lingkup pendidikan yang sampai saat ini masih ada yang belum bisa menerima atau merasa tidak siap untuk menerima siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, sebagian banyak para orang tua anak berkebutuhan khusu yang belum mengerti apa itu pendidikan inklusif.

Dinukil dari jurnal Difabel edisi ketiga dengan tema Problem dan Tantangan Pendidikan Inklusi di Indonesia yang diterbitkan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Pendidikan inklusi didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat. Selain itu, kurikulum dan lingkungan yang mendukug bagi anak berkebutuhan khusus.

Jika berbicara mengeni kebijakan pendidikan inklusi, sudah anyak peraturan yang memasukan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Seperti termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, yakni di pasal 40, pasal 41, pasal 42 dan pasal 44.

Selain beberapa peraturan lainnya yang mulai menyesuaikan dengan konsep pendidikan inklusi. Kebijakan yang bisa dibilang tergolong baru juga mulai diterapkan. Pada tahun ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2020 tepatnya 24 Februari, PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 yang secara umum mengatur tentang pendidikan inklusif.

Meski begitu, pada kenyataannya teks kebijakan belum benar-benar memberikan dampak perubahan di realita yang ada. Masih banyak persoalan di lapangan yang tidak selaras dengan kebijakan yang ada.

Salah satunya, masih banyak siswa difabel yang tidak diterima pada sekolah-sekolah regular. Penolakan dan mengeksklusifkan siswa difabel terjadi di beberapa sekolah di berbagai daerah. Di Makassar ada sekolah regular dimana para guru sudah tidak sanggup untuk mendidik seorang siswi difabel karena tidak bisa menulis dan selalu meminta bantuan temannya. Di Pati ada sekolah reguler yang menolak murid difabel.

Selain itu, menurut sumber laporan dari Ombudsman Jawa Tengah, di Purworejo seorang siswi difabel yang bersekolah di sekolah umum mendapat perundungan dari teman-teman sekelasnya.

Fondasi kuat

PPDB 2020 untuk jalur inklusi dan kelas olahraga akan dimulai pada tanggal 2-4 Juni 2020. Sedangkan jalur reguler dimulai pada 15-25 Juni 2020. Semua peserta didik baru akan mulai mendaftarkan diri di sekolah-sekolah tak terkecuali siswa difabel yang mempunyai hak untuk menempuh pendidikan. Tahun ini, jalur afirmasi untuk anak miskin, difabel dan olahraga mempunyai kuota sebesar 15%.

Lalu seberapa besar kekuatan PP ini di PPDB di tahun 2020 ini? Secara garis besar PP ini memberikan hak sepenuhnya pada difabel untuk memilih sekolah yang akan dituju, baik itu sekolah regular maupun sekolah khusus, dan sekolah tersebut wajib menyediakan akomodasi yang layak untuk difabel.

Pada pasal-pasal di PP ini secara jelas dan rinci menerangkan tentang akomodasi yang layak untuk anak berkebutuhan khusus. Mulai dari sarana dan prasarana serta tenaga pendidik, anggaran, dan sanksi administratif kepada lembaga pendidikan yang melanggar.

Untuk akomodasi yang layak, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau kota wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak, hal ini tercantum pada pasal 3 dan pasal 4.

Penjelasan lebih rinci tentang apa saja bentuk akomodasi yang layak kepada ragam difabilitas yang mempunyai kebutuhan berbeda yaitu disabilitas daksa atau fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas netra, disabilitas rungu wicara, dan disabilitas ganda, ini terbagi pada beberapa pasal. Untuk bentuk akomodasi yang layak pada disabilitas daksa atau fisik tercantum pada pasal 11 dimana ada 9 poin yang menjelaskan bentuk akomodasinya.

Bentuk akomodasi untuk disabilitas intelektual tertulis di pasal 12 dengan 13 poin yang mengatur tentang hal tersebut. Kemudian pada pasal 13 menjabarkan tentang bentuk akomodasi untuk disabilitas mental dengan 16 poin turunannya. Lalu di pasal 14 menjelaskan tentang akomodasi yang layak untuk disabilitas netra dengan 17 poin turunannya.

Bentuk akomodasi untuk disabilitas rungu wicara termaktub pada pasal 15 yang berisi 11 poin. Dan bentuk akomodasi untuk disabilitas ganda tercantum pada pasal 16 dimana ada 3 poin dalam penjelasannya.

Dalam pemenuhan akomodasi yang layak dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang dibantu oleh Unit Layanan Disabilitas (ULD). Tugas ULD yaitu menganalisa kebutuhan, memberikan rekomendasi, melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis, melaksanakan pendampingan, dan melaksanakan pengawasan, evaluasi, serta pelaporan.

Di dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan tentang kewajiban lembaga penyelenggara pendidikan untuk menyediakan guru pendidikan khusus, pada sekolah yang menerima peserta didik difabel. Tenaga pendidik ini harus berkompeten dan sudah memenuhi kriteria yaitu sudah menempuh pendidikan inklusif dan menjalani pelatihan-pelatihan.

Untuk memenuhi semua itu dibutuhkan anggaran agar berjalan sesuai aturan, di PP ini untuk anggaran diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sanksi untuk sekolah yang melanggar aturan dalam pasal ini cukup tegas, dari teguran tertulis sampai pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. Hal ini bisa menjadi acuan pada para orang tua difabel untuk menyekolahkan anaknya di sekolah reguler ataupun sekolah khusus, dan sekolah tidak bisa menolak peserta didik difabel.

Mengutip pernyataan Sunarman Sukamto, dari staf kepresidenan, peraturan tersebut mewajibkan setiap lembaga pendidikan, baik swasta atau negeri memberikan akomodasi yang layak dan wajib menerima anak berkebutuhan khusus.[]

 

Reporter: Oby Ahmad

Editor: Robandi

The subscriber's email address.