Lompat ke isi utama
Sosialisasi Pendidikan politik

Camp Demokrasi; Difabel Belajar Politik dan Bersahabat dengna Alam

Solider.id, Bandung – Rangkaian kegiatan edukasi politik yang sebelumnya telah berlangsung dengan metode materi sekolah kepemimpinan di penghujung tahun 2019 digelar kembali, kegiatan lanjutan serupa dikemas dalam konsep yang berbeda dengan tajuk ‘Camp Demokrasi Generasi Muda Disabilitas.’

Berkolasi di salah satu area taman hutan agro wisata kawasan Bandung utara, kegiatan kemping berlangsung dua hari satu malam pada 29 Februari hingga 1 Maret. Bertema Hak Politik Kita Setara, diikuti oleh sekitar delapan puluh peserta dari ragam elemen masyarakat diantaranya difabel Netra, Tuli, Daksa, pendamping serta relawan.

“Kegiatan ini lanjutan dari sekolah kepemimpinan yang sudah dilaksanakan pada Desember kemarin,” ungkap Kustini dari Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Jawa Barat.   

Disampaikan lebih rinci, kegiatan kemah yang dilangsungkan ini dapat menjadi sarana aplikasi dari materi sekolah kepemimpinan yang sebelumnya telah diberikan. Dalam acara yang dikemas membaurkan diri pada alam, diharapkan para difabel dengan dengan berbagai ragamnya dapat merasakan dan melakukan hal yang mungkin belum pernah dirasakan sebelumnya.

“Dalam konteks ini, para difabel akan bertindak secara alami tentang kerja sama tim, gotong royong, memberikan instruksi, kolaborasi, kepercayaan diri, kemandirian yang secara universal menanamkan semangat kepemimpinan pada diri mereka,” tambahnya.

Kegiatan yang disambut antusias oleh para pesertanya ini, bukan hanya menawarkan edukasi politik yang berbaur dengan alam saja. Para peserta pun diberikan kesempatan untuk bertukar pengalaman dalam hal mengakses bidang politik, seperti keterlibatan mereka pada saat pelaksanaan pesta demokrasi. Turut hadir pada hari kedua, ketua KPU kota Bandung, Ketua Bawaslu Kota Bandung, dan dua perwakilan partai politik peserta pemilu.

 Alifa, salah satu peserta difabel Netra  menyampaikan langsung kepada Ketua KPU Kota Bandung Suharti bahwa masih ada unsur-unsur pengarahan hak suara terhadap difabel Netra seperti yang dialami dirinya. Alifa menegaskan, para difabel khususnya Netra saat ini sudah lebih paham tentang menggunakan hak suara dalam pemilu. Mereka sadar untuk tidak mudah terpengaruh oleh pihak mana pun dalam menyalurkan asfirasi hak suaranya.

“Dalam pemilu masih saja ada yang mencoba mengarahkan saya untuk menyumbangkan suara hak pilih saya,” terang Alifa.

Hal senada juga disampaikan oleh Ade difabel Daksa. Selain aksesibilitas, pengarahan hak suara dialami saat pemilihan umum berlangsung.

Suharti Ketua KPU kota Bandung, menanggapi kendala di lapangan yang masih dialami oleh para difabel pada pelaksanaan pesta demokrasi. Selain keluhan aksesibilitas tempat pemungutan suara, pengarahan hak suara menjadi sorotan tajam yang harus dapat dibenahi.

Diterangkan pula untuk setiap kendala dan permasalahan ataupun yang bersifat kecurangan dalam berkegiatan sebelum dan setelah pemilihan umum, masyarakat termasuk para difabel memiliki hak yang sama untuk melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawasu). Setiap tempat pemungutan suara ada satu petugas dari Bawaslu yang mengawasi prosesi pelaksaan pemilu.

“Bila mengalami hal demikian silahkan laporkan langsung kepada Bawaslu,” kata Zacky Muhammad Z Ketua Bawaslu kota Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, KPU juga menjelaskan siapapun memiliki hak yang sama dalam politik, hak memilih dan dipilih. Hak politik sudah mulai terbuka luas untuk masyarakat difabel termasuk untuk menjadi bagian dari kandidat calon legislatif di semua level dari mulai tingkat kota kabupaten, provinsi hingga pusat.

“Disinilah perlunya edukasi pendidikan politik di sampaikan kepada para difabel, agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain dalam menyampaikan hak suaranya, dan bagi yang memerlukan pendampingan dapat didampingi oleh perwakilan dari keluarga atau orang dipercayai,” pungkas Suharti.  

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.