Lompat ke isi utama
Beberpa peserta difabel di Temu Inkusi sedang mengantre untuk melakukan registrasi

Temu Inklusi, Akulturasi Difabilitas dan Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil

Solider.id- “Toboyo…! Toboyo…! Plembutan Timur…! Plembutan Timur…! Ngasem…! Ngasem…!” seru Pak Sukarpan seraya mengarahkan ratusan orang untuk naik ke kereta-kereta kelinci yang terparkir di halaman dan jalan depan balai desa Plembutan. Orang-orang pun segera naik ke kereta kelinci sesuai dengan jurusannya masing-masing. Pak Sukarpan yang merupakan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu sigap mengatur mobilitas ratusan orang dari balai desa dan lapangan ke berbagai homestay yang tersebar di seluruh pedukuhan di Desa Plembutan.

Tidak mudah mengurusi mobilitas ratusan difabel dengan beragam kemampuan dan jenis alat bantu yang digunakannya. Butuh ketelatenan, kesabaran, dan tentu saja tenaga. Difabel kinetik, atau mereka yang memakai kruk, atau difabel sensorik (Netra dan Tuli) yang tidak kesulitan bergerak dipersilakan naik ke kereta kelinci. Sedangkan pengguna kursi roda menaiki angkutan desa khusus untuk perhelatan akbar di desa Plembutan ini. Pak Sukarpan dan timnya yang terdiri dari warga desa dan TAGANA Kabupaten Gunungkidul itu membantu menaik-turunkan kursi roda dan barang-barang bawaan.

Keberagaman difabel tampak di depan mata, yang bisa bergerak cepat dan yang berjalan dengan pelan-pelan ke arah kendaraan yang tersedia bergerak dan diperlakukan sesuai kemampuannya.

Setiba di rumah masing-masing, hari menjelang sore. Di setiap rumah menginap, peserta bercengkerama dengan pemilik rumah. Suasana Jawa, sangat terasa. Di salah satu rumah yang didiami oleh peserta asal Flores dan Sulawesi merasakan perbedaan itu. Rumah model joglo, dapur berlantai tanah dengan beragam tungku dan tumpukan kayu bakar, halaman belakang dengan kandang sapi atau kambing, jerami kering yang bertumpuk dan sepasang petani tua yang setia menunggui rumah mereka. Anak-anaknya sudah besar dan pergi satu persatu.

Percakapan dengan mbah laki-laki yang bahasa Indonesianya bercampur boso Jowo menyulitkan komunikasi. Beruntung ada satu peserta asal Pati, dialah yang menjembatani obrolan jika dilihatnya kawan-kawannya dari Timur berwajah bingung. Kalimat-kalimat yang keluar memang berbahasa Jawa, tetapi ekspresi senang dan penghargaan pada tamu dengan tulus merupakan bahasa universal yang dipahami bersama. Peserta dari Flores, yang salah satu lengannya diamputasi langsung menuju dapur dan menemani mbah perempuan memitil jagung kuning kering. Mbah melarangnya, tetapi lelaki keriting itu bergeming. Ia begitu lihai memitil biji jagung dengan satu tangannya.

Malam nanti, para peserta akan dijemput dan mengikuti sesi ramah tamah dan makan malam di balai desa. Tak lama setelah Magrib lewat suara musik dari speaker kereta kelinci terdengar sayup-sayu dan akhirnya tiba di rumah untuk menjemput.

Setibanya di aula pemerintah desa, orang-orang dari berbagai daerah dengan beragam difabilitasnya saling berkenalan atau bernostalgia. Sebagian besar mereka adalah aktivis gerakan difabel dari bermacam-macam organisasi. Sesi ramah tamah dan makan malam berlangsung ramai dan mengharu biru. Kebanggaan menjadi bagian dari pergerakan mewujudkan Indonesia Inklusi membahana di ruangan aula pemerintah desa (bagian ini akan diceritakan di halaman lain buku ini).

Usai pembukaan, Senin, 22 Oktober 2019, malam sudah larut. Sudah pukul sebelas lebih. Sepertinya akan lebih baik jika mereka segera pulang ke homestay, beristirahat, supaya esok pagi bisa menghadiri acara dengan badan dan pikiran lebih segar. Tapi, banyak di antara orang-orang enggan beranjak. Sebagian masih duduk-duduk di pendopo balai desa, berbincang sambil melepas kangen dengan teman-teman seperjuangan yang lama tidak bertemu. Jarak yang terpisah satu sama lain membuat pertemuan ini mendekatkan para aktivis sosial ini. Ada juga yang terpesona oleh teman-teman baru yang memiliki visi yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif.

Lagi pula, armada Pak Sukarpan pun tak cukup untuk mengangkut ratusan orang itu sekaligus. Perlu berkali-kali balikan untuk mengangkut semua orang ke homestay masing-masing. Oleh karena itu, sambil menunggu giliran, mereka gunakan waktu berharga itu untuk berbincang dan melepas kangen.

Sementara itu, di lapangan yang terletak di sebelah selatan balai desa telah berdiri tenda-tenda. Di tengah lapangan berdiri megah panggung dan tenda utama yang akan digunakan untuk acara pembukaan, seminar, pentas seni dan penutupan. Di sisi utara, barat dan selatan lapangan juga berdiri memanjang tenda-tenda yang akan digunakan untuk pameran dan bazar. Orang-orang di sana masih sibuk memasang spanduk, backdrop, meja kursi dan berbagai perlengkapan lainnya untuk mempercantik penampilan panggung dan booth atau bilik-bilik pameran.

Tiba-tiba ada kericuhan kecil terjadi di halaman pendopo balai desa ketika seorang difabel netra asal Medan melaporkan kehilangan tas punggungnya. Tas berisi laptop, charger dan perlengkapan pribadi lainnya itu hilang atau ketlingsut. Ia sendiri tak ingat persis di mana hilangnya.

“Sepertinya tertinggal di mobil angkutan desa waktu saya dijemput dari homestay tadi sore,” katanya mengingat-ingat.

Panitia dan seksi transportasi pun saling berkontak kalau-kalau menemukan tas tertinggal di kendaraannya. Para TAGANA juga berkoordinasi melalui grup whatsapp. Sementara itu, sebagian panitia lainnya mencari-cari di dalam pendopo, di halaman, hingga di lapangan. Lepas tengah malam barulah tas itu diketemukan “terparkir” di sebuah kursi di dalam pendopo balai desa. Si empunya pun merasa senang, sementara panitia juga merasa lega karena satu persoalan dapat terselesaikan dengan baik.

Mengingat dinihari telah menjelang, sebagian peserta dan panitia pun kembali ke homestay dan rumah masing-masing. Namun, beberapa pemuda Karang Taruna dan Petugas Linmas tetap berjaga sampai pagi untuk mengamankan lokasi.

Temu inklusi sebagai akulturasi budaya

Suasana malam pertama di salah satu sudut desa Plembutan mendadak semarak melebihi sebuah pasar malam. Desa di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta itu sedang punya hajat. Bukan rasulan, bersih desa, atau perayaan tujuh belasan. Ini perhelatan Temu Inklusi 2018 yang disokong bersama-sama pelaku organisasi gerakan sosial difabel dan mitra-mitra lainnya baik dari pemerintah, sektor swasta maupun organisasi internasional. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB Indonesia) dan berbagai elemen organisasi difabel, serta beberapa organisasi masyarakat sipil, donor pembangunan, maupun Pemerintah kabupaten dan khususnya pemerintah desa Plembutan.

Temu Inklusi merupakan wadah berkumpulnya para pegiat dan pendukung inklusi difabilitas di Indonesia untuk berbagi gagasan dan praktik baik dari berbagai tempat demi merealisasikan Indonesia inklusif 2030.

Temu Inklusi ketiga ini, di Gunungkidul sebagaimana dua event serupa sebelumnya telah menjadi wahana “akulturasi difabilitas”, dimana difabel dan masyarakat desa yang tinggal dan berkegiatan bersama mengembangkan sikap saling memahami dan menerima satu sama lain. Sebelum ini, di masyarakat awam, kita menjumpai banyak kekhawatiran ketika mereka harus tinggal dan beraktivitas bersama kaum difabel. Tak jarang rumah tangga yang ditempati tamu-tamu difabel kebingungan karena mereka memikirkan banyak hal seperti: bagaimana cara membantu difabel? apakah difabel bisa hidup di desa? bagaimana kalau mereka hendak makan, mandi, ke belakang dan seterusnya?

Namun, begitu para difabel tiba di rumah mereka, berbincang-bincang, mandi, makan, dan seterusnya, warga barulah menyadari bahwa “difabel ternyata bisa melakukan apa saja dengan sendiri dan mandiri, jikapun dibantu itu tak banyak dan tidak merepotkan, dan seterusnya. Inilah wujud akulturasi atau pembauran budaya difabel dan lingkungan di sekitarnya, yang mana masyarakat memahami siapa itu difabel melalui apa yang mereka lihat dan alami sendiri tanpa harus diceramahi maupun dilatih berhari-hari.

Kehadiran ratusan difabel tidak membuat desa Plembutan sendu, mengiba dan penuh tragedi. Sebaliknya, selama tiga hari pagelaran Temu Inklusi, Desa Plembutan berubah ramai bak kota baru yang dipadati ribuan orang. Lapangan yang kering kerontang dan gersang menjadi area pasar malam penuh dengan bilik-bilik pameran di sekelilingnya. Sementara di lapangan yang luasnya melebih satu lapangan sepak bola itu di tengahnya berdiri megah tenda VIP lengkap dengan panggung hiburannya.

Halaman balai desa bak terminal dadakan tempat angkutan-angkutan pedesaan, mobil-mobil, dan kereta-kereta kelinci (odong-odong) menawarkan antar-jemput peserta. Jalanan di pedukuhan-pedukuhan yang biasanya sunyi pun mendadak ramai oleh hilir-mudik kendaraan antar-jemput peserta. Baliho besar di pertigaan Bandara Gading, gapura selamat datang di pintu masuk desa dan umbul-umbul di sepanjang jalan menandakan bahwa Plembutan sedang punya hajatan meriah Temu Inklusi.

Sebenarnya tak hanya tiga hari itu, beberapa hari sebelumnya warga sudah ramai mempersiapkan Temu Inklusi dengan menghias desanya, memasang umbul-umbul, memasang reklame, bersih-bersih lingkungan, merapikan jalan, serta memasang tenda, dekorasi dan lampu-lampu penerangan. Di bawah arahan Pemerintah Kabupaten, Camat Playen dan Ibu Kepala Desa Plembutan, mereka guyub rukun dan bahu-membahu mempersiapkan pagelaran Temu Inklusi sebaik mungkin. Semua pihak yang turt mempersiapkan perhelatan ini merasa handarbeni (memiliki) pagelaran besar ini.

Demikian juga Ibu-ibu kader PKK sibuk menyiapkan konsumsi kepada peserta dan pengunjung. Aktivis Karang Taruna bahu-membahu menyiapkan perlengkapan hingga mengisi acara. Pun demikian, sejumlah tokoh masyarakat dan tim TAGANA (Taruna Siaga Bencana) mendukung mobilitas peserta dengan sarana transportasi yang memadai, kelompok-kelompok seni menggelar latihan dan pementasan seni tradisi yang ada di Plembutan, hingga aktivis Forum Komunikasi Difabel Desa Plembutan yang terlibat aktif pada semua kegiatan dari awal hingga akhir. Semua elemen pemerintahan dan masyarakat berpartisipasi, stigma terkikis oleh semangat bekerja dan bergerak bersama, tak seorang pun tersisihkan, hingga menjelma menjadi inklusi sosial yang sesungguhnya.

Kolaborasi dan konsolidasi memang menjadi kunci mewujudkan inklusi sosial. Yang terindah dari inklusi adalah bahwa semua orang diterima dan dapat berpartisipasi penuh tanpa ada satu pun ditinggalkan. Dalam konteks Temu Inklusi, semangat ini menjadi pijakan bagi penyelenggara untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengkonsolidasikan ide, praktik baik, dan cita-cita bersama untuk membangun inklusi. Oleh karena itu, penyelenggara berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, difabel maupun non-difabel,  donor maupun lembaga swadaya masyarakat untuk terlibat dalam Temu Inklusi. Tanpa keterlibatan berbagai pihak, visi Indonesia inklusif 2030 hanya akan menjadi ‘ajang perbincangan’ sekelompok kecil orang yang sulit menjelma menjadi wacana pergerakan bersama.

Cerita-cerita berikut ini menggambarkan upaya-upaya penyelenggara untuk menjadikan Temu Inklusi sebagai gerakan bersama.

Temu inklusi sebagai arena Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil

Sebagaimana ‘khittahnya’ sejak 2014, Temu Inklusi menjadi ajang berjejaring dan konsolidasi gerakan masyarakat sipil dalam mempromosikan inklusi difabel dalam segala aspek pembangunan. Sebagai terjemahan dari khittah ini, Temu Inklusi selalu mengundang organisasi-organisasi difabel, organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS), dan lembaga-lembaga mitra pembangunan untuk terlibat langsung, tidak hanya sebagai partisipan, melainkan juga sebagai donatur dan penyelenggara. Dengan semakin menggaungnya gerakan Temu Inklusi, pada penyelenggaraan edisi ketiga ini pun semakin banyak organisasi terlibat. Apresiasi bagi mitra-mitra baru kami seperti INFID, KOMPAK dan NLR Indonesia. Kehadiran tiga mitra baru ini semakin memberi banyak warna, banyak topik diskusi, narasumber-narasumber baru, dan tentu saja mereka juga membawa mitra-mitra baru baik dari kalangan OMS seperti DEFINIT dan organisasi-organisasi difabel di berbagai provinsi.

Bentuk-bentuk keterlibatan berbagai organisasi difabel, OMS dan lembaga mitra pembangunan dalam Temu Inklusi bervariasi. Beberapa organisasi difabel seperti Forum Komunikasi Difabel Gunungkidul (FKDG) dan kelompok-kelompok difabel desa berperan aktif dalam kepanitiaan maupun relawan. Koordinasi secara intensif pun dilakukan untuk mempersiapkan berbagai kegiatan. FKDG, misalnya, banyak terlibat dalam koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Desa. Sementara itu, Forum Difabel Plembutan terlibat aktif dalam rapat koordinasi panitia lokal desa. Beberapa tokoh dari FKDG dan Organisasi Difabel Desa Sendangadi juga mengampu pelaksanaan lomba lukis dan game inklusif.

Koordinasi yang intensif juga dilakukan dengan berbagai OMS baik yang sudah bermitra dalam Temu Inklusi sebelumnya maupun yang baru tertarik untuk bergabung. Koordinasi dimulai dengan penjajagan terhadap organisasi-organisasi yang bersedia mengampu sebuah lokakarya tematik dan seminar nasional, pemetaan tema, hingga komitmen untuk mengampu tema-tema tertentu.

OMS-OMS bidang difabilitas seperti Pusat Rehabilitasi Yakkum (PRY), Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), UCP Roda Untuk Kemanusiaan (UCP-RUK), Organisasi Harapan Nusantara (OHANA), dan Humanity and Inclusion (HI) menjadi pengampu beberapa lokakarya tematik dengan tema-tema sesuai dengan area kerja mereka masing-masing. Organisasi Masyarakat Sipil lainnya seperti PUSHAM UII dan IRE juga mengampu lokakarya tematik dengan tema berkaitan dengan area kerjanya. Lembaga-lembaga mitra pembangunan juga ada yang mengampu lokakarya tematik seperti KOMPAK dan NLR Indonesia. Bahkan, KOMPAK juga mengampu seminar nasional tentang Roadmap Layanan Keuangan Inklusif.

Sementara itu, lembaga-lembaga mitra pembangunan, baik yang selama ini sudah maupun belum bermitra dengan SIGAB, seperti AIPJ2, TAF Program Peduli, NLR Indonesia, KOMPAK, dan CBM Indonesia, memberikan dukungan pendanaan yang secara signifikan membantu kelancaran Temu Inklusi. AIPJ2 mendanainya melalui program yang sedang berjalan, yaitu “Peningkatan Kapasitas dan Peran SIGAB dalam Mempromosikan Inklusi Sosial dan Akses Keadilan bagi Difabel” (Fase II) yang ditandatangani pada bulan Maret 2018. Pendanaan dari TAF dilakukan melalui Program Peduli Pilar Disabilitas melalui Yakkum dengan kontrak per Oktober 2018. Sementara itu, CBM, KOMPAK, dan NLR Indonesia mendukung Temu Inklusi 2018 dengan kontrak ekslusif yang tidak terkait dengan program berjalan.

Selain menjadi ajang konsolidasi gerakan masyarakat sipil, Temu Inklusi merupakan ajang komunikasi dan koordinasi antara organisasi difabel dengan Pemerintah. Oleh karena itu, penyelenggara Temu Inklusi selalu berupaya melibatkan Pemerintah agar dialog pembangunan yang direncanakan dapat membuahkan sinergi positif. Kegiatan Temu inklusi 2018 ini telah mendapat semakin banyak dukungan dari Pemerintah, mulai level desa sampai pusat. Dukungan ini terjadi setelah penyelenggara Temu Inklusi berkoordinasi secara intensif dengan Lembaga-lembaga Pemerintah.

Koordinasi pertama dilakukan dengan Pemerintah Desa Plembutan. Koordinasi ini tidak serta-merta dilakukan, melainkan diawali dengan penjajakan informasi oleh Tim Paralegal SIGAB dan organisasi difabel setempat. Semenjak Gunungkidul ditetapkan sebagai venue Temu Inklusi, Tim Paralegal dibantu organisasi difabel setempat mengadakan penjajakan ke tiga desa di Mei 2018, yang kemudian dipilih satu desa potensial yang dinilai berdasarkan aksesibilitas ke lokasi, ketersediaan air bersih, dan inklusivitas desa. Desa Plembutan terpilih karena sudah berproses menjadi desa inklusi sejak 2015 dengan dukungan beberapa NGO. Selain itu, desa ini mudah dijangkau dan memiliki sumber air bersih yang baik meskipun di musim kemarau.

Setelah Desa Plembutan dinominasikan sebagai lokasi Temu Inklusi, kemudian pada 4 Juni 2018 SIGAB mengadakan pertemuan dengan Kepala dan Sekretaris Desa untuk memohon izin dan menjalin kerja sama yang kemudian diperoleh komitmen Pemerintah Desa. Setelah itu diadakan serangkaian rapat koordinasi. Koordinasi pertama dilakukan pada 30 Juli 2018 antara tim SIGAB dengan kepala dan perangkat desa, dilanjutkan survey ke balai desa dan balai-balai dusun yang akan digunakan sebagai venue lokakarya tematik. Rapat koordinasi lintas-stakeholder desa pertama kali diadakan pada 14 September 2018. Rapat dihadiri oleh perangkat desa, lembaga desa, difabel, warga masyarakat dan dihadiri pula oleh Camat Playen. Agenda Rakor tersebut adalah pembentukan panitia lokal yang juga dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Danramil, Puskesmas, dan KUA. Pertemuan koordinasi ini merupakan salah satu upaya untuk membangun sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar semua unsur pemerintahan dan masyarakat setempat merasa memiliki dan dapat berperan aktif sebagai panitia dalam kegiatan Temu Inklusi.

Selanjutnya Pemerintah Desa secara mandiri mengkoordinir persiapan venue mulai dari tempat menginap peserta dan mengadakan assesment kebutuhan aksesibilitasnya. Terkait lokasi kegiatan, ditetapkan bahwa balai desa menjadi tempat transit tamu, pejabat pemerintah dan narasumber, tempat dinner dan sarasehan, tempat lokakarya tematik, tempat penyusunan rekomendasi, tempat Appreciative Inquiry, dan tempat game inklusi. Sementara itu, lapangan desa digunakan untuk pameran, panggung utama, tenda utama yang digunakan untuk berbagai seminar, tempat senam inklusif dan pembagian doorprize, serta tempat pembukaan dan penutupan Temu Inklusi.

Selain itu, Pemerintah dan warga desa juga mengadakan perbaikan prasarana jalan menuju lokasi kegiatan sampai hal-hal teknis terkait keamanan, lokasi parkir maupun penyediaan logistik seperti konsumsi peserta yang dikoordinir oleh Tim PKK Desa Plembutan, sarana transportasi dikoordinir oleh tokoh masyarakat desa. Begitu juga penyediaan relawan banyak melibatkan Karang Taruna, Organisasi Difabel, dan Forum Anak Desa Plembutan. Semua komponen desa berpartisipasi dalam penyelenggaraan Temu Inklusi 2018 sesuai dengan komitmen Kepala Desa bahwa Desa Plembutan harus terlibat aktif dan tidak sekadar ketempatan.

Setelah mendapatkan dukungan dari Desa Plembutan, penyelenggara juga mengadakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mencari dukungan strategis. Audiensi dilakukan pada 30 Mei 2018 dan ditemui oleh Wakil Bupati, Asisten 1 Sekda, Kabag Kesra dan Kepala Dinas Sosial. Dalam kesempatan itu Wakil Bupati mendukung Temu Inklusi di Gunungkidul dan akan terlibat aktif. Koordinasi di level Kabupaten selanjutnya didelegasikan kepada Kepala Bagian Kesra. Rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) pertama kali diadakan pada tanggal 4 Juni 2018. Pertemuan yang dihadiri oleh Asek I maupun berbagai OPD inti ini dilakukan untuk memperoleh gambaran Temu Inklusi 2018 dan memetakan peluang dukungan dari berbagai OPD. Dari Koordinasi tersebut muncul komitmen dukungan dari berbagai OPD (Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah, dan Dinas Kesehatan) seperti: mobil untuk transportasi peserta, genset, jaringan internet, layanan kesehatan selama kegiatan berlangsung dan relawan TAGANA yang membantu distribusi peserta ke lokasi kegiatan maupun ke homestay. Kesepakatan awal ini dimatangkan lagi pada rakor tanggal 27 Juli 2018. Untuk mematangkan persiapan, Bagian Kesra dan Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kapala Desa Plembutan dan Camat Playen untuk mengecek sejauh mana persiapan dari sisi tempat maupun persiapan lainnya.

Koordinasi kemudian juga dilanjutkan dengan Pemprov DIY. Dalam hal ini SIGAB mengadakan audiensi pada tanggal 5 Juni 2018. Dari Pemprov DIY hadir Asisten 1 Sekda dan perwakilan Dinas Sosial. Dalam kesempatan ini Pemprov DIY juga menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Temu Inklusi, antara lain akan menyediakan bus dan genset. Selain itu, Kepala Dinas Sosial juga memberikan rekomendasi kepada panitia untuk mengajukan pendanaan ke Kementerian Sosial.

Sementara itu, di tingkat Pemerintah Pusat audiensi dan koordinasi dilakukan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kedudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Sosial (Kemsos), Komisi Yudisial RI (KY), dan Kantor Staf Presiden (KSP). Bappenas merupakan mitra baru Temu Inklusi setelah mengetahui bahwa forum dua tahunan ini mempunyai andil yang signifikan untuk konsolidasi gerakan inklusi secara nasional. Audiensi dengan Bappenas diadakan pada 6 Juni 2018. Bu Vivi (Direktur Pemberantasan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial) dan Martella (tenaga ahli) menerima kehadiran SIGAB di kantornya. Bappenas mendukung penyelenggaraan Temu Inklusi, termasuk membantu penajaman tema dan proposal kegiatan, mengkomunikasikan kegiatan ini dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KOMPAK, DEFINIT dan lembaga-lembaga lainnya, serta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Bappeda se-Indonesia.

Audiensi dengan Kemenko PMK diadakan pada 8 Juni 2018, ditemui oleh Asisten Deputi II (Ade Rustama) dan beberapa pejabat di Kedeputian II). Kemenko PMK yang sudah bergabung dalam Temu Inklusi sebelumnya berkomitmen memfasilitasi koordinasi dengan kementerian/lembaga yang kemudian terealisasi pada 23 Juli 2018 yang dihadiri oleh Deputi II dan Asdep II serta dihadiri perwakilan dari Kemendagri, Kemensos, Kominfo, Kemendikbud, Kemenpora, TAF, dan Prospera. Pada pertemuan tersebut Asdep II mengusulkan untuk merangkaikan Temu Inklusi 2018 dengan Hari Difabel Internasional (HDI) karena waktunya sudah berdekatan. Kementerian dan Lembaga yang hadir pun mengapresiasi dan mendukung Temu Inklusi. Usai rapat di Kemenko PMK, audiensi dilanjutkan ke Kementerian Sosial, bertemu Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Rachmat Koesnadi). Dalam kesempatan ini Kemsos juga tertarik terlibat dalam penyelenggaraan Temu Inklusi. Namun, karena keterbatasan waktu, komitmen ini belum dilanjutkan dengan kerja sama yang nyata.

Sementara itu, koordinasi dengan KY dimulai semenjak SIGAB beraudiensi dengan Komisioner bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga (Farid Wajdi) untuk mengusulkan perpanjangan MoU antara SIGAB dan KY. Pada saat itu SIGAB juga mensosialisasikan Temu Inklusi yang membuat KY tertarik untuk mengalihkan seremoni penandatanganan MoU pada acara pembukaan Temu Inklusi agar kerja sama ini terpublikasi secara luas. Kemudian KY juga tertarik untuk mendanai pelaksanaan lokakarya tematik peradilan yang fair bagi difabel dan lomba photo essay bidang hukum. Namun karena sampai pelaksanaan Temu Inklusi baru ada 2 peserta lomba, kompetisi ini diperpanjang hingga pertengahan Desember sekaligus untuk memeriahkan Hari Difabel Internasional.

Di samping dengan beberapa Kementerian dan Lembaga kunci di atas, koordinasi juga dilakukan dengan Kantor Staf Presiden. Koordinasi dengan KSP ini terkait kerja sama dalam penyelenggaraan Seminar SDGs dan rencana menghadirkan Presiden Joko Widodo untuk membuka Temu Inklusi 2018. Terkait Seminar SDGs, KSP mengirimkan Deputy V (Jaleswari Pramodhawardani) sebagai narasumber dalam seminar tersebut. Namun, untuk mendatangkan RI 1, prosesnya cukup rumit.

Untuk menghadirkan RI 1, SIGAB mengajukan permohonan kepada Presiden melalui KSP agar Presiden dapat menyambut dan membuka Temu Inklusi 2018. Permohonan ini disertai dengan Policy Brief terkait isu-isu difabilitas dan sejarah perjalanan Temu Inklusi. Pada tanggal 13 September 2018 SIGAB mendapatkan update bahwa Kepala Staf Presiden: (Moeldoko) sangat antusias untuk meyakinkan Presiden agar hadir dalam Temu Inklusi 2018. Beberapa catatan dari KSP pun kemudian ditindaklanjuti oleh SIGAB, antara lain: (1) Modifikasi rundown acara agar RI 1 punya kesempatan lebih banyak untuk berinteraksi dengan peserta; (2) Konsep acara agar tidak di gedung, tapi dekat dengan masyarakat, yang mana SIGAB kemudian membuat tenda VIP di lapangan; (3) Mengundang tokoh-tokoh difabel yang lain di luar jaringan SIGAB, yang memang menjadi khas Temu Inklusi bahwa semua kalangan difabel dilibatkan. Namun sayang, sehari sebelum Hari H pihak KSP memberitahukan bahwa Presiden tidak dapat hadir karena bersamaan dengan acara lain. Namun demikian, KSP dapat mengirimkan seorang stafnya (Sunarman Sukamto) untuk menghadiri acara dari awal hingga selesai.

Demikianlah, Temu Inklusi 2018 telah berhasil menggerakkan berbagai kalangan untuk berpartisipasi. Kolaborasi antara pemerintah di semua level dengan masyarakat sipil itu tidak hanya dalam hal penyelenggaraan event Temu Inklusi, melainkan juga dalam hal mengembangkan gerakan strategis ke depan untuk selalu menekankan agar gerakan menuju Indonesia inklusif 2030 menjadi kebutuhan dan pekerjaan bersama. Yang menarik kemudian adalah munculnya komitmen dan keinginan bersama untuk mengkapitalisasi ide menuju Indonesia inklusif 2030 ke dalam aksi-aksi nyata.

Salah satunya adalah Semiloka di Yogyakarta pada 3-5 Mei 2019 yang lalu. Pertemuan yang diprakarsai oleh SIGAB dan dihadiri oleh berbagai organisasi difabel, organisasi masyarakat sipil, lembaga/program mitra pembangunan (donor) dan perwakilan pemerintah (Bappenas dan KSP) itu berhasil membangun jejaring untuk mewujudkan Indonesia inklusif 2030. Berbagai platform telah digagas untuk menuju inklusi, di antaranya DIVOKASI (Go Expert Difabel, Difabelpedia, dan Media Advokasi), GRADIASI (Gerakan Pendidikan dan Advokasi Indonesia Inklusi) dan BLUE ECONOMY. Platform-platform ini melengkapi Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang sedang digodok Bappenas. Ke depan platform-platform ini perlu dipertajam hingga menjadi gerakan-gerakan dan program-program strategis untuk mewujudkan Indonesia inklusif 2030.

Sementara itu, adanya target waktu tahun 2030 juga harus menjadi perhatian semua pihak agar mulai memikirkan langkah-langkah strategis agar pada tahun 2030 Indonesia sudah menjadi negara yang inklusif. Setidaknya harus dirumuskan milestones atau tahapan-tahapan strategis yang merepresentasikan indikator-indikator inklusi. Dalam hal ini, acara Temu-Temu Inklusi dua tahunan itu dapat menjadi momentum untuk me-review pencapaian setiap milestone dengan membandingkan kondisi riil saat itu dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini penting karena Indonesia inklusif tidak akan terjadi secara serta-merta, melainkan harus diupayakan secara bertahap dan sistematis.[]

The subscriber's email address.