Lompat ke isi utama
ilustrasi hak anak

Tak Semua Anak Difabel Bisa Mendapatkan Hak Mereka

Solider.id,Yogyakarta - SIAnG itu, suasana Panti Asuhan Bina Siwi, Bantul Yogyakarta, meriah. Sebanyak 45 anak, semuanya adalah difabel, yang ditampung di sana, sedang beraktivitas. Mereka adalah anak-anak dengan beragam disabilitas. Ada cerebral palsy, down sydrome, difabel fisik, blid total, tuli, bahkan ada pula anak dengan difabel ganda.

Lantas, siapakah mereka? Menurut pengurus panti, Jumilah (51), sebagian besar anak-anak panti itu tidak tahu siapa orang tua mereka. Keluarga mereka pun tidak diketahui di mana keberadaannya. “Anak-anak ini ada yang ditemukan di suatu tempat karena dibuang oleh orang tua mereka. ada pula yang dikirim warga karena tidak mampu merawat. Kami, pengurus panti, tidak tahu siapa orang tua anak-anak itu. Juga tidak tahu asal-usul mereka.,” tutur Jumilah ketika ditemui 13 Februari 2020.

Demikianlah. Realitas yang ada di panti asuhan yang berlokasi di Pajangan Bantul, Yogyakarta itu membuktikan bahwa tidak semua anak bisa mendapatkan hak-hak mereka. Hak anak untuk mendapatkan asuhan dan kasih sayang di dalam keluarga sampai dewasa, tidak mereka dapatkan. Dari para pengasuh panti itulah, mereka mendapatkan kasih sayang, perhatian, penghargaan, juga kelangsungan hidup.

Oleh para pengasuh, para penghuni panti diajari untuk bisa hidup mandiri. Bermacam kegiatan dilakukan. Berkarya membuat kerajinan, bercocok tanam, bertanggung jawab atas kebersihan diri dan lingkungan. Seluruh anak panti juga diajari berkesenian, antara lain menari, berseni suara, bermusik, melukis. Bagi yang berusia sekolah, anak-anak panti dikirim ke sekolah luar biasa (SLB) yang berada dalam yayasan ngudiraharja. Panti itu berdiri di lahan seluas 300 meter persegi. Berdiri sejak 1996, dengan bangunan gedung berisi sembilan ruangan yang digunakan untuk menampung anak-anak difabel itu. Di sana terdapat ruang keterampilan, ruang tamu, dua ruang tidur, ruang makan, ruang administrasi, dapur, kamar mandi dan toilet.

Hak melekat

Sejatinya, terlahir sebagai siapa, apa dan bagaimana, tiap-tiap anak memiliki hak yang sama. Bahkan seluruh hak anak melekat sejak anak-anak berada dalam rahim ibu mereka. Hak mendapatkan nutrisi yang baik, serta mendapatkan pemantauan kesehatan sejak masih di dalam kandungan. Setelah dilahirkan,  anak-anak mendapatkan hak untuk mendapatkan ASI, mendapatkan imunisasi  dan stimulasi dari orang tua dan lingkungannya agar tumbuh kembangnya sesuai dengan yang diharapkan. Demikian pula hak atas kesehatan, hak mendapatkan stimulus dan  mendapatkan perlindungan dari kekerasan agar tumbuh dengan sehat dan gembira.

Andai saja sedari dalam rahim ada tawar menawar dari Sang Pencipta, maka setiap anak akan memilih terlahir tanpa kekurangan apa pun. Tumbuh sehat penuh kasih sayang, bermain ceria dan bahagia, bepergian dan belajar dengan aman terlindungi, didengar dan diapresiasi, diterima kehadirannya, serta berbagai kenyamanan lainnya.

Yang ada, setiap jiwa (anak) tidak bisa memilih akan terlahir dari rahim siapa dan seperti apa? Apakah dari ibu seorang pedagang, petani, dokter, politisi, polisi, menteri, atau siapa pun. Juga tidak bisa memilih lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Tidak pula bisa memilih lahir di negara mana, berkulit apa, beragama apa? Pun tidak ada yang dapat memesan agar terlahir dengan tangan, kaki, mata, telinga, pemikiran, yang seluruhnya berfungsi. Karena memang tidak ada bargaining atau tawar menawar itu.

Dan, anak-anak ada bukan atas pilihan mereka. Melainkan karena perilaku orang lain, yakni “orang tua” mereka. Namun demikian kehadiran anak-anak sebagai siapa, seperti apa dan dari rahim siapa, setiap anak berhak atas seluruh hak. Tak seharusnya anak-anak dibebani berbagai tuntutan dan kewajiban, tidak juga boleh dipersalahkan.

Dilindungi

Dalam catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 31 hak yang dimiliki anak-anak. Namun demikian baru 8 hak diratifikasi Indonesia, hanya 4 hak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yakni, hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sementara Badan PBB untuk anak-anak UNICEF (United Nations Emergency Children's Fund) telah mengeluarkan enam hak anak yang harus didapatkan anak-anak sepanjang hidup mereka. Enam hak tersebut ialah: mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, mendapat asuhan dengan penuh kasih sayang dalam keluarga bahagia sampai dewasa, mendapatkan pendidikan dan kesempatan bermain, mendapat dan mengetahui informasi yang bermanfaat, mendapat perlindungan dari bahaya, pelecehan seksual dan diskriminasi, serta dihargai dan didengar ketika mengemukakan pendapat.

Artinya, anak-anak Indonesia, tanpa kecuali, memiliki 10 hak yang dilindungi hukum, yang semestinya mereka dapatkan. Apakah semua anak, terlebih anak-anak difabel, sudah mendapatkan hak-hak mereka? Jawabnya  adalah belum. Kasus tindak diskriminasi terhadap anak-anak difabel masih terus terjadi hidda saat ii. Bahkan diskriminasi itu dilakukan oleh orang tua mereka sendiri.

Sebagai contoh, jika terjadi anak yang diketahui memiliki kelainan (difabel) sejak di dalam rahim, tak sedikit orang tua merasa berhak menghentikan kehamilan. Memilih bertindak sebagai seorang penguasa kehidupan, menghentikan kehidupan anak. Tindakan diskriminatif  aborsi dipilih atas nama demi kebaikan kelangsungan hidup.

Ada pula kasus orang tua tidak mengakui anak mereka yang terlahir difabel. Orang tua malu dengan kehadiran anak mereka yang difabel, lalu anak itu pun disembunyikan, tidak masuk dalam daftar kartu keluarga. Sehingga anak-anak tidak memiliki identitas, kehilangan kewarganegaraan. Pada akhirnya tetu saja akan kehilangan seluruh hak hidup mereka.

Hak mengakses pendidikan, ini pun tidak serta merta dengan mudah didapatkan oleh anak-anak difabel. Sekolah Luar Biasa (SLB) yang oleh sebagian besar masyarakat “diidentikkan” sekolah bagi difabel, faktanya di wilayah tertentu tidak mudah dijangkau.

Lembaga pedidikan yang melabeli diri sebagai inklusi, membuka kesempatan dan menerima difabel, tidak juga dilengkapi dengan akomodasi yang layak. Tak sedikit sekolah itu masih minim dalam memberi akses yang memampukan para siswa difabel. Jalan landai bagi pengguna kursi roda di berbagai sisi, informasi aksesibel bagi siswa difabel sensorik (tuli, netra), jalan pemandu (guiding block) bagi difabel netra, atau peraga pendidikan bagi siswa dengan hambatan belajar, untuk menyebut contoh, belum ada pada sekolah-sekolah inklusi.

Demikian pula hak atas kesehatan. Belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan difabel yang beragam. Difabel tuli dan netra tidak bisa secara mandiri mengakses layanan ini. Informasi aksesibel, audio bagi difabel netra dan visual bagi tuli belum ada di berbagai tempat pemberi layanan kesehatan. Mereka harus datang dengan pendamping untuk mendapat informasi yang jelas dan benar terkait sakit dan obatnya. Sementara kesalahan memahami informasi terkait sakit berikut obat, akan fatal akibatnya.

Bagaimana dengan hak mendapatkan perlindungan dari bahaya pelecehan seksual? Hal ini pun belum bisa didapat oleh setiap anak difabel. Kasus pelecehan yang dilakukan oleh orang dekat mereka, sampai sekara masih terus terjadi. Pelecehan oleh bapak kandung, saudara laki-laki, tetangga, guru, petugas asrama, bagai serigala mengintai  anak-anak difabel, yang hadir tidak peduli siang atau malam hari.

Persoalan lain yang sering disepelekan adalah hak anak difabel utuk mendapatkan peghargaan. Mereka tidak medapatkan hal itu. Baragkali  diaggap sepele. namun, adalah kenyataan bahwa merupakan sebuah kebangaan bagi anak ketika mereka dihargai dan didengar saat mengemukakan pendapat. Kekurangmampuan lingkungan menjadi pendengar yang baik dan mengapresiasi pendapat anak, menjadi faktor dalam persoalan ini.  Matinya budaya dialog dan diskusi dalam keluarga, menyumbang hilangnya hak-hak anak, pun terutama bagi anak difabel. Dengan demikian, pemenuhan hak anak, terutama anak difabel, merupakan keniscayaan. Pengabaian atas hal itu, tidak saja melaggar hak azasi, aka tetapi pengingkaran terhadap kemanusiaan.

 

Penulis : harta nining wijaya

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.