Lompat ke isi utama
Solider.id, Yogyakarta - Setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, banyak regulasi diterbitkan, baik untuk pencegahan dan penanganan agar persebaran Covid-19 di Indonesia tidak semakin memprihatinkan. Tak hanya regulasi tentang penetapan Gugus Tugas Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa daerah, masing-masing Kementerian pun juga satu per satu membua

Desa Tanggap Covid-19

Solider.id, Yogyakarta - Setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, banyak regulasi diterbitkan, baik untuk pencegahan dan penanganan agar persebaran Covid-19 di Indonesia tidak semakin memprihatinkan. Tak hanya regulasi tentang penetapan Gugus Tugas Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa daerah, masing-masing Kementerian pun juga satu per satu membuat regulasi atau protokol panduan dalam media yang beragam. Salah satunya adalah booklet yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dengan ASB Indonesia and the Phillipines.

 

Booklet yang diinisiasi dari diskusi daring antara perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kemendagri, Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri dan ASB ini adalah tindak lanjut buku saku penanggulangan Covid-19 di desa yang telah dibuat Kemendagri. Dari diskusi tersebut mengerucut tentang kebutuhan bentuk media informasi edukasi yang singkat dan praktis ke pemerintah desa diperlukan sebagai bagian informasi dan edukasi strategi Pemdes dalam penanganan Covid-19 dengan di latar belakangi kebijakan/peraturan pemerintah terkait desa dan nilai-nilai kemanusiaan. Informasi singkat dan praktis ini tidak hanya untuk Pemdes tetapi dapat juga menyasar ke masyarakat agar mengetahui mekanisme Pemdes dalam penanganan Covid-19 dan bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam upaya penanganannya.

 

Menilik isi booklet, di dalamnya menyebutkan bahwa difabel menjadi kelompok masyarakat sasaran prioritas dengan strategi mewujudkan desa tanggap Covid-19 menggunakan prinsip penanganan inklusif. Prinsip penanganan inklusif yang dimaksud adalah menjamin aksesibilitas atau dapat dijangkau dan pelibatan masyarakat dalam mengupayakan perlindungan dan peningkatan kemampuan masyarakat yang bermartabat.

“Pencegahan COVID-19 sangat erat dengan upaya edukasi dan praktik di sektor WASH diantaranya pasokan air, sanitasi, promosi kebersihan, untuk mengurangi risiko-risiko kesehatan. Konsep dasar WASH yang sangat penting adalah keterlibatan masyarakat dimana keterlibatan masyarakat ini menjadi salah satu aspek inklusif.” terang Anang dari ASB Indonesia and the Phillipines saat diwawancara Solider.Id (13/5).

 

Anang menambahkan bahwa keterlibatan dalam masyarakat yang beragam juga perlu diupayakan dalam penanganan Covid-19 oleh Pemdes melalui dukungan akses, perlindungan, data terpilah, dan peningkatan kapasitas. Logikanya, menurut Anang, semua orang memiliki risiko tertular tetapi semua orang juga memiliki peran kemampuan untuk mencegah tentunya dengan bagaimana Pemdes melalui kegiatan penanganan yang direncanakan dan anggarannya dapat melibatkan masyarakat termasuk dalam pengambilan keputusan dan penanganannya menjangkau masyarakat, terutama kelompok masyarakat marjinal sebagai sasaran prioritas.

 

Rencananya, booklet ini akan disosialisasikan melalui webinar dengan perwakilan Pemdes, sekaligus mendapatkan informasi strategi praktik di desa yang sudah berjalan dan kaitannya dengan pemahaman kebijakan/peraturan/mekanisme yang telah ditetapkan.

“Hal ini tentu saja memerlukan dukungan Tim Bina Pemdes Kemendagri yang memiliki jaringan dengan Pemdes-Pemdes di seluruh Indonesia.” imbuh Anang.

 

Anang menyebutkan beberapa potensi kendala yang kemungkinan muncul dalam mengimplementasikan booklet ini di lapangan, diantaranya kapasitas Pemdes termasuk keterbatasan anggaran jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat terdampak, luas wilayah desa, kondisi geografis dan kontur, infrastruktur desa yang akan berpengaruh pada aksesibilitas ataupun penjangkauan. Selain itu, kesiapan Pemdes dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta kesiapan pencairan dana desa guna penanganan Covid-19. Kemudian masalah data terpilah, terutama data disabilitas yang dimiliki desa, juga stigma bahwa kelompok marjinal, termasuk difabel merupakan penerima manfaat saja yang artinya tidak dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan di desa.

 

Dengan adanya booklet ini, Anang berharap semua masyarakat desa yang beragam dapat menerima informasi pencegahan Covid-19 dan penanganan dampak Covid-19, baik secara mandiri maupun memahami dengan dukungan orang lain, serta semua masyarakat dapat melakukan tindakan dan mendapatkan manfaat dalam pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 dengan pelibatan masyarakat melalui self help group atau saling bantu antar tetangga.

 

Sementara itu, Sigab Indonesia juga banyak mendapatkan informasi melalui whatsapp grup tentang kegiatan desa tanggap Covid-19 dari Desa Inklusi yang didampingi Sigab melalui Program Rintisan Desa Inklusi (Rindi) sejak tahun 2015. Sigab juga melalukan sosialisasi tentang Covid-19 yang harapannya akan disampaikan pengurus Kelompok Difabel Desa (KDD) kepada dampingan masing-masing desa.

 

“Kita juga berkolaborasi dengan Pemdes untuk memberi pemberitahuan kepada difabel yang tidak terjangkau teknologi atau medsos. Pemkab melalui Dinkes melibatkan Koramil woro-woro ke desa menyampaikan informasi Covid-19 melalui pengeras suara.” ujar Rohmanu Solihin, Koordinator Rindi, ketika diwawancara Solider.Id (14/5).

 

Desa sudah menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer untuk pencegahan penularan pandemik Covid-19. Desa juga melakukan pendataan untuk melihat dampak yang dirasakan oleh teman-teman difabel untuk bahan advokasi ke Pemerintah Daerah dan menentukan strategi intervensi yang akan digunakan ke kelompok dampingan. Sesuai peraturan Kemendes, desa telah menetapkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di desa dengan tidak menyebut spesifik sebagai Gugus Tugas tapi Relawan Tanggap Covid-19 agar tidak berimbas pada anggaran untuk Tim Gugus Tugas.

 

“Karena kan kalau relawan sifatnya gotong royong bersama untuk menanggulangi wabah Covid-19 di desa sehingga tidak ada beban biaya, hanya sukarela ketika kumpul-kumpul untuk penyemprotan atau pemberian sosialisasi dan lain-lain.” pungkas Rohmanu.

untuk mengetahui booklet desa tangguh covid - 19 dapat diunduh di:

https://drive.google.com/file/d/1Kebuvcm_fEENV49R_2fa17hrI-WjU47o/view

 

Reporter: Alvi

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.