Lompat ke isi utama
Gambar orang berkursi roda di keramaian Jakarta

Jalan Terjal untuk Penegakan HAM Kaum Difabel di Indonesia

Masihkah ada harapan bagi penegakan hak-hak difabel (penyandang disabilitas) oleh Komnas HAM? Pertanyaan ini menggelitik kita semua ketika komposisi keanggotaan/komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kian hari kian meniadakan keterwakilan kaum Difabel. Seperti kita maklumi bersama, dalam seleksi komisioner Komnas HAM periode 2012-2017, dari 6 orang difabel yang mendaftar, terdapat tiga kandidat dari difabel, yakni Muhammad “Otje” Soedioto (Ketua I Persatuan Tunanetra Indonesia/Pertuni), Setia Adi Purwanta (Kepala Pusat Sumber Pendidikan Inklusi Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Suharto (Program Pengarusutamaan Difabel Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel/SIGAB), yang mendapat kepercayaan dari Panitia Seleksi pimpinan Prof. Dr. Jimly Assidiqie untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi 3 DPR RI tanggal 11-18 Oktober 2012. Namun, dalam pemilihan 13 anggota Komnas HAM oleh Komisi Hukum DPR RI itu, tidak satu pun dari ketiga kandidat tersebut yang terpilih. Dengan demikian, dalam periode 2012-2017 nanti, difabel tidak terwakili di Komnas HAM.

Hal ini merupakan kemunduran karena dalam periode sebelumnya ada seorang difabel yang terpilih menjadi komisioner Komnas HAM. Ketiadaan perwakilan difabel ini menunjukkan menurunnya, bahkan bisa dikatakan sebagai hilangnya komitmen DPR RI terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak difabel. Hal ini justru terjadi ketika Pemerintah Indonesia baru saja meratifikasi United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Difabel). Padahal, dalam konvensi tersebut terdapat ketentuan bahwa setiap negara yang meratifikasinya harus menciptakan mekanisme independen untuk pemantauan atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel. Komnas HAM, dalam hal ini, dapat menjadi lembaga untuk memfungsikan mekanisme independen tersebut dan salah satu syarat untuk dapat memfungsikannya adalah keberadaan komisioner difabel karena difabel mengerti betul bagaimana diskriminasi dan pelanggaran HAM terjadi pada komunitasnya.

Sebagaimana prinsip “nothing about us without us”, sesungguhnya hanya difabel itu sendiri yang paling tahu masalah dan kebutuhannya, dan tanpa keikutsertaan difabel, rasanya sulit bagi sebuah institusi untuk mampu merumuskan apa yang musti dilakukan negara untuk memenuhi dan melindungi hak-hak kaum difabel. Memang dimungkinkan bahwa Komnas HAM dapat menggandeng berbagai Organisasi Difabel untuk dapat menjaring aspirasi mereka. Sebaliknya, dimungkinkan juga isu difabilitas ini tidak masuk hitungan jika tak seorang pun di dalam institusi ini yang memahami betul isu ini.

Lebih dari itu, keberadaan seorang difabel dalam suatu institusi seperti Komnas HAM bukan sekedar menjadi simbol kepedulian terhadap komitmen perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel. Lebih dari itu, keberadaan seorang komisioner difabel merupakan suatu pengakuan bahwa seorang difabel pun memiliki kompetensi ataupun kapasitas yang sama dengan kandidat lainnya untuk memperjuangkan HAM. Jika dilihat dari calon-calon yang ada, semuanya mempunyai kompetensi ataupun kapasitas tersebut. Sungguh disayangkan jika tidak dipilihnya difabel itu sebagai keraguan DPR terhadap kapasitas maupun kompetensi mereka. Adalah naïf jika para kandidat difabel yang mempunyai pendidikan memadai dan mempunyai banyak pengalaman dalam memperjuangkan hak-hak difabel itu dianggap merepotkan dan tidak kompeten.

Namun, karena nasi sudah menjadi bubur, maka komunitas difabel hanya dapat berharap agar ketiga belas komisioner yang terpilih ini dapat mengakomodasi kepentingan kaum difabel. Komnas HAM semestinya menggandeng semua NGO dan Organisasi Difabel untuk menjaring aspirasi mereka, mendalami persoalan diskriminasi dan pelanggaran HAM yang selama ini terjadi, serta merumuskan strategi bersama untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak Difabel.

Sementara itu, bagi aktivis gerakan Difabel di seluruh Indonesia, diskriminasi dalam pemilihan anggota Komnas HAM ini sudah semestinya dijadikan pelajaran serta cambuk untuk bergerak bersama menyuarakan tuntutan agar Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak kaum difabel.

The subscriber's email address.