Lompat ke isi utama
Akas, salah satu mahasiswa Tuli yang magang di SIGAB sedang membaca buku Potret Difabel berhadapan dengan Hukum

Bagaimana Advokat Australia Menangani Kasus Difabel Berhadapan dengan Hukum?

Solider.id, Yogyakarta- Para advokat asal Australia Dan Stuff dan Patrick Keyzer berbagi pengetahuan dan pengalaman mengadvokasi kasus-kasus yang melibatkan difabel di Australia. Pengalaman itu diceritakan di hadapan para calon advokat muda difabel Indonesia dalam acara Young Disability Advocacy Training di kota Malang.

Kegiatan yang di inisiasi oleh Australia Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN) berlangsung pada 25 hingga 31 Januari 2020. Dan Stuff seorang Victorian Disability Worker Commissioner berbagi prinsip-prinsip advokasi. Setidaknya ada enam prinsip yang disampaikan Dan Stuff saat itu.

Pertama, prinsip yang harus diperhatikan adalah partisipasi. Di dalam sebuah kegiatan advokasi, difabel harus menjadi bagian terpenting dalam proses advokasi. Ini tidak terlepas dari jargon yang menjadi bagian penting dalam pergerakan aktivis difabel yaitu nothing us without us yang berarti “tidak ada kami tanpa kami”.

Robert Silverstein dalam bukunya Emerging Disability Policy Framework: A Guidepost for Analyzing Public Policy menjelaskan, prinsip partisipasi merupakan hal terpenting ketika melakukan advokasi bagi kelompok difabel.

Begitu pentingnya prinsip ini, bahkan hingga United Nations Convention On The Rights For Persons With Disabilities juga mengadopsinya dalam pasal 3 konvensi yang mengatur prinsip umum penerapan konvensi. Dalam konteks Indonesia, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mengaturnya dalam Pasal 2.

Kedua, yaitu prinsip akuntabilitas. Artinya kegiatan advokasi haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Difabel dan publik harus mampu memantau kegiatan advokasi yang dilakukan secara transparan.

Ketiga, yakni prinsip memetakan jaringan. Tidak dapat dipungkiri, sebuah kegiatan advokasi tentu memerlukan jejaring yang kuat. Hal ini karena dalam melakukan advokasi kita tidak dapat melakukannya sendiri. Sebagai contoh di Indonesia, organisasi difabel secra bersama-sama mendorong mengesahan Undang-Undang Penyandang DIsabilitas.

Keempat, prinsip yang harus diperhatikan adalah prinsip memberdayakan. Harus benar-benar dipastikan bahwa kegiatan advokasi yang dilakukan adalah sesuatu yang dapat memberdayakan kelompok difabel, bukan justru sebaliknya.

Kelima, yaitu prinsip memperhatikan kerangka hukum atau legal framework. Mengapa prinsip ini menjadi penting? Karena, biasanya dalam kegiatan advokasi kita akan berhadapan dengan institusi pemerintahan. Menurut Dan Stuff, cara terbaik untuk mengingatkan pemerintah adalah memberitahu mereka, bahwa ada kerangka hukum yang harus mereka taati. Kerangka hukum terkuat yang dapat digunakan adalah UNCRPD yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia.

Keenam, prinsip berkelanjutan atau sustainable. Mengapa prinsip ini juga penting? Karena ketika advokasi berhasil dilakukan, tidak boleh berhenti pada titik itu saja. Berikutnya agar hasil dari advokasi itu berjalan dengan baik, pengawalan harus terus dilakukan. Jika pengawalan tidak dilakukan, maka berikutnya sangat mungkin diskriminasi terhadap kelompok difabel akan kembali terjadi.

Sementara Prof. Patrick Keyzer, seorang professor hukum dari Fakultas Hukum La Trobe University yang juga memiliki fokus mengenai perlindungan hukum bagi kelompok difabel. Menurut Patrick dalam kegiatan advokasi harus mengedepankan teknik-teknik diplomasi.

Patrick Keyzer mencontohkan ketika harus berhadapan dengan pemerintahan Australia. Dia akan terlebih dahulu memberikan pujian atau mengapresiasi kinerja mereka. Setelahnya dia baru mengkritik hal-hal yang memang perlu untuk diperbaiki.

Patrick menyampaikan bahwa walau bagaimana pun, ketika berhadapan dengan pemerintahan, kita memiliki posisi yang lebih lemah. Sehingga trik-trik semacam itu harus dilakukan agar advokasi menjadi berhasil.[]

 

Penulis: Tio Tegar Wicaksono

Editro: Robandi

The subscriber's email address.