Lompat ke isi utama
Aksesibilitas sarana ibada

Masyarakat Difabel Rindukan Aksesibilitas Tempat Ibadah

Solider.id, Bandung – Setiap warga negara mendapatkan hak serta perlindungan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Pemahaman ini bahkan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi. Begitu pula untuk masyarakat difabel. Karena memiliki hak dan kewajiban yang sama, masyarakat difabel tentu sangat merindukan aksesibilitas dan kemudahan di tempat ibadah.

Menilik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyangkut hak dalam keagamaan, salah satunya tertuang pada Pasal 80 yang memaparkan, ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/ atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.’

Peran pemerintah serta pengelola tempat ibadah, dituliskan menjadi sokongan terpenting untuk mewujudkan pemenuhan hak kepada masyarakat difabel agar dapat menjalankan ibadahnya dengan setara. Sarana prasarana bangunan peribadahan bukan semata dirancang dengan unsur estetika. Aksesibilitas menjadi penting agar dapat dijangkau semua kalangan umat menjadi jauh lebih penting dalam sebuah tempat ibadah.

Bila hingga saat ini, masih banyak ditemukan masyarakat difabel yang belum pernah menyentuh atau merasakan beribadah bersama di rumah ibadah, alasan terkuat mereka adalah aksesibilitas yang belum memadai. Peran penting masyarakat difabel itu sendiri untuk selalu menyuarakan hak terkait layanan fasilitas publik termasuk sarana tempat ibadah perlu terus diperjuangkan.

Meski hasilnya belum merata secara maksimal, pergerakan masyarakat difabel dalam audensi tempat ibadah menuai pencerahan. Beberapa sarana ibadah, khususnya yang ada di kota Bandung sudah mulai dibenahi menuju akses dan ramah difabel.

“Di kota Bandung sudah ada dua mesjid yang cukup besar dan sudah memahami kebutuhan masyarakat difabel untuk beribadah,” ungkap Aden Achmad, aktivis difabel asal Bandung.

Dipaparkan Aden, salah satu mesjid tersebut berlokasi di kantor kedinasan kawasan Jalan Cianjur kota Bandung. Yang menarik dari mesjid tersebut adalah pembuatan ramp permanen dilengkapi dengan tiang besi pegangan dan batas aman yang hampir memenuhi standart. Setiap pengguna kursi koda dapat mengayuh sendiri tanpa dibantu orang lain. Hal ini tentu lebih manusiawi bagi para difabel pengguna kursi roda untuk menjalankan ibadah di mesjid tersebut.

Pada bagian ramp tersebut juga terpasang guiding block atau ubin kuning untuk petunjuk jalan bagi para difabel Netra. Bukan hanya itu, tempat berwudhu dan toilet pun sudah dibuat akses bagi difabel. Menuju halaman mesjid, khusus untuk para pengguna kursi roda telah disediakan kursi roda pengganti agar lebih nyaman memasuki ruangan mesjid.

Keberfungsian kursi roda pengganti tersebut selain untuk memberikan fasilitas kebutuhan difabel Daksa, juga untuk tetap menjaga batas suci tempat ibadah. Dengan demikian, unsur kebersihan, kenyamanan serta kemudahan akses untuk seluruh pengguna tempat ibadah tetap menjadi perhatian utama.

“Semua tempat ibadah mestinya aksesibel dan bisa digunakan warga difabel,” pungkas Aden.

Pandu Galih Prakoso (31) difabel Netra, turut mengapresiasi bangunan mesjid yang akses di kawasan tersebut. Menurutnya sudah sangat akses, dari halaman mesjid ke tempat wudhu hingga toilet ada guiding block juga untuk para difabel Netra.

Sedikit dikomentari Pandu, dari halaman menuju teras belum ada garis tegas atau lebih terang yang dapat terlihat oleh difabel Low Vision. Salah satu fungsi garis tersebut juga untuk penanda agar para difabel Netra mudah menuju pintu masuk mesjid. “Untuk mesjid lain diharapkan juga akses untuk difabel,” kata Pandu.

Selain  akses untuk  difabel Netra dan Daksa yang sudah mulai tersedia, akses bagi difabel Tuli juga diperlukan dalam tempat ibadah. Misalnya dengan disediakan running teks agar para difabel Tuli mampu memahami komunikasi yang berlangsung seperti ceramah atau petunjuk lainnya.

Untuk kota Bandung sudah ada model percontohan tempat ibadah akses seperti mesjid di kawasan Jalan Cianjur dan Jalan Wastsu Kencana. Disampaikan Aden, saat ini untuk mesjid di Wastsu Kencana sedang ada perbaikan jalur akses yang semula hanya menggunakan ramp nonpermanen saja.

Senada dengan itu, sarana ibadah seperti gereja pun sudah mulai memperhatikan tingkat aksesibilitas bagi masyarakat difabel. Salah satunya gereja di kawasan Kebon Jati Bandung. Menurut penuturan Ketua Persatuan Umat Kristiani, Yanto Pranoto yang juga merupakan difabel Netra, sarana tempat ibadah yang akses sangat dibutuhkan warga difabel.

“Mereka yang difabel juga ingin beribadah ke tempat ibadah, hanya kendalanya selama ini adalah aksesibilitas untuk mereka yang belum memadai,” tutur Yanto.

Lebih rinci Yanto memaparkan, aksesibilitas di tempat ibadah bukan hanya dibatasi oleh kondisi infrastuktur atau bangunan fisik saja. Bangunan secara fisik dapat diperbaiki dengan mudah seiring adanya alokasi dana yang tersedia. Ramp untuk pengguna kursi roda dapat dibangun, guiding bock untuk difabel Netra dapat diberikan, tempat untuk pengguna kursi roda dapat disediakan sejajar dengan bangku-bangku lainnya.

Namun, hal yang tidak kalah penting dan sering terlupakan adalah akses untuk para difabel  pada saat mengikuti ibadah yang sedang berlangsung.

“Akses lain yang juga penting adalah bagaimana seluruh jema’at mampu mengikuti ibadah dengan baik,” katanya.

Pemimpin ibadah meski membekali diri dengan sensitivitas terhadap para difabel dengan ragam kedifabelannya. Seperti bahasa isyarat dasar agar para difabel Tuli dapat mengikutinya, narasi instruksi agar para difabel Netra bisa memahaminya, juga bentuk penghormatan lain seperti tetap menyebutkan para pengguna kursi roda disaat anjuran berdiri disampaikan.

“Beberapa gereja di Bandung dan tanah air sudah mulai memberikan aksesibilitas pada warga difabel, baik dari sisi bangunannya maupun pelayanannya,” pungkas Yanto.

Baik Aden, Pandu maupun Yanto sepaham, tempat ibadah harus akses untuk masyarakat difabel. Terlepas dari fungsinya sebagai salah satu pemenuhan hak kepada masyarakat difabel sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, tempat ibadah yang akses sudah sangat dirindukan masyarakat difabel. Mereka ingin berbaur, beribadah bersama, serta merasakan kemandirian dalam menuju tempat-tempat ibadahnya.

Beberapa tempat peribadahan di kota Bandung memang memiliki nilai sejarah tersendiri. Asal bangunan peninggalan Hindia-Belanda yang dulunya merupakan tempat perkumpulan yang terlibat dalam kegiatan sosial dan pendidikan,  sekarang menjadi mesjid Al-Ukhuwah Bandung misalnya.

Haji Tantowi Jauhari dari Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Al-Ukhuwah membenarkan bangunan mesjid yang sekarang berdiri di dekat Balai Kota tersebut  merupakan bangunan peninggalan sejarah. Kontur bangunan mesjid seperti memiliki undakan anak tangga memang sudah ada.

Aksesibilitas bagi difabel berupa ramp   baru mulai disediakan, selain untuk pemenuhan hak warga difabel sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016, akses tersebut baru dibuat setelah adanya audensi  aktivis difabel kota Bandung kepada pihak mesjid.

“Kami kedatangan aktivis difabel pengguna kursi roda,” tuturnya.

Dari informasi inilah mulai dibuat akses ramp nonpermanen yang saat ini dapat digunakan untuk sementara, menunggu perbaikan yang   sedang dilakukan.

Beberapa gereja di Bandung juga memiliki peninggalan nilai sejarah, seperti yang berlokasi di jalan Jawa. Mempertahankan bentuk bangunan yang dapat menjadi ciri khas unsur budaya peninggalan masa silam, selain memiliki nilai estetika tersendiri, tetap memenuhi fungsi rumah ibadah untuk berbagai kalangan masyarakat termasuk para difabel perlu disosialisasikan dengan serius.

Bangunan rumah ibadah yang telah ada sejak lama dapat ditambahkan unsur akses yang diperlukan warga difabelnya, tanpa menghilangkan keutamaan bentuk bangunan heritage. Seperti yang di paparkan Yanto, sosilisasi kebutuhan warga difabel dalam mengakses hak beribadah sangat diperlukan dari pihak difabelnya itu sendiri, terutama pada rancangan pembanguan baru sebuah rumah ibadah yang akan dilaksanakan.

Setiap rencana pembangunan sarana tempat ibadah yang dibuat pemerintah maupun pihak swasta atau pribadi, hendaknya mengusung nilai aksesibilitas dan melibatkan difabel dalam tahap uji coba kelayakan bangunan untuk kenyamanan bersama.

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : AjiwanArief

The subscriber's email address.