Lompat ke isi utama
fliyer blt dana desa

Revisi Permendes, Difabel harus Turut Aktif

Solider.id, Pati – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merevisi Peraturan Menteri Desa (Permendes) nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020 menjadi Permendes nomor 6 tahun 2020. Hal ini terkait adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada ekonomi warga Negara Indonesia.

Permendes nomor 6 tahun 2020 ini, salah satunya mengatur tentang Jaring Pengaman Sosial (JPS) dana desa yang meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Desa Tanggap Covid-19. Revisi ini perlu dipahami oleh para difabel, karena mereka juga terdampak pandemic Covid-19.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa

Sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin, non Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), antara lain : kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Adapun mekanisme pendataan yaitu :

  1. Melakukan pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan Covid-19
  2. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa
  3. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data
  4. Legalitas dokumen hasil pendataan ditanda tangani oleh Kepala Desa
  5. Dokumen hasil pendataan di verifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan BLT dana desa dalam waktu selambat-lambatnya lima hari kerja setelah tanggal di terima Kecamatan

Untuk metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT dana desa yakni :

  1. Desa penerima dana desa kurang dari Rp. 800.000.000 mengalokasikan BLT dana desa maksimal sebesar 25 % dari jumlah dana desa
  2. Desa penerima dana desa Rp.  800.000.000 sampai dengan Rp. 1.200.000.000 mengalokasikan BLT dana desa maksimal sebesar 30% dari jumlah dana desa
  3. Desa penerima dana desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 mengalokasikan BLT dana desa maksimal sebesar 35% dari jumlah dana desa
  4. Khusus desa yang jumlah keluarga lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Penyaluran dana desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai setiap bulan, masa penyaluran BLT dana desa tiga bulan terhitung sejak bulan April dan besar BLT dana desa Rp. 600.000/bulan untuk satu keluarga. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Adapun penanggung jawab penyaluran BLT dana desa adalah Kepala Desa.

Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Pengelolaan dalam kegiatan PKTD dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya, dengan menerapkan jarak aman minimum dua meter, dan pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

Pembayaran upah pekerja ini diberikan setiap hari

Dari penjabaran mekanisme Permendes di atas, para difabel diharapkan untuk turut serta aktif dalam berbagai kegiatan di Desa. Seperti yang dikemukakan oleh Sunarman yang saat ini bekerja di Kantor Staf Presiden (KSP).

“Permendes adalah satu peluang yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan bantuan sosial ekonomi terkait dampak Covid-19, juga Permendes dan panduannya itu sehingga Pemerintah Desa punya payung hukum sekaligus panduan teknis. Hanya saja belum semua warga desa terdampak secara sosial ekonomi Covid-19, terutama warga desa yang paling rentan, yaitu difabel mendapatkan manfaat langsung dari Permendes tersebut, masih dibutuhkan advokasi.” Ungkapnya

Untuk mewujudkan Permendes tersebut tepat sasaran pada orang yang membutuhkan , khususnya para difabel agar ikut serta dalam semua kegiatan di dalam Permendes tersebut, ia  berharap para difabel bergerak untuk mengadvokasi.

“Kawan-kawan difabel harus tetap melakukan advokasi dan membawa data difabel di desa dengan keterangan kondisi saat ini.” Jelasnya

 

Reporter: Oby Achmad

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.