Lompat ke isi utama
suasana workh sopp

Pendampingan Perempuan Difabel Berhadapan dengan Hukum, Perhatian Pemangku Kebijakan Mutlak Diperlukan

Solider.id, Sukoharjo - Proses pendampingan bagi perempuan difabel yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perhatian, terutama bagi para pemangku kebijakan terkait. Demikian dikatakan oleh narasumber sekaligus fasilitator Purwanti, atau biasa dipanggil Ipung, Koordinator Divisi Advokasi Sigab Indonesia dalam workshop Mekanisme Penanganan Kekerasan Pada Perempuan Difabel yang diselenggarakan oleh Sehati dan didukung oleh Disability Right Fund (DRF), Kamis (30/1) di Rumah Makan Jinung Sukoharjo.

Pada workhop yang dihadiri kabid dan beberapa staf Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) serta dinas terkait (Kejaksaan, Dinas dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan), hingga komunitas difabel dan forum anak tersebut, Purwanti juga memaparkan kaitannya tentang profil assesement (penilaian personal) saat difabel berhadapan dengan hukum.

Tahapan-tahapan dalam assesmen untuk menilai ragam hambatan, dan kebutuhan bagi perempuan/anak difabel baik medis, maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak. Dan yang melakukan adalah tenaga profesional seperti dokter, psikolog, psikiater, dan pekerja sosial yang paham tentang kondisi psikososial. Sedangkan tujuan assesment adalah untuk mengetahui kondisi individual difabel terkait aksesibilitas dan reasonable accomodation yang diperlukan. Selain itu juga untuk memberi informasi yang akurat kepada aparat penegak hukum. Poin penting lainnya adalah pembuktian hukum bahwa disabilitas bisa menjadi penyebab ketidakberdayaan seseorang untuk melawan atau membela diri saat terjadi kekerasan.

Wawan, narasumber lainnya dari Dinas PPKBP3A Sukoharjo kepada Solider.id menjawab pertanyaan terkait kasus perempuan yang mengalami kekerasan di Kabupaten Sukoharjo sepanjang tahun 2019 adalah 43 kasus (2 di antaranya kasus perempuan difabel), turun satu angka dibanding tahun sebelumnya 2018 di angka 44. Saat ini pihaknya tengah menyusun Perbup kaitannya dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, namun baru sampai di tingkat pemerintah provinsi Jateng dan ada beberapa catatan yang harus direvisi. Di dinas sendiri ada bidang khusus terkait layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan yakni Pos Pelayanan Terpadu (PPT). PPT selama ini selalu berkoordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya antara lain  kepolisian, kejaksaan, kantor pengadilan negeri dan kantor pengadilan agama. 

Ditemui di sela-sela pelatihan, Ketua Sehati Edy Supriyanto menyatakan bahwa pendampingan yang selama ini dilakukan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan difabel  berperspektif kepada korban. “Prioritas kami yakni kepada korban dan keluarga korban, dengan mengidentifikasi itu tentu pasti serta memberikan akomodasi yang layak, namun kami tak bisa bekerja sendiri, kami butuh berjejaring,”ungkapnya.

Edy juga berharap dari pelatihan ini berupa materi yang disampaikan oleh kedua narasumber yakni dari Purwanti serta Wawan dari Dinas PPKBP3A akan menjadi semacam panduan bagi PPT saat melakukan tugas di Kabupaten Sukoharjo.

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.