Lompat ke isi utama
Ganjar Pranowo menggunakan Pakaian Dinas

Mengoreksi Cara Ganjar Pranowo Memahami Siswi Difabel Korban Perundungan

Solider.id- Alih-alih membenahi sistem pendidikan, Ganjar Pranowo justru mengganjar siswi difabel korban perundungan dengan merayunya untuk pindah ke sekolah SLB.

Seorang aktivis difabel, Joni Yulianto pernah bilang “niat baik tidak selalu benar”. Kalimat itu ia katakan ketika menjelaskan bagaimana semestinya memperlakukan difabel dengan setara.

Ia mengambil salah satu contoh pengalamannya ketika sedang berdiri di trotoar jalan, menunggu jemputan. Ia kaget, sejulur tangan seorang laki-laki memegang dan menarik tangannya untuk menyeberangkannya tanpa bertanya terlebih dulu.

Singkat cerita, Si laki-laki bermurah hati ini lalu meminta maaf setelah mengetahui bahwa seorang difabel netra yang telah dibantunya itu tidak bermaksud untuk menyeberang.

Kalimat di atas menjadi sangat reflektif ketika Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo belakangan merayu keluarga siswi difabel di Purworejo korban perundungan. Tanpa bunga dan coklat, tepat di hari valentin ini, Ganjar menawari keluarga korban agar memindahkan anaknya ke Sekolah Luar Biasa.

Niat Ganjar tentu baik, sangat jarang sekelas Gubernur mengurusi hal-hal yang mereka anggap kecil seperti itu. Barangkali buat Ganjar, ini menjadi momen untuk menunjukkan kepedulian seorang pejabat pemerintah seperti dirinya bagaimana membantu rakyat, agar tahu Gubernur itu sahabat mereka yang terdholimi.

Tapi Ganjar tidak menyadari, niat baiknya itu tidak dibarengi dengan cara yang benar. Ganjar mengira, memindahkan siswi difabel korban perundungan adalah solusi cerdas dan mutakhir. Ia mengatakan, di SLB siswi difabel korban perundungan akan mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada lagi perundungan dan diksriminasi di dunia pendidikan, ibarat sebuah slogan yang berbunyi “mengatasi masalah tanpa masalah”.

Namun solusi Ganjar justru mengatasi masalah dengan masalah. “Rayuan gombalnya” mendapat banyak kritik dari publik. Rayuan tersebut selain meruntuhkan praktik-praktik baik pendidikan inklusi yang sedang dibangun, juga melanggengkan segregasi yang berujung pada semakin kuatnya budaya ekslusi di lemabaga pendidikan, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.

Ganjar tidak memikirkan dengan matang solusi yang diusulkannya. Ia tidak menimbang dampak-dampak dari budaya eksklusi sejak era kolonial yang melahirkan dinding tebal, memisahkan antara difabel dengan lingkungan sosialnya. Keputusannya menjadi gambaran bagaimana pemerintah, melalui lembaga pendidikan memperlakukan difabel. Alih-alih membenahi sistem pendidikan, Ganjar justru mengganjar siswi difabel korban perundungan dengan merayunya pindah ke sekolah SLB.

Keputusan Ganjar tersebut juga mengarah pada revictimisasi. Ia memosisikan siswi difabel menjadi korban untuk kedua kalinya. Ada yang perlu dikoreksi dari cara Ganjar memahami kebutuhan difabel dalam pendidikan. Ganjar menganggap anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler menjadi sebuah masalah. Ia masih melihat persoalan yang terjadi bukan pada kondisi lingkungannya, tapi dari individu difabelnya.

Sehingga jangan harap Ganjar memikirkan bagaimana menyediakan Guru Pendamping Khusus (GPK), aksesibilitas gedung sekolah yang ramah, kurikulum yang mendukung, memikirkan akomodasi orangtua difabel dan kebutuhan lainnya.

Selain itu, melihat dari cara Ganjar mengatasi masalah ini, para akativis difabel tentu bisa memahaminya. Fenomena ini menjadi catatan balik untuk para aktivis difabel bahwa ada yang terputus dari sirkulasi produk pengetahuan tentang pendidikan inklusi.[]

 

 

Redaksi

The subscriber's email address.