Lompat ke isi utama
Foto di pelataran kantor BKN Kanreg. III Kota Bandung

Difabel Netra Kecewa atas Pelaksanaan SKD CPNS Pemprov Jabar

Solider.id, Bandung - Sebanyak 16 difabel netra mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat Formasi 2019 di Gedung Youth Center Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung, Rabu (29/1) lalu.

Mereka mengerjakan 100 soal melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar dan huruf braille pada keyboard, serta waktu pengerjaan selama 120 menit atau lebih panjang 30 menit dari peserta nondifabel.

 

Penyelenggaraan SKD dengan penggunaan sistem CAT tersebut membuat 9 peserta difabel netra kecewa. Kekecewaan tersebut mereka tuangkan dalam tulisan yang beredar melalui aplikasi pesan daring Whats app.

Tidak Ada Sosialisasi Tata Cara Pengerjaan Tes

Peserta difabel netra tidak mendapatkan sosialisasi maupun simulasi tentang penggunaan CAT secara mandiri dalam pelaksanaan SKD. Tata cara mengerjakan soal dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) diberikan pada saat sudah memasuki hitungan waktu pengerjaan soal, sehingga mengurangi estimasi waktu yang dimiliki oleh peserta difabel netra.

“Sangat kecewa dengan penyelenggaraan tes SKD formasi difabel netra di Jawa Barat. Pihak BKN maupun BKD tidak memberikan sosialisasi atau simulasi bagi difabel netra” ujar Riyan, salah satu peserta SKD untuk formasi difabel pada Solider.id (5/2).

Lebih lanjut, Riyan menjelaskan bahwa penyampaian informasi tata cara  pada waktu pengerjaan soal, mengganggu kinerja bagi peserta difabel netra, sehingga berdampak pada hasil pengerjaan yang tidak maksimal.

Kekecewaan serupa juga disampaikan oleh Imam, menurutnya selain kendala teknis berupa waktu pelaksanaan tes yang molor, permasalahan aksesibilitas komputer yang disediakan memperparah hambatan yang dihadapi oleh peserta difabel netra dalam mengerjakan soal SKD CPNS Pemprov Jabar tahun ini.

 

Hal senada juga dungkapkan oleh difabel netra lainnya. Menurut mereka, pada pelaksanaan SKD Pemprov Jabar tahun ini, kesiapan panitia dalam memfasilitasi peserta difabel netra kurang maksimal.

 

Aksesibilitas Komputer Tidak Aksesibel

 

Panitia pelaksana juga memfasilitasi komputer khusus bagi 16 peserta difabel netra. Komputer tersebut dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar serta stiker braille yang terpasang pada keyboard.

Penyediaan komputer khusus yang seyogyanya memberikan aksesibilitas bagi peserta difabel netra dalam mengerjakan soal melalui sistem CAT tersebut, ternyata belum aksesibel.

“Sistem yang baru sulit untuk diakses dalam mengerjakan soal. Ada yang bermasalah dengan screen reader, dan headset dengan suara aplikasi yang gak jelas” ujar Hendra, salah satu peserta SKD difabel netra pada Solider.id (5/2).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh peserta difabel netra lainnya bernama Roma. Ia menuturkan bahwa aksesibilitas aplikasi yang digunakan tidak aksesibel, seperti speed terlalu lambat, volume suara terlalu kecil, dan tidak ada notifikasi.

 

Senada dengan Roma, Riyan menambahkan bahwa pengaturan pada aplikasi yang digunakan tidak dapat di-pause. Selain itu, peserta juga tidak tahu bagaimana caranya menemukan tombol back untuk dapat kembali ke soal sebelumnya.

Kendala lain juga terjadi ketika pengerjaan soal matematika pada Tes Intelegensia Umum (TIU), aplikasi yang digunakan hanya dapat membacakan nomor soalnya saja, sehingga membutuhkan bantuan tenaga pendamping untuk membacakan soal tersebut. Sedangkan untuk pengerjaan soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), pengaturan kecepatan suara pada aplikasi pembaca layar yang lamban, membuat peserta menghabiskan waktu lebih lama untuk mengerjakan soal.

 

“Soal-soal pada TWK dan TKP itu kan panjang-panjang ya, nah itu tempo pembacaannya sangat lambat” ujar Imam.

Lebih lanjut, Imam memaparkan seyogyanya pihak BKN memberikan sosialisasi dan simulasi penggunaan sistem CAT ini sejak jauh hari, sehingga peserta difabel netra dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan nyaman. Misalnya, melakukan pengaturan kecepatan tempo pada aplikasi pembaca layar agar sesuai dengan kenyamanan penggunanya.

 

“Panitia nya sendiri kalau mengerjakan soal dengan cara seperti itu, dalam waktu 120 menit gak akan selesai, dengan menggunakan aplikasi yang sangat lambat tempo membacanya” tutur laki-laki asal Cirebon tersebut.

 

Inkonsistensi Pihak BKN dalam Implementasi Peraturan

 

SKD CPNS Pemprov Jabar Formasi 2019 ini mengharuskan peserta difabel netra mengerjakan 100 soal dalam waktu 120 menit, secara mandiri dengan bantuan aplikasi pada komputer khusus yang telah disediakan.

 

Namun, dalam implementasinya terdapat peserta yang mengerjakan soal tanpa menggunakan aplikasi sama sekali. Peserta tersebut mendapatkan bantuan dari panitia untuk membacakan soal secara keseluruhan. Inkonsistensi penerapan peraturan yang dilakukan oleh panitia pelaksana ini menimbulkan kesenjangan diantara para peserta difabel netra.

 

“Terlepas dari soal matematika yang memang harus dibacakan, pengerjaan soal lainnya harus dikerjakan menggunakan aplikasi secara mandiri dong” ujar Imam.

 

Dia mengungkapkan bahwa ada peserta difabel netra yang mendapatkan bantuan dari panitia untuk membacakan soal secara keseluruhan. Sehingga memiliki efektivitas waktu dalam menyelesaikan soal lebih cepat dan mendapatkan skor lebih tinggi dari peserta difabel netra lainnya yang terkendala waktu karena aksesibilitas komputer yang tersedia  belum sesuai dengan kebutuhan mereka.

 

“Ini kan peraturan baru ya, seharusnya diterapkan pada semua peserta. Tapi, dalam pelaksanaannya, kita mengerjakan pakai aplikasi komputer secara mandiri. Tapi, ada juga beberapa orang yang tidak menggunakannya sama sekali” tutur Hendra.

 

Hendra menegaskan bahwa hal inilah yang menimbulkan sebuah polemik bagi peserta difabel netra, tentang konsistensi BKN dalam mengimplementasikan peraturan. Di satu sisi, mereka dituntut harus menggunakan sistem yang baru,  mengerjakan soal secara mandiri tanpa dibacakan oleh reader. Namun di sisi lainnya masih ada peserta yang dibacakan, bahkan menurutnya ada peserta yang dibacakan  dari awal sampai akhir.

 

Anti, peserta difabel netra perempuan mengatakan bahwa ia pun mengetahui ketika peristiwa tersebut berlangsung, karena posisi mereka berada di belakangnya.

 

“Karena agak mengganggu juga. Soalnya itu posisinya persis di belakang saya, ada beberapa orang suara yang membacakan lebih besar dari suara headset saya” tutur Anti.

 

Berdasarkan pada permasalahan yang mereka alami selama mengikuti pelaksanaan SKD CPNS Pemprov Jabar Formasi 2019, para peserta difabel netra ini sepakat untuk membuat laporan dan mengirimkannya kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

 

Namun, pihak BKD menyarankan pada mereka untuk melaporkan hal tersebut kepada BKN selaku pihak yang berwenang dalam pelaksanaan SKD CPNS ini.

 

BKN Akan Menggunakan Hak Jawab Melalui OMBUDSMAN

 

Budi Haryono, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian (Kabid INKA) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional III Kota Bandung, mempersilakan para peserta difabel netra untuk membuat laporan terkait permasalahan yang mereka alami, serta dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung ke OMBUDSMAN.

 

“Silakan saja buat laporannya, nanti kami akan menggunakan hak jawab kami melalui OMBUDSMAN” ujarnya, ketika dihubungi Solider.id melalui sambungan telepon (5/2).  

 

Reporter: Maya

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.