Lompat ke isi utama

Good Data dalam Penanganan Covid-19 bagi Difabel

Solider.id, Virus Covid-19 kian hari kian menjadi ketakutan luar biasa dimana-mana. Wabah yang memiliki episentrum pertama di Kota Wuhan China itu kini telah bertransformasi menjadi pandemi global, dan menyebabkan seluruh masyarakat dunia mau tak mau harus berdiam diri di rumah untuk meminimalisir penyebaran virus mematikan tersebut. Sebagian besar negara bahkan telah melakukan lockdown, sementara banyak layanan kesehatan lainnya yang kewalahan dalam menangani melonjaknya jumlah pasien positif Covid-19. Pada saat tulisan ini dibuat saja, setidaknya telah terdapat 1,8 juta kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di seluruh dunia dan 114,185 korban meninggal. Di Indonesia sendiri, per tanggal 12/4/2020 tercatat ada 4,241 konfirmasi kasus positif, dengan 373 meninggal dan 359 dinyatakan telah sembuh. Diluar dari statistik tersebut, virus Covid-19 di Indonesia juga menyebabkan kemerosotan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, terlebih bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Praktik social distancing, atau bahkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang baru-baru ini diterapkan di DKI. Jakarta dan daerah-daerah lainnya menjadikan seluruh masyarakat Indonesia kena imbas negatif dari pandemi ini, baik secara material maupun nonmaterial. Lalu difabel, sebagai bagian dari kelompok rentan di masyarakat berada dimanakah dalam kekacauan global ini?

World Health Organization (WHO) dalam rilis dokumen Disability Considiration during the Covid-19 Outbreak Menyebutkan bahwa difabel adalah kelompok masyarakat yang rentan terdampak dari pandemi, dan oleh karenanya membutuhkan penanganan khusus terhadap kebutuhan difabel tersebut saat proses pencegahan, pengobatan dan pemulihan dari virus Covid-19. Karena problemnya adalah, beberapa ragam jenis difabel sering kali kesulitan dalam mengakses layanan dan informasi kesehatan maupun akses terhadap sanitasi air bersih selama masa pandemi berlangsung. Ambil contoh, beberapa difabel mungkin akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan praktik social distancing akibat perlunya mereka akan asistensi pendampingan setiap saat, atau sebagian difabel yang mungkin terkendala dalam menerapkan perilaku hidup bersih seperti mencuci tangan akibat kurang aksesnya fasilitas sanitasi air bersih yang tersedia maupun kendala fisik lainnya. Tidak hanya itu, para difabel ini juga tidak luput dari dampak finansial yang dibawaa oleh merebaknya wabah Covid-19 di masyarakat. Hal ini akan sangat dirasakan oleh difabel yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan di sektor informal seperti tukang pijat, musisi jalanan, pedagang dan lain-lainnya. Pendapatan dan pelanggan praktis berkurang drastis walau dalam waktu yang bersamaan kebutuhan dan keberlangsungan hidup mereka kian terancam di tengah pandemi seperti ini.

Berdasarkan berbagai persoalan yang kompleks tersebut, sangat penting bagi pemerintah  untuk membuat kebijakan perlindungan wabah Covid-19 yang spesifik menyasar  difabel, atau setidaknya memberi penekanan kepada kelompok difabel pada implementasi kebijakan yang telah ada di lapangan. Dengan demikian, kaum difabel akan mampu memperoleh proteksi dan bantuan yang diperlukan guna bertahan di masa-masa krisis seperti sekarang. Namun permasalahannya adalah, agar kebijakan mampu berjalan secara implementatif dan tepat sasaran, dibutuhkan pula data yang kuat guna menentukan target kebijakan, dan data difabel sendiri tersebut nyatanya masih simpang-siur.

Sekedar catatan, mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah seharusnya telah memiliki data terkini, akurat dan tunggal menyangkut jumlah difabel di Indonesia secara keseluruhan. Padahal jika ada, data kompherensif ini nantinya dapat bersifat terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin dan ragam bentuk difabel tersebut. Selain itu, hal yang terpenting adalah, data ini kemudian nantinya juga mampu memberikan statistik tentang difabel yang lebih spesifik, seperti seberapa besar jumlah difabel yang bekerja pada sektor formal dan nonformal, seberapa besar jumlah difabel yang menempuh jenjang pendidikan tinggi atau sekolah, seberapa banyak difabel yang kini masih hidup dibawah garis kemiskinan, seberapa besar jumlah difabel yang dapat digolongkan sebagai difabel tingkat kronis sehingga membutuhkan asistensi pendampingan dan sebagainya.

 Dengan mengetahui komponen-komponen terpilah dan spesifik seperti ini, upaya perlindungan bagi difabel pun akan lebih terukur, terutama di keadaan darurat seperti sekarang. Pasalnya, kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19 di masyarakat masih cenderung belum menjamah kelompok difabel secara maksimal dan menyeluruh, baik dalam segi penanganan kesehatan maupun insentif ekonomi. Hal ini tidak lepas sedikit banyak disebabkan karena kita sendiri belum memiliki data yang kuat terkait jumlah difabel itu sendiri, baik di tingkat nasional, daerah dan di lingkup desa. Alhasil, situasi ini menjadi kelemahan kita dalam mendistribusikan bantuan atau instrumen kebijakan yang tepat sasaran di kala pandemi Covid-19 ke para difabel, apalagi kemudian, kita seharusnya sudah siap dengan data-data semacam ini jauh sebelum krisis  melanda. Ambil contohnya saja kebijakan relaksasi kredit yang dikeluarkan pemerintah untuk meringankan kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Pemerintah memberi pelonggaran kredit melalui mekanisme restrukturisasi atau relaksasi kredit bagi debitur, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11 /POJK.03/2020. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah pada implementasinya insentif ini bisa menjangkau kelompok difabel yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia? Apakah kemudian pihak perbankan atau institusi pembiayaan (leasing) sebagai eksekutor di lapangan memiliki data khusus terkait jumlah debitur mereka yang difabel? Dan apakah pemerintah juga mempunyai data mengenai pelaku UMKM yang merupakan difabel? Karena jika iya, hal ini akan sangat memudahkan pihak-pihak terkait untuk menerapkan kebijakan relaksasi ataupun restrukturisasi kredit yang benar-benar menjangkau kawan-kawan difabel di lapangan. Pasalnya, banyak dari difabel sebenarnya adalah pelaku UMKM yang terdampak secara finansial akibat pandemi, namun sering kali luput dari upaya perlindungan oleh pemerintah.

Kebutuhan mereka kerap terpinggirkan di saat-saat darurat seperti ini, sehingga menyebabkan bentuk praktik pengabaian yang sengaja maupun tak disengaja ke para difabel. Hal yanng sama juga berlaku bagi kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial berupa paket sembako dan bantuan langsung tunai ke masyarakat kelas menengah ke bawah. Pertanyaannya masih sama, seberapa jauhkah  bantuan ini akan menjangkau para difabel diluar sana? Mengingat banyak dari mereka juga tengah kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya di tengah pandemi. Maklum, merebaknya virus juga secara bersamaan memotong mata pencaharian beberapa difabel, terutama mereka yang bekerja pada sektor informal, sebut saja profesi pijat tunanetra yang sepi pelanggan akhir-akhir ini akibat dari merebaknya wabah Covid-19 di masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan pemerintah dalam mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut ke kelompok rentan di masyarakat, termasuk difabel sangat bergantung pada kelengkapan data difabel itu sendiri.

Maka dari itu, melandasi upaya penanganan wabah Covid-19 bagi difabel berdasarkan data-data spesifik dan tersegregasi menjadi sangat krusial. Point-point pertimbangan seperti jumlah difabel yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung, jumlah difabel pelaku UMKM yang terdampak, jumlah difabel yang hidup tanpa penghasilan dan statistik pendukung lainnya akan menjadi variabel-variabel yang sangat berguna bagi formulasi kebijakan penanganan pandemi di lapangan. Namun disadari atau tidak, data-data ini tentunya tidak akan mampu dihimpun dalam waktu yang instan, apalagi di tengah perlombaan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran dan penularan virus Covid-19 di Indonesia. Oleh sebab itulah, diperlukan kerjasama dari organisasi-organisasi difabel yang memiliki keahlian dan Good data

Terkait ragam jenis difabel, untuk kemudian memberikan perlindungan yang dibutuhkan difabel pada masa pandemi, baik saat pencegahan, implementasi bantuan maupun saat masa pemulihan. Harapannya adalah, upaya perlindungan difabel haruslah tetap menjadi prioritas pemerintah, agar kemudian tidak menimbulkan ketidakberdayaan lebih lanjut dari difabel tersebut di masyarakat terlebih pada masa-masa genting seperti sekarang ini.  

 

Penulis; made Wikandana

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.