Lompat ke isi utama
tes TORCH

Hak Anak Sehat Melalui Screening TORCH

 Solider.id,Yogyakarta - BEBERAPA kali meliput kegiatan perkumpulan keluarga dengan anak difabel, memberi warna dan catatan tersediri.  Misalnya ketika berinteraksi dengan Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP) Yogyakarta, menghadirkan puluhan pasang keluarga bersama anak-anak cerebral palsy (CP). Hampir semua tubuh mungil bocah-bocah itu kaku. Pandangan mata mereka tertuju satu arah. Ada pula yang tangannya bergetar (tremor). Beberapa anak dibaringkan di kasur tipis, ada yang ditidurkan di pangkuan sang ibu. Ada yang duduk di stroller (kereta bayi), wheelchair atau kursi roda. Ada juga yang lehernya tidak sanggup menyangga kepala, sehingga saat duduk, sang ibu memegangi kepala anak itu.

Perkembangan tubuh mereka tidak sepadan dengan usia. Oza, misalnya, bocah laki-laki, itu sudah berusia 10 tahun, namun tubuhnya sangat kecil, lemah, layaknya bayi berusia enam bulan. Menurut cerita ibundanya, setiap hari Oza pasti kejang-kejang. Tidak haya satu kali dalam sehari, melainkan berkali-kali kejang. “Kalau tidak kejang, malah aneh,” ujar Anis Sri Lestari, ibuda Oza. Ia ketua dan pendiri WKCP.  

 

Saat itu terlihat juga hampir semua orang tua membawa sapu tangan handuk atau tisu, untuk membersihkan liur yang terus menerus keluar dari mulut anak-anak mereka.  Teman-teman Oza hadir di sana, misalnya ada Keynan (13) yang sesekali tersenyum, Nahda Inara 17 bulan dengan pembesaran kepala (hydrochepalus), bocor jantung, juga buta. Ada pula Nathanel dengan tatapan matanya ke arah atas,  Adnan yang jalannya sambil jinjit dan masih banyak lagi yang saya tidak bisa mengingat nama mereka satu demi satu.

Ketua WKCP, Anis Sri Lestari, katakan, kegiatan berkumpul dilaksanakan satu bulan satu kali. Selain memberikan terapi bagi anak-anak dengan cerebral palsy, kegiatan juga menjadi forum berbagi pengalaman pola cara asuh dan bertukar informasi. Karena berkumpul, keluarga dengan anak cerebral palsy merasa tidak sendiri, satu sama lain saling menguatkan.

Dijelaskan juga bahwa anak-anak dengan cerebral palsy mengalami gangguan  gerak dan koordinasi tubuh. Cerebral Palsy juga disebut dengan lumpuh otak, sebagai akibat gangguan perkembangan otak. Cerebral Palsy  bisa terjadi sejak dalam kandungan, proses persalinan, atau dua tahun pertama paska kelahiran.

Anis pun mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus Cerebral Palsy disebabkan karena ibu positif terinveksi virus TORCH saat hamil. “TORCH atau Toksoplasmosis, Others diseases (penyakit lain), Rubella (campak Jerman), Cytomegalovirus (CMV), dan Herpes simplex, berisiko membahayakan kesehatan ibu, berikut janin dalam kandungan bisa ikut terinveksi,”  ujar Anis.

Bayi lahir difabel

Jika seorang ibu hamil terkena TORCH, kemungkinan besar janin dalam kandungan akan tertular melalui saluran plasenta. Bayi yang lahir dan terjangkit TORCH beresiko besar mengalami kelainan bawaan (difabel). Bisa bayi mengalami kebutaan, tuli, penyakit paru kronik, jantung bocor, gangguan pernapasan, atau gangguan tumbuh kembang fisik, bahkan kelumpuhan otak atau cerebral palsy.

“TORCH penyumbang bayi lahir difabel. Bisa jadi bayi lahir dengan kebutaan, tuli, cerebral palsy. Bisa juga kombinasi dari berbagai difabilitas,”  tutur Anis, yang kini tak lagi memiliki Oza. Sang putra meniggal tiga tahu lalu.

Selamatkan ibu anak

Untuk mengatasinya, tes atau screening TORCH sebaiknya dilakukan pada perempuan yang memutuskan hamil. Bayi berhak lahir sehat tanpa kelanian bawaan. Utuk itu screening TORCH ini menjadi satu cara meminimalisir bertambahnya bayi lahir difabel. Sebaiknya setiap pasangan yang menghendaki kehamilan melakukan tes TORCh terlebih dahulu. 

“Ibu dan bayi, keduanya berhak sehat. Bayi punya hak terlahir tanpa kelainan bawaan (penyakit atau difabel). Untuk itu ibu perlu mewujudkan hak tersebut. Yakni dengan cara melakukan screening atau tes TORCH sebelum memutuskan kehamilan”.

Masalahnya, tes ini berbiaya mahal. Dengan sendirinya hanya keluarga tertentu yang dapat melakukannya. Bagaimana dengan keluarga yang tidak mampu?

Kehadiran negara

Mengingat dampak virus TORCH yang bakal merenggut hak anak, maka negara harus hadir. Caranya? Melalui kebijakan pemberlakukan test atau pemeriksaan TORCH gratis bagi keluarga tidak mampu. Tes ini dilakukan untuk mendeteksi adanya Toksoplasmosis, infeksi lain/Other infection, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes simplex virus, pada ibu hamil atau yang berencana hamil, untuk mencegah komplikasi pada janin.

Hal ini telah diberlakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Dinas Kesehatan, degan penyelenggara Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos), yang beralamat di Jalan Dr. Sardjito no. 5, Yogyakarta.

Tes atau screening TORCH diberlakukan bagi pasangan usia subur warga DIY dengan riwayat pernah mengalami keguguran dan pernah melahirkan bayi dengan kelainan bawaan (difabel). Kisaran 13 kali sejak diberlakukannya pada tahun 2018, tes TORCH sudah dijalankan Pemda DIY.

Sayangnya, hasil kebijakan tes TORCH gratis tersebut abu-abu, alias tidak jelas. Paska dilakukan screening TORCH, belum ada tindak lanjut sampai dengan pasien dinyatakan negatif TORCH. Menurut Kepala Seksi Kepesertaa dan Pengembangan Jaminan, Agus Priyanto,  keabu-abuan dikarenakan belum ditemukan rumusan standar antara para ahli. Yakni antara dokter anak, dokter spesialis ahli kebidanan dan kadungan (obsgyn), dokter syaraf, dokter bedah, dokter penyakit dalam, penyakit tropis (tropical medicine) belum ada kesepahaman pemberlakuan terapi paska screening.

Sempat ada terapi paska screening, yang dilakukan oleh dokter obsgyn, ujar dia. Namun masalah muncul karena tidak adanya kesepahaman tindakan terapi antar ahli. Bahkan masalah besar lainnya adalah pemahaman antar dokter obsgyn antar rumah sakit pun berbeda.

Agus Priyanto mengutip pernyataan Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., SpOG(K)  Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM),  bahwa ketidak jelasan itu dikarenakan belum adanya Clinical Pathway, atau standar klinis pemeriksaan dalam bidang medis. Dalam bahasa sederhana Standar Operasional Pemeriksaan (SOP).

Kebijakan Pemda DIY perlu mendapatkan apresiasi. Duduk bersama antar para ahli diperlukan untuk melahirkan Clinical Pathway, tindak lanjut paska screening. Hal ini akan membuktikan bahwa pemerintah DIY betul-betul serius mencegah bayi lahir dengan berbagai kelainan bawaan, difabel salah satunya. Karena setiap anak berhak untuk lahir sehat. Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang tanpa kekurangan secara fisik, intelektual, mental, sensorik.

 

reporter: harta nining wijaya

editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.