Lompat ke isi utama
 Staf Kepresidenan kunjungi para mahasiswa sebelum bertolak ke Gedung Sate.

Persoalan Belum Selesai, Staf Khusus Presiden Kunjungi Wyata Guna

Solider.id, Bandung – Para mahasiswa korban penataan di komplek Wyata guna yang sempat bermalam dibahu jalan kawasan Pajajaran, tepatnya depan kantor Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) memang sudah kembali menempati asrama. Namun, permasalahan yang ada belum dapat dituntaskan sesuai harapan.

Rabu (22/1) perwakilan dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Sunarman Sukamto, Tenaga Ahli Madya Kedupetian V bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), didampingi staf ahli bidang agraria mengunjungi komplek Wyata guna. Kehadiran mereka untuk menghimpun data dan informasi dari berbagai pihak yang berhubungan dengan kasus yang ada di Wyata guna.

Seusai mengunjungi pihak SLBN A kota Bandung, Staf Kepresidenan yang akrab disapa Maman tersebut langsung menjelajah asrama mahasiswa, guna bertemu dan berdiskusi bersama para mahasiswa. Pada kesempatan tersebut KSP masih dalam tahap menampung data, informasi yang kemudian akan diolah ditingkat pusat bersama jajarannya.

“Kami baru menampung informasi yang disampaikan dan belum memberikan keputusan terkait permasalahan yang terjadi disini. Apa pun itu, hak dan kewajiban para difabel Netra ini meski terpenuhi dan tidak boleh terabaikan. Kami akan membahas lebih lanjut dan hasilnya akan segera disampaikan,” ungkap Maman kepada awak media di depan asrama Nuri Wyata Guna.

Melanjutkan kunjungannya ke balai, pihak KSP meminta para mahasiswa dihadirkan untuk membahas hasil negosiasi yang tertuang dalam nota kesepakatan. Para mahasiswa berharap, pihak balai memenuhi keinginan mereka yang sudah tercata dalam nota kesepakatan diantaranya mempertemukan mereka dengan pihak pemerintah provinsi dan kementerian sosial.

Agenda KSP di Bandung berakhir dengan menemui Ridwan Kamil, Guburnur Jawa Barat di kantor Gedung Sate.

Terkait permasalahan tersebut di hadapan staf KSP, Ridwan Kamil menawarkan tiga solusi alternatif kepada Kemensos dan pihak di lingkungan Wyata guna. Diantaranya adalah, pemeritah daerah bersedia memfasilitasi korban penataan yang akan di tempatkan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Kedua, mengabulkan permohonan hibah sepertiga lahan Wyata Guna yang pernah ditolak Kemensos untuk dikelola oleh pemerintah provinsi Jawa Barat.

“Solusi pertama sudah kami tawarkan dan ditolak oleh para mahasiswa,” kata Emil, sapaan akrab Gubernur Jawa Barat tersebut.

Pada kondisi ini pihak Provinsi Jawa Barat telah siap untuk mengelola Wyata Guna tanpa mengesampingkan program Kementerian Sosial terkait adanya balai. Emil berharap, permasalahan ini bisa dituntaskan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan kerdasarkan kepentingan untuk orang banyak terutama para difabel Netra, daripada berujung di ranah hukum.

Selama polemik di komplek Wyata Guna ini belum terselesaikan dengan tuntas, para penghuni asrama yang ada sekarang, belum dapat merasakan ketenangan untuk tinggal di dalamnya.  

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor      : Ajiwan Arief  

The subscriber's email address.