Lompat ke isi utama
ilustrasi tulisan stop bullying, sumber foto oleh google

Pendidikan Inklusi Masih Jadi Mimpi, Kasus Perundungan Terus Menghampiri

Solider.id, Bandung – Fakta individu difabel masih rentan terhadap banyak permasalahan di lingkungan sekitarnya terus bermunculan. Bukan sebatas diskriminasi serupa mengalami suatu peristiwa kecenderungan di lingkup masyarakat yang membeda-bedakan, atau lebelisasi serupa pencantuman pada diri sebagai identitas tertentu yang secara umum negatif. Lebih dari itu, bullying atau perundungan pun sering dialami oleh difabel.

Tindakan dari satu orang maupun lebih, yang mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan ini, pelakunya memang dapat berhadapan dengan hukum. Bullying bisa terjadi dalam bentuk fisik, seperti; pukulan, tamparan, tendangan, jambakan pada rambut kepala dan lainnya. Sedangkan dalam bentuk verbal, biasanya berupa lontaran kata-kata kasar, hinaan, dan sejenisnya.

Difabel sebagai korban, terkadang mendapatkan respon yang kurang tepat dari pihak lain yang masih kurang pemahamannya. Contoh kasus difabel korban bullying seperti yang terjadi di salah satu sekolah swasta, tepatnya di daerah Sruwohrejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purwerejo, Jawa Tengah yang masih menjadi sorotan publik.

Seorang siswi  Tuli kelas delapan yang mengalami palak uang saku, mendapatkan cercaan, bahkan kekerasan fisik dari tiga orang siswa kelas sembilan, dan hal tersebut terjadi di ruang belajar di lingkungan sekolah.

Kasusnya menjadi viral di media sosial maupun pemberitaan berbagai media cetak dan elektronik. Namun, ada hal yang keliru dalam menyoroti penawaran solusi. Selain korban diminta untuk menempuh jalur damai, penawaran pindah sekolah ke tempat pendidikan khusus atau sekolah luar biasa pun terlontar, hingga niatan pemerintah untuk menutup sekolah dengan berbagai alasan pertimbangan yang masih dalam tahap pengajuan.

Mengkaji Solusi Yang Dilontarkan

Niat baik dengan tindakan kurang tepat dapat berdampak keliru. Tawaran untuk berdamai yang diajukan kepada korban  Tuli, dilihat dari perspektif terhadap korban akan menambah daftar merah terkait cara penanganan kasus kekerasan yang dialami masyarakat difabel secara universal.

Lantaran, korban yang merupakan siswi  Tuli sudah duduk di kelas delapan, dan telah berada di lingkunga sekolah sekitar dua tahun. Keberadaannya tentu bukan merupakan siswi yang asing bagi para penghuni sekolah, baik bagi kepala sekolah, guru dan teman-temannya. Apalagi diketahui dengan jumlah anak didik yang tidak banyak di sekolah tersebut.

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, kasus  bullying pada usia anak dan lokasi terjadinya di lingkup dunia pendidikan, telah dengan jelas dituliskan. Pasal yang mengaturnya antara lain adalah;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) ‘Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun, 6 (Enam) bulan dan/atau denda paling banyak 72 juta.’  

Bullying di lakukan di lingkungan pendidikan diatur dalam, Pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Ayat (1) ‘Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/pihak lain.’ Ayat (2) ‘Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.’

Dari kedua aturan tersebut, tindakan bullying yang terjadi pada usia anak dan di lakukan di lingkungan pendidikan, korban memiliki hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tindakan ini untuk mendapatkan keadilan dan haknya sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum.

Kemudian, setelah diketahui korban bullying adalah   difabel Tuli, dan tawaran untuk pindah ke sekolah khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB) pun di lontarkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.  

Pasal 40 Ayat (1) ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan /atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.’ Ayat (2) ‘Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.’ Ayat (3) ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.’ Ayat (4) ‘Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.’ Dan seterusnya.

Pasal 41 Ayat (1) ‘Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif Pemerintah dan/atau dan Daerah pendidikan dalam memfasilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.’ Dan seterusnya.

Pasal 42 Ayat (1) ‘Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.’ Ayat (2) ‘Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi: a) Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas; b) Menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran; Dan seterusnya.

Berdasaran peraturan diatas, anak didik dengan kedifabelan dapat atau memiliki hak untuk mengenyam pendidikan di sekolah reguler guna mewujudkan pendidikan inklusi.

Lalu, bagaimana dengan efek dari niatan pemerintah untuk menutup sekolah dengan berbagai alasan pertimbangannya?

Dilansir dari Humas Jateng;

‘Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan untuk menutup sekolah tempat terjadinya bullying. Berdasarkan penelusuran di laman Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah tempat terjadinya bullying hanya mendidik 21 siswa yang terbagi dalam tiga rombongan belajar (rombel). Rombel VII dan VIII masing-masing berisi enam siswa. Sementara rombel IX terdiri dari sembilan siswa. Seluruh murid diampu oleh delapan guru dan empat tenaga kependidikan.’

Inti permasalahan yang mendasarnya adalah telah terjadi kasus bullying, korban dan pelaku serta barang bukti ada. Tinggal proses keadilan yang dibutuhkan oleh korban. Pertanyaannya adalah, tepatkah tindakan menutup sekolah dilakukan setelah kasus bullying pada siswi difabel Tuli itu terjadi?

Respon Masyarakat Terkait Kasus dan Solusi Yang Ditawarkan

Hari Kurniawan S.H, Pengacara dan aktivis difabel.

Terjadi stigmatisasi yang negatif lagi terhadap individu difabel dengan harus bersekolah di Sekolah Luar Bias (SLB) menganggap difabel Tuli harus bersekolah di SLB. Padahal, banyak difabel Tuli yang berhasil dan tidak bersekolah di SLB, akan tetapi mereka bersekolah di sekolah inklusi.

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa semua penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Artinya individu difabel berhak memilih untuk bersekolah di sekolah inklusi.

Secara implisit, perlindungan terhadap anak dengan disabilitas, pemerintah haruslah memastikan pelaksanaannya dalam upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan hak penyandang disabilitas dalam upaya pengembangan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Dalam konteks perundungan terhadap siswi difabel sensorik tuli maka, institusi pendidikan dan pemerintah daerah gagal melakukan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan yang aman bagi penyandang disabilitas, yang hal itu diatur di dalam  Pasal 3 Huruf (e) Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas. 

Menyelesaikan persoalan perundungan bukan lantas memindahkan siswanya ke SLB. Tetapi, mempersiapkan sekolah tersebut lebih inklusif dengan memberikan penyadaran kepada anak-anak, guru dan orang tua tentang hak-hak  difabel serta memenuhi kebutuhannya.

Seharusnya sekolah membuat assessmen terhadap kebutuhan siswi Tuli tersebut pada saat penerimaan siswa, bukan lantas mempersoalkan ketulian siswi tersebut setelah adanya perundungan.

Jika penerimaan tidak didasari pada assesmen, itu sama saja sekolah masih melakukan sistem segegrasi terhadap  difabel. Siswi korban perundungan harus juga mendapatkan rasa aman di sekolah, perlindungan rasa aman bagi para difabel harus bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Selain itu salah satu hak  difabel adalah bebas dari stigma, yang dengan kata lain tawaran pemindahan tersebut merupakan bentuk stigma yang diberikan oleh insitusi pendidikan dan Gubernur Jawa Tengah sebagai duty holder, hal itu sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 yang dengan rinci menjelaskan hak difabel (Baca UU No 8 Tahun 2016). Dan Pasal 7 yang menyebutkan, ‘Hak bebas dari stigma untuk penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelebelan negatif terkait kondisi kedisabilitasannya.’

Oby Widianto, Jurnalis dan aktivis difabel.

Sekarang ini telah viral video peristiwa perundungan yang terjadi di salah satu sekolah tingkat pertama di Purworejo. Penanganan kasus sudah ditangani oleh pihak berwajib, karena banyaknya protes dari netizen yang melaknat perbuatan itu, serta media-media berita yang terus memberitakan.

Apalagi orang nomor satu di Jawa Tengah pun ikut bersikap. Namun, yang jadi permasalahannya adalah langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Sekolah di sekolah yang menjadi tempat perundungan tersebut tak relevan, dan sangat fatal jika hal tersebut di realisasikan.

Pertama terkait pernyataan Gubernur Jawa Tengah. Pernyataan Gubernur Jawa Tengah saat akan melakukan pemindahan korban siswi bullying ke Sekolah Luar Biasa (SLB) karena siswi tersebut difabel.

Nah, ini menjadi sorotan para aktivis difabel di Indonesia, mengapa?

Hal ini di karenakan langkah yang ambil Gubernur, memberikan efek untuk kembali ke metode lampau yang sudah akan tertinggal yaitu segregasi, eksklusif, dan pelabelan yang akan menimbulkan diskriminatif, stigma, dan karitatif.

Sekarang sudah tidak zamannya untuk mensegegrasikan dan mendiskriditkan. ‘Zaman Now’ sebagai pengistilahan masa kini, semua masyarakat sudah harusnya bergerak dalam kesetaraan, inklusi dan persamaan hak. Berbicara tentang hak, semua pasti tahu dan mengerti tentang Undang-Undang. Banyak sekali aturan yang mengikat tentang hak-hak  difabel. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, beserta Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunannya.

Di Jawa Tengah sendiri sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Tentang hak difabel, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2017. Ini merupakan salah satu indikator untuk berproses dalam inklusifitas.

Lalu, mengapa pemerintah ingin mensegegrasikan lagi?

Kedua terkait pernyataan Kepala Sekolah. Pihak Sekolah menganggap peristiwa perundungan yang terjadi di lingkungan tugasnya, hanya keisengan anak-anak saja. Diakui pula oleh tenaga didik di sekolah tersebut, ketiga siswa pelaku bullying memang dikenal sebagai siswa yang nakal. Dan siswi yang menjadi korbannya adalah seorang difabel yang harusnya bersekolah di SLB.

Sangat miris, pihak-pihak yang seharusnya dapat melindungi hak-hak individu difabel atau masyarakat difabel secara luas, dapat dikatakan masih kurang dalam hal pemahaman dan sensitifitasnya. Hingga, dari permasalahan bullying yang timbul malah kondisi kedifabelan seseorang yang di persoalkan. Niat baik dengan tindakan kurang tepat dapat berdampak kekeliruan.

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.