Lompat ke isi utama
suasana sarasehan TAD

Sarasehan TAD Kota Surakarta Akomodir Suara Difabel

Solider.id, Surakarta - Sebanyak 14 komunitas difabel di Surakarta dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antaranya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan menghadiri sarasehan yang diselenggarakan oleh Tim Advokasi Daerah (TAD) di Hotel Indah Palace, Senin (17/2). Dalam sarasehan yang bertajuk penguatan organisasi untuk mewujudkan keterlibatan difabel dalam arah pembangunan kota Surakarta. Hal  ini urgen dilakukan terkait catatan-catatan tentang partisipasi difabel yang rendah dalam penyelenggaraan musrenbangkel. hingga pentingnya mendengar suara difabel. Saraseha ini akan  dijadikan rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan kepada tim perumus penyusunan perda kesetaraan difabel.  Saat ini Perda tersebut sedang dibahas di DPRD Kota Surakarta.

Ahmad Halim Yulianto, pengurus harian TAD dalam paparannya menyatakan bahwa Kota Surakarta dikenal sebagai pioner dalam gerakan difabilitas dan inklusivitas. Hal ini ditandai dengan lahirnya Perda Surakarta nomor 2 Tahun 2008 tentang kesetaraan difabel. Kota Surakarta juga dianggap sebagai kota ramah difabel, sehingga hal itu menjadikan sebuah guyonan di antara pegiatnya, bahwa banyak difabel yang semula tinggal di luar Surakarta lalu menimba ilmu, kemudian tidak mau pulang ke daerah asal. “Namun jangan tertipu dengan istilah ‘ramah difabel’ karena masih banyak  pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Menurutnya, karena banyaknya komunitas difabel yang ada kemudian dibutuhkan penguatan organisasi untuk menyatukan visi dan misi, serta fokus melakukan pemetaan isu dan menyusun rencana-renvana tindak lanjut. Komunitas-komunitas tersebut bisa bernaung bersama Tim Advokasi Difabvel (TAD).

Partisipasi Difabel Masih Kurang Dalam Musrenbangkel dan Musrenbangcam

Sumilir Wijayanti, Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Kota Surakarta dalam sambutannya mengatakan bahwa RPJMN tahun 2020-2025 arah pembangunan nasional bukan lagi kepada pembangunan infrastruktur saja melainkan fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). “Pada juklak dan juknis perwali Solo tentang pelaksanaan musfrenbang ada poin penting tentang pelibatan komunitas-komunitas, ini yang saya belum melihat partisipasi dari teman-teman difabel,” terang Sumilir.

Menurut catatan yang ada padanya, partisipasi difabel dalam musrenbangkel sangatlah minim, terbukti dari 54 Kelurahan yang ada di Kota Surakarta, hanya 6 difabel ikut serta dan dari lima musrenbangcam, hanya dua difabel yang hadir. Sumilir berharap difabel juga pro aktif apalagi hal ini terkait usulan program-program dan anggaran yang inklusif difabilitas.

Sumilir berharap komunitas mampu memberi advokasi kepada difabel untuk proaktif di kelurahan masing-masing. Menurutnya ini penting, apalagi nanti saat penyusunan perda kesetaraan difabel, akan ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan dibicarakan lebih lanjut terkait pengintegrasian dan hal itu bisa dilakukan dengan elaborasi dengan para pemangku kebijakan.

Kembali kepada paparan awal yang disampaikan oleh moderator, Novi Munajat, sarasehan akan perlu tindak lanjut terkait wacana pembentukan komite difabel untuk mekanisme monitoring dan evaluasi perda nanti. “Apakah perlu kita bentuk? Atau bagaimana memanfaatkan yang sudah ada ini yakni TAD?” ungkap Novi.  

 

Reporter: Puji Astuti

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.