Lompat ke isi utama
ilustrasi lapangan kerja difabel

Bayang-Bayang Pengangguran Masih Hantui Difabel

Solider.id - pada tanggal 1 Mei kita baru saja memperingati Hari Buruh Sedunia, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan May Day. Peringatan hari besar internasional ini adalah solidaritas kita untuk mensejahterakan kehidupan para buruh di seluruh dunia, sekaligus juga menjadi ajang kita mengkritisi hak kaum buruh yang belum terpenuhi oleh para penguasa. May Day kali ini juga menjadi kesempatan yang bagus bagi kita untuk merefleksikan kembali upaya pemenuhan hak dari kelompok difabel dalam sektor ketenagakerjaan. Sektor yang selama ini merupakan kesulitan terbesar difabel untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya sebagai bagian dari warga negara maupun manusia. Karena diakui atau tidak, perlakuan diskriminatif, stigmatisasi serta pengabaian atas kebutuhan spesifik difabel dalam dunia kerja masih kerap terjadi, dan hal ini tentu membuat akses difabel terhadap lingkungan kerja yang aksesibel menjadi terhambat, tingkat penggangguran yang tinggi dan pada akhirnya kemiskinan  meningkat diantara para difabel. Bahkan, pada banyak kesempatan, potensi dan kualitas difabel sering menjadi pertimbangan yang kesekian akibat persepsi para pemberi kerja maupun perusahaan yang masih melabeli difabel sebagai kelompok tak berdaya. Itupun jika mereka berhasil melewati sesi penjaringan kerja. Selanjutnya masih ada tantangan terkait aksesibilitas lingkungan kerja yang umumnya kurang inklusif ke difabel, baik secara fasilitas fisik maupun sistem kerja yang masih diskriminatif.  

Problem semacam ini masih saja menjadi isu klasik difabel di hampir seluruh belahan dunia. Sebagai gambaran, ada lebih dari 1 milyar orang di muka bumi ini yang hidup dengan berbagai ragam jenis difabilitas, berdasar pada data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sedangkan pertanyaannya kemudian, seberapa banyak dari jumlah tersebut yang benar-benar mampu memperoleh akses ke pekerjaan? Atau mendapatkan upah maupun perlakuan yang layak terlepas dari status mereka yang seorang difabel? Bayangan jumlahnya mungkin sangatlah tinggi, mengingat kondisi sebagai difabel kerap beririsan dengan problematika sosio ekonomi seperti pendidikan yang rendah, akses kesehatan yang minim hingga tingkat pengangguran dan kemiskinan yang relatif tinggi diantara kelompok difabel, terutama bagi mereka yang tinggal di negara miskin maupun berkembang. Alhasil, ditambah dengan masih melekatnya label ketidakberdayaan yang disematkan masyarakat ke difabel, makin membuat prospek difabel untuk diterima dan diperlakukan secara setara dalam dunia kerja menjadi tambah sulit.

 Sekedar perbandingan, di AS saja terdapat 7.3 persen tingkat pengangguran yang tercatat diantara warga difabel, berdasar pada data Bureau of Labor Statistics tahun 2019. Angka 7.3 persen terbilang cukup tinggi apabila  misalnya kita lihat jejak historis AS yang telah cukup lama memiliki undang-undang anti diskriminasi (Americans with Disabilities act) sejak tahun 1990, dan ditujukan untuk melaksanakan upaya pemenuhan hak dari warga difabel di seluruh AS termasuk dalam hal ketenagakerjaan. Sedikit lebih baik ketimbang AS, Inggris mencatat 6.7 persen tingkat pengangguran bagi warganya yang difabel, mengutip dari data House of Common di Inggris tahun 2019. Sementara itu, penduduk difabel di Kanada memiliki tingkat pengangguran lebih besar sejumlah 49 persen, sedangkan negara tetangga Australia mencatat 10 persen tingkat pengangguran atas warganya yang teridentifikasi sebagai difabel dalam usia kerja, merujuk pada data yang masing-masing dikeluarkan oleh Statistics Canada dan Australian Institute of Health and Welfare pada tahun 2015 dan 2019. As, Inggris, Kanada dan Australia merupakan beberapa negara yang sering kali dijadikan sebagai Good practice dalam melihat upaya pemerintah maupun masyarakatnya terhadap pemenuhan dan penghormatan hak dari kaum difabel, disamping kemudian beberapa negara-negara besar lainnya yang juga tentu memberikan kualitas hidup yang tinggi bagi warganya yang difabel.

Kendati demikian, problem yang dihadapi para difabel disana dalam mengakses lapangan pekerjaan nyatanya tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hampir pada sebagian besar data yang tersaji mengemukakaan isu serupa terkait masih lemahnya tingkat aksesibilitas di tempat kerja maupun adanya diskriminasi dari pihak pemberi kerja terhadap calon pekerja yang difabel saat melakukan proses wawancara. Dan hal ini sendiri masih kental terjadi di keempat negara tersebut, yang mana dapat tergolong bukan negara miskin ataupun berkembang lagi. Tidak heran, jika kita bandingkan keseluruhan data tingkat pengangguran secara global di seluruh dunia, tren yang muncul juga relatif sama atau malah lebih buruk. Menurut data kompilasi dari situs United Nation Enable, 80 sampai 90 % difabel pada usia kerja di negara berkembang tercatat belum memiliki pekerjaan, sedangkan statistik di negara maju berkisar di angka 50 sampai 70 persen. Jelas di negara berkembang sendiri kondisinya bisa lebih buruk daripada itu, dimana umumnya jumlah difabel yang menjadi pengangguran biasanya dua kali lipat lebih tinggi dari penduduk yang non difabel. Persentase tersebut tidak menutup kemungkinan bisa lebih tinggi daripada apa yang dilaporkan, mengingat data terkait situasi ketenagakerjaan difabel sendiri banyak yang berusia sudah lawas, bahkan tak jarang tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, tidak sulit membayangkan bagaimana proses pemetaan jumlah difabel yang masih menganggur, difabel yang sudah bekerja menjadi lebih sulit, terutama di negara yang tidak memiliki fasilitas mumpuni untuk melaksanakan hal tersebut.

Hasilnya apa? Data yang buruk juga akan berakhir pada kebijakan yang buruk pula. Implementasi kebijakan yang seharusnya meningkatkan akses difabel terhadap bursa lapangan kerja akhirnya malah hanya jadi program sesaat yang minim pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, sanksi bagi institusi swasta maupun pemerintah yang masih mendiskreditkan difabel untuk mengakses pekerjaan juga relatif lemah, alias belum ditegakkan. Bahkan lebih buruknya, jikalaupun sampai ada pemikiran dari perusahaan swasta untuk lebih memilih menerima teguran dan sanksi dari pemerintah ketimbang memperkerjakan kelompok difabel, maka yang salah sebenarnya siapa? Apakah kelompok difabel yang masih rendah kualifikasinya, ataukah pihak perusahaan yang tetap saja kolot tidak mau memperkerjakan difabel?

Di Indonesia sendiri kita memiliki Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai norma hukum tertinggi yang melindungi hak kaum difabel secara khusus pada level nasional. Pasal 53 UU Disabilitas memandatkan bagi perusahaan swasta untuk mengalokasikan 1 persen dari total keseluruhan pekerja untuk difabel, sedangkan 2 persen bagi instansi pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Persentase ini sendiri cenderung masih kecil jika dibandingkan dengan negara Jepang yang mewajibkan perusahaan swasta menerima 2.2 persen, Korea Selatan yang 3 Persen untuk sektor pemerintahan dan 2.7 persen untuk sektor swasta, atau Jerman yang mewajibkan pemilik bisnis di negaranya memperkerjakan 5 persen dari total 20 lebih pekerja bagi difabel tingkat kronis (severe disabilities). Di Indonesia, realitas yang terjadi masih jauh dari harapan. Jangankan sektor swasta, instansi pemerintahan saja yang semestinya menjadi Leading actor dalam proses implementasi kebijakan malah masih belum serempak melaksanakan sistem kuota ini di lapangan. Tak heran, menurut laporan Ketua Komite III DPD RI Bambang Sutrisno, yang mengutip tulisan di situs Okezone pada 22/10/19 menyebutkan Cuma 25 persen difabel di Indonesia yang bekerja, baik di sektor formal maupun informal. Dari jumlah tersebut, 39,9 persen bekerja sebagai petani, 32,1 persen bekerja sebagai buruh, 15,1 persen di sektor jasa dan sisanya di sektor swasta maupun wiraswasta. Hal ini semakin menunjukkan urgensi besar bagi pemerintah untuk meningkatkan kembali akses difabel terhadap pasar kerja di level domestik. Jangan hanya sampai menjadikan program kerja bagi difabel sebatas aksi seremonial semata. Harus ada implementasi kongkret dan upaya berkelanjutan baik dari pemerintah maupun pihak swasta agar berkomitmen dalam memberikan kesempatan bagi difabel untuk terjun ke dalam lingkungan kerja seluas-luasnya.

Di sisi lain, difabel juga wajib hukumnya tetap menjaga kualitas dan kompetensi diri guna dapat menjadi kandidat yang atraktif di pasar kerja. Maklum, bergantung pada kemurahan hati seseorang dalam memperkerjakan difabel hanya akan menegaskan kembali posisi difabel sebagai kelompok tak berdaya di masyarakat. Dan tentunya bukan itu yang kita harapkan bukan? 

 

Penulis: Made Wikandana

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.