Lompat ke isi utama
Foto ilustrasi Keuangan Inklusi

Penetrasi Fintech Belum Menyentuh Pelaku UMKM Difabel

Solider.id, Bandung - Asosiasi Financial Technology (AFTECH) Indonesia melaporkan, pertumbuhan perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech) di Indonesia terus bertumbuh dengan pesat, dari 178 perusahaan fintech pada akhir Desember 2018 menjadi 332 pada awal Desember 2019 dengan laju pertumbuhan transaksi e-money pada periode akhir Desember 2018 – September 2019 sebesar 54% dan pendanaan sebesar 166.51%.

 

Melansir pernyataan presiden Joko Widodo (28/1) yang dikutip dari tirto.id, indeks inklusi keuangan nasional saat ini mengalami peningkatan yaitu 76,19% pada tahun 2019 dari 67,8% pada tahun 2016.

Inklusi keuangan sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) difokuskan pada kelompok masyarakat yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal, salah satunya adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) difabel.

Meningkatnya indeks inklusi keuangan serta pesatnya penetrasi perusahaan fintech saat ini belum menyentuh pelaku UMKM difabel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, sebanyak 70% dari total populasi masyarakat difabel berprofesi sebagai pengusaha, sementara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan bahwa 80% sumber modal yang digunakan pelaku UMKM berasal dari modal pribadi.

“Sampai hari ini, semuanya dari sendiri. Kalo udah kedesak banget, diskusi sama adik. Dia ngasih solusi (minjemin)” ujar Yesi Nuresti, difabel daksa pelaku UMKM dengan penghasilan laba bersih sebesar Rp.10 juta – Rp.15 juta setiap bulannya.

Senada dengan Yesi, Hani difabel low vision pemilik konveksi mukena di Kab. Bandung pun mengaku belum pernah mengajukan pinjaman dana pada penyelenggara layanan keuangan untuk membantu mengembangkan usahanya.

“Ya kalau kendala modal mah pasti ada. Apalagi kalau orderan lagi banyak, tapi buat belanja bahan kurang. Tapi, gak berani kalau pinjem begituan mah” tutur Hani, ketika ditanyai perihal pinjaman dana usaha melalui aplikasi.

Lebih lanjut, Hani memaparkan kekhawatirannya bukan tanpa alasan, mengingat ia mendapatkan informasi tentang fintech melalui tayangan kasus pinjaman online di televisi.

Menanggapi hal tersebut, Kustini, Ketua Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia (CAI) menyatakan bahwa saat ini yang sangat diperlukan oleh masyarakat difabel adalah sosialisasi serta edukasi mengenai literasi digital, literasi keuangan dan inklusi keuangan.

“Literasi keuangan, inklusi keuangan, dan literasi digital saat ini masih rendah. Jadi, perlu diberikan pemahaman dulu terkait keuangan dan pemanfaatan teknologi digital” ujar perempuan yang juga pelaku UMKM di bidang handycraft tersebut.

Kustini menjelaskan bahwa kemampuan literasi keuangan dan digital, serta inklusi keuangan merupakan modal penting dalam mengembangkan UMKM. Oleh karena itu, Ia melayangkan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantunya memberikan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan kepada masyarakat difabel di Kota Bandung, terutama mereka yang berkecimpung sebagai pelaku UMKM. Sehingga pelaku UMKM difabel nantinya dapat menentukan besaran dana pinjaman yang mereka perlukan berdasarkan kebutuhan produksi, serta mengetahui perusahaan fintech mana yang aman untuk pengajuan pinjaman dana usaha tersebut.

Mengakhiri wawancara, Kustini berharap dengan adanya sinergi antara CAI dan OJK dapat meningkatkan pemahaman masyarakat difabel tentang keuangan serta akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Dengan demikian, kehadiran fintech dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM difabel dalam mengakses modal usaha.

Pada sesi berbeda, Yulianta, Kepala Bidang Perlindungan Layanan Konsumen OJK menyampaikan bahwa untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan surat permohonan layanan kepada OJK.

“Diminta menyampaikan surat permohonan resmi ke Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan” ujar Yulianta, ketika dihubungi melalui aplikasi pesan Whatsapp.

Lebih lanjut, Yulianta menyarankan kepada organisasi atau komunitas difabel untuk melayangkan surat permohonan resmi melalui dua format, yakni dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, yang beralamatkan di Menara Radius Prawiro Lt. 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350. Untuk mempercepat proses, salinan dari surat tersebut dikirimkan melalui email ke konsumen@ojk.go.id.  

 

Reporter: Maya

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.