Lompat ke isi utama
ilustrasi covid - 19 dan akses tuli

Pasien Tuli Positif Covid – 19, Begini Tanggapan Berbagai Pihak Terkait Aksesibilitasnya

Solider.id, Surakarta - Terkait pemberitaan media Solopos, disebutkan bahwa pasien ke-17 positif COVID-19 adalah Tuli. Pasien tersebut adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki pekerjaan sebagai buruh cuci. Media mengutip pernyataan Sri Wahyuningsih, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta bahwa pihaknya mengaku kesulitan untuk melakukan tracking karena kondisi memiliki  hambatan komunikasi. https://www.solopos.com/pasien-ke-17-positif-corona-solo-ibu-rumah-tangga-bisu-tuli-kerjanya-buruh-cuci-1058427

Menyikapi pemberitaan tersebut solider.id menghubungi Bias Hasby, salah seorang Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang menyatakan bahwa ia telah menghubungi RS Moewardi melalui kawannya yang bekerja di bagian Teknologi dan Informasi (IT) serta seorang perawat yang dikenalnya. Ia mengatakan bahwa jika memang benar-benar JBI dibutuhkan maka ia akan turun ke lapangan. Namun hal tersebut tentu menyalahi aturan terkait protokol physical distancing, dan untuk mengurangi risiko transmisi, maka Bias menawarkan jika layanan JBI bisa lewat virtual dan ini mudah jika dilakukan. Menurut Bias, ada tiga orang yang sudah merekomendasikan nomor kontaknya untuk diserahkan ke pihak rumah sakit, namun hingga hari Selasa (28/4) tengah malam, Bias belum mendapatkan respon dari pihak rumah sakit. 

Bias dan kawan-kawan jaringan merasa penasaran  bagaimana pihak rumah sakit dalam pemberian hak akses informasi dan komunikasi bagi pasien Tuli positif COVID-19, dan bagaimana pihak rumah sakit dan gugus tugas penanganan COVID-19 ini jika menemui hal demikian. Hal yang paling sederhana menurut Bias adalah bagaimana rumah sakit memenuhi hak-hak pasien kaitannya informasi dan komunikasi misal hal paling sederhana “form inconsent”. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pasien diminta tanda tangan langsung tanpa tahu isinya apa atau bagaimana ia paham? Terus bagaimana saat sesi kontrol kesehatan, pasien pasti akan ditanya oleh dokter yang memeriksanya dengan pertanyaan-pertanyaan, “Apa yang dirasakan? Bagaimana batuknya?” dan sebagainya.

Untuk mendapatkan jawaban tersebut Bias dan kawan jaringan telah menghubungi beberapa nomor yang terpampang di poster Hotline COVID-19 Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Seorang kawan yang bisa berkomunikasi langsung dengan kepala DKK mendapatkan jawaban jika pihaknya ada rasa ketakutan risiko kontak fisik secara langsung dengan pasien. Padahal sebelumnya ada tawaran kontak bisa lewat virtual (video call) dengan bahasa isyarat.

Dewi, seorang pegiat anak Tuli sudah menghubungi langsung pihak RS Moewardi dan dijawab jika nanti sewaktu-waktu mereka membutuhkan (JBI_red), akan langsung menghubungi. Dewi menambahkan jika pasien Tuli bisa diedukasi dulu supaya tidak shock, lalu pihak humas lagi-lagi  menjawab, sewaktu-waktu dibutuhkan akan menghubungi.

Menurut salah seorang narasumber yang bekerja di media, pasien Tuli yang saat ini sedang dirawat di RS Moewardi, notabene adalah rumah sakit milik pemerintah provinsi. Sejak awal pandemi COVID-19 ini menurutnya memang pihak rumah sakit agak susah untuk diajak koordinasi. Gugus tugas kota Surakarta berkali-kali kesusahan untuk meminta data ke sana. Termasuk kepada awak media, mereka tidak mudah untuk mengakses data.

 

Tanggapan Unit LIDI BPBD Surakarta

Solider.id menghubungi Misbahul Arifin, Ketua Unit layanan Disabilitas (LIDI) BPBD Surakarta terkait adanya pasien Tuli positif COVID-19 ini yang dirawat di RS Moewardi. Menjawab pertanyaan bagaimana respon Unit LIDI, Misbahul Arifin menjawab bahwa dirinya tahu informasi pasien Tuli dari pemberitaan media yang menyebutkan seorang akademisi yang bergelut di dunia difabilitas dan pendidikan inklusi di Universitas Sebelas Maret menyebut bahwa perlu adanya manajemen COVID-19 bagi difabel.

Menurut Misbahul Arifin, BPBD punya tupoksi masing-masing, sesuai leading sector. Sebagai ketua unit LIDI Misbahul merasa prihatin, dan pihaknya belum bisa banyak bergerak, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Ia juga mengalami keterbatasan di informasi dan personil relawan unit LIDI. Dalam penanganan pandemi COVID-19 ini Unit LIDI belum sepenuhnya dilibatkan, karena baru terbentuk dan sedang berencana menyusun SOP terkait penanganan wabah COVID-19. “Kita baca di literasi di panduan kebencanaan, wabah seperti ini jarang, Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 sudah ada mengatur kebencanaan, tetapi spesifik di BPBD wabah seperti ini belum diatur, maka kami mengalami kesulitan terkait koordinasi,”terang Misbahul.

Langkah yang sudah dilakukan Unit LIDI BPBD Surakarta adalah dengan mencari informasi dan memastikan kebenarannya kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi dengan pejabat di BPBD yang dulu berasal dari dinas sosial. Kemudian diarahkan supaya mempermudah pola komunikasi antara dinas kesehatan, pihak rumah sakit (perawat dan dokter), dengan mengusulkan misalnya dokter dan perawat yang memiliki APD ini bisa mengakseskan telepon android ke pasien. Hal ini agar  pasien Tuli terhubung JBI  berbicara dengan bahasa isyarat. “Jika pasien terhambat oleh alat kesehatan yang lain misal infus atau yang lainnya, akan kita cari cara lain, misal dengan menulis. Kita asesmen dulu bagaimana teman Tuli ini pola komunikasinya seperti apa.”pungkas Misbahul Arifin.

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.