Lompat ke isi utama
Ilustrasi sebuah bangunan bertingkat

Asrama dan Pendidikan Khusus bagi Difabel, Penyumbang Eksklusi Terbesar

Solider.id,  Yogyakarta- Dua pekan terakhir, dunia pergerakan difabel dihebohkan dengan peristiwa yang terjadi di sebuah asrama difabel netra di Bandung karena berbagai kepentingan dan alasan tertentu. Pengelola asrama melakukan pembatasan masa tinggal di asrama hingga waktu tertentu. Bahkan menurut beberapa pemberitaan yang dilansir dari berbagai media, direncanakan ada pemindahan tempat tinggal kawan-kawan netra yang bernaung di asrama. Hal ini tentu menuai reaksi yang beragam dari berbagai pihak. Salah satu yang paling banyak disoroti adalah aksi demontrasi dan penolakan dari beberapa mahasiswa netra yang tinggal di asrama.

Kawan-kawan mahasiswa netra bahkan sempat tinggal di pinggir jalan untuk melancarkan aksi mereka. Apa yang sebenarnya terjadi pada kawan-kawan netra ini? Mengapa mereka terkesan resisten dan enggan meninggalkan asrama? Bukankah jika misalnya pihak pengelola tidak lagi dapat menampung mereka, bisa saja mereka kembali ke keluarga dan bahkan hidup di masyarakat? Tulisan ini bukan berfokus pada isu yang selama ini terjadi di Bandung. Tulisan ini mencoba merefleksikan bagaimana penanganan pendidikan dan rehabilitasi bagi difabel yang selama ini terjadi di Indonesia. Dan barangkali, kita menemukan jawab atas beberapa pertanyaan di atas.

Pendekatan medis yang bercokol sejak zaman Belanda

Sejak zaman penjajahan Belanda, negara ini menggunakan cara pandang medis untuk menangani pendidikan bagi kawan-kawan difabel. Difabel dianggap sakit yang harus disembuhkan, dianggap barang rusak, cacat, tidak lazim, tidak memiliki nilai guna dan bahkan harus diiperbaiki. Oleh karenanya, Belanda mendirikan sebuah lembaga pendidikan khusus untuk menangani difabel, salah satunya netra. Lembaga pendidkan khusus itu berdiri di Bandung sejak tahun 1901. Hingga hari ini, lembaga pendidikan itu dikenal dengan SLB Wiyata Guna, lembaga yang belakangan sedang ngehits karena sengketa di dalamnya. Setelah lembaga pendidikan tersebut berdiri, muncullah berbagai lembaga pendidikan khusus lainnya di berbagai daerah, termasuk di wilayah Yogyakarta yang sejak tahun 1965 telah berdiri sebuah yayasan yang menyelenggarakan pendidikan bagi difabel netra.

Berbagai lembaga pendidkan tersebut punya kesamaan, dari zaman Belanda hingga zaman yang disebut kaum milenial “+62” ini. Kesamaan tersebut berupa pendidikan khusus. Secara tradisional, siswa difabel belajar dengan cara berbeda di lembaga pendidikan khusus yang hingga hari ini kita kenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Mereka belajar bersama dengan kawan-kawan sesama difabel, bahkan mereka dipisahkan dari lingungan sekitar dan dipisahkan  dari kawan sebaya. Tak jarang, beberapa kawan difabel bahkan hingga harus berpisah dengan keluarga terdekat dan harus tinggal di asrama bersama kawan-kawan sesama difabel. Praktik ini menghasilkan eksklusi dan segregasi, pemisahan antara difabel dengan lingkungan sosialnya. Mereka dianggap berbeda, dianggap sosok yang asing dan harus dikhususkan. Hingga hari ini, praktik pengkhusussan di dalam aspek pendidikan bagi difabel netra terus terjadi.

Setia Adi Purwanta, aktivis difabel senior di Yogyakarta pernah mengatakan Praktik pengkhususan tersebut sudah tidak efektif lagi. Sudah saatnya kawan-kawan difabel netra dapat berbaur dengan lingkungan sekitar dan dapat bergaul dengan teman sebaya meraka yang berasal dari berbagai kalangan. Segregasi pendidikan dan bahkan tempat tinggal bagi difabel netra adalah sumber kemiskinan terbesar. Indera penglihatan seorang difabel netra adalah sumber potensi terbesar dalam menyerap informasi. Jika indera penglihatan seseorang sudah tidak dapat berfungsi secara baik, diperlukan cara-cara lain untuk tetap mengoptimalkan fitrah manusia untuk tetap bergerak, berkembang, dan memperoleh informasi. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai hal tersebut adalah dengan berinteraksi dengan orang lain.

“Coba bayangkan jika kawan-kawan netra bergaul, berinteraksi, dan tinggal bersama-sama dengan kawan-kawan sesama netra dalam waktu yang lama, maka yang terjadi adalah kemiskinan. Mereka akan miskin informasi, miskin pengetahuan, dan bahkan miskin pengalaman hidup yang sesungguhnya bisa mereka eksplore di luar asrama mereka”.

Hal tersebut memicu adanya belenggu dan stereotipe yang mendera difabel netra hingga hari ini. Bayangkan saja, sejak kecil, kawan-kawan difabel mengenyam pendidikan di sekolah khusus, mereka belajar, berkegiatan dan bahkan tinggal bersama kawan-kawan sesama difabel netra. Jika pun ada kawan yang bisa bersekolah di sekolah regular adalah sebuah keberuntungan kalau tidak menyebutnya sebagai keterpaksaan lembaga pendidikan untuk menyabet akreditasi sekolah inklusi semata, masih banyak sekolah yang belum mau melayani siswa difabel.

Akibatnya, mereka minim pergaulan dan minim informasi terkait dunia luar. Sejak kecil kawan-kawan netra tidak banyak mendapatkan informasi yang beragam, sehingga timbul stereotipe yang secara tidak sadar terbangun. Setelah lulus dari SLB, biasanya kawan-kawan difabel ingin belajar keterampilan, jenis keterampilan yang tersedia untuk dipelajari pun terbatas. Muncul identik bahwa kawan-kawan netra adalah pemijat. Tentu sama sekali tidak ada yang salah dengan pemijat, namun kurang optimalnya penanganan negara dalam sistem pendidikan bagi difabel, membuat difabel netra terbelenggu dalam situasi dan profesi tertantu saja.

“Sistem pendidikan segregasi telah mematahkan berbagai potensi difabel yang mungkin terbendung dan tidak dapat tersalurkan,” ungkap Setia saat berbincang bersama komunitas Braille’iant Indonesia.

Lebih jauh, karena difabel sudah terbiasa dalam belenggu segregasi dengan lingkungan pendidikan yang dikuhususkan dan bahkan tinggal bersama di lingkungan yang sama dan cenderung mengisolir. Masyarakat secara umum pun menjadi tidak terbiasa berinteraksi dengan difabel. Hal ini kemudian timbul rasa canggung, tidak tahu cara yang benar dan bahkan takut berinteraksi dengan difabel. Toat Muhari, orangtua difabel yang selama ini tinggal di wilayah Sleman utara mengatakan, anaknya yang saat ini berusia TK memang sudah terbiasa bermain dengan tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. “Anak-anak akan bermain secara natural, tidak kemudian membeda-bedakan. Meraka akan bermain bersama sesuai dengan peran masing-masing, ketika bermain sepada bersaa misalnya, mereka akan berperan secara natural. Saya amati, ketika anak-anak bermain sepeda, mereka akan tetap mengajak anak saya bermain, biasanya anak saya berperan sebagai petugas SPBU yang mengisi bahan bakar atau bahkan dibonceng oleh kawan yang lain.”

Perundungan atau rasa enggan bermain bersama muncul ketika anak-anak telah di pengaruhi orang dewasa. Kata-kata seperti “jangan bermain dengan si A, karena difabel, dan lain-lain” bisa jadi terekam oleh anak-anak dan kemudian kembali terjadi segregasi. Papar Toat saat berbincang dengan Solider.

Segregasi dan fakta hari ini

Sistem pendidikan khusus yang telah dicanangkan dan dipraktikkan sejak beratus tahun silam belum merata. Ketersediaan sekolah khusus hanya berada di berbagai kota besar saja di Indonesia. Bagi kawan netra yang ingin menempuh pendidkkan formal, merka akan pergi merantau ke luar kota, bahkan ke luar pulau untuk dapat menempuh pendidikan formal dan pendidikan tinggi. Karena kebutuhan tempat tinggal, hingga hari ini, banyak pengelola pendidikan khusus yang sekaligus mengelola tempat tinggal bagi mereka. Dalam dua dekade terakhir, semakin banyak kawan netra yang berminat belajar di perguruan tinggi, pengelola asrama juga menyediakan tempat tinggal bagi mereka. Tentu hal tersebut merupakan solusi alternatif. Jarak antara tempat tinggal dan kampus yang cukuip jauh, akses transportasi umum yang tidak memadai, serta semakin mahalnya biaya kost, membuat sebagian difabel netra memilih untuk tinggal di asrama, bersama adik-adik kelas mereka yang masih belajar di sekolah formal dan kawan-kawan lain dan sedang menempuh rehabilitasi ala-ala pemerintah yang hingga hari ini masih jadi andalan. Akibatnya, lagi-lagi mereka terbelenggu dan tidak dapat mengeksplor masa muda sebagai mahasiswa secara optimal.

Wildan Aulia, salah satu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengungkapkan bahwa dirinya tinggal di asrama karena perintah orangtua. “Jarak rumah dengan kampus relatif jauh, sementara orangtua saya tidak mampu membiayai saya untuk tinggal di kost. Solusi terakhir adalah tinggal di asrama difabel netra yang terletak relatif dekat dengan kampus saya”. Bagi Wildan, hidup di tempat kost adalah kemewahan yang setiap perantau difabel netra tidak mampu menikmatinya. Ia mengakui bahwa hidup di asrama difabel netra penuh dengan kebosanan, sebab ia hanya bergaul dengan kawan-kawan itu saja. “Makanya saya biasanya tidak betah berlama-lama di asrama. Pagi buta saya sudah berangkat ke kampus dengan menumpang bis transjogja dan pulang sehabis maghrib. Kalau tidak ada kuliah, biasanya saya main ke tempat kost teman, atau ke perpustakaan, pokoknya saya harus menyibukkan diri agar tidak jenuh di asrama”.

“Hidup di asrama memang bagi sebagian orang adalah zona nyaman, sebab apa-apa serba tercukupi, berbagai bakat kita seolah-olah dapat tersalurkan, namun itu semua tidak berlangsung lama, ketika keluar dari asrama, kita tidak berarti apa-apa, tidak bisa bergaul dengan lingkungan secara luas, seperti katak dalam tempurung. Dari aspek pengembangan diri pun, cukup minim terakomodasi. Pengelola biasanya hanya aware dengan  persoalan dasar seperti kecukupan bahan pangan dan tempat tinggal yang layak, namun dari aspek pengembangan diri, sangat minim diperhatikan,” cerita Wildan.

Cerita hampir sama datang dari Dian, mahasiswi semester III di salah satu Universitas negeri di Yogyakarta ini tinggal di asrama difabel netra karena terpaksa. Orangtuanya memang tidak mampu untuk menyewakan kost. Rumahnya yang berada di Kulon Progo cukup jauh dari kampus tempatnya belajar. Ia juga memilih untuk menghabiskan waktu di kampus mengikuti banyak organisasi dan kegiatan. Menurutnya, asrama difabel netra memang tidak cocok untuk tempat tinggal mahasiswa difabel netra. Iklim yang monoton, minm kegiatan pengembangan diri serta terikat berbagai aturan membuat mahasiswa difabel netra terbelenggu. “Kalau kita tidak keluar dan ikut banyak kegiatan, kita akan sulit berkembang dan hidup kita jadi monoton,” paparnya kepada Solider.

Inovasi pendidikan inklusi dan pemenuhan aksesibilitasnya

Berbagai hal tersebut adalah potret belum optimalnya peran negara dalam pemenuhan hak difabel di bidang pendidikan. Sistem pendidikan khusus berupa SLB dan bahkan berbagai asrama dan panti rehabilitasi seolah sudah langgeng dan menjadi “praktik baik” dengan legitimasi empirisnya. Tak pernah ada evaluasi dan inovasi-inovasi dari penyelenggara lembaga pendidikan dalam pemenuhan hak peserta didik difabel. Selain masih berbasis belas kasih,  penyelenggaraan pendidikan dan pemenuhan hak difabel bertumpu pada satu cara pandang medis tanpa kolaborasi dengan cara pandang sosial. Sudah saatnya pemerintah melakukan sejumlah inovasi untuk mempercepat terwujudnya inklusifitas yang konon akan benar-benar terimplementasikan pada tahun 2030 mendatang.

Untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah, diperlukan kolaborasi antar berbagai pihak untuk mempercepat akses pendidikan bagi difabel di Indonesia. Lebih dari itu, pengembangan pendidikan inklusi cukup strategis dan sangat mungkin dilakukan. Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa difabel dengan mekanisme pembiayaan penuh harus mulai dipikirkan dan bisa jadi merupakan sebuah solusi. Hal ini tentu bukan bermaksud melanggengkan unsur charity, namun melihat kenyataan bahwa masih banyak warga difabel di negara ini yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal.

Pemerintah bersama berbagai pihak dapat memberikan sistem beasiswa yang dapat mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, dan bahkan biaya tempat tinggal bagi difabel yang memang terkendala akses tempat tinggal untuk menempuh sebuah jenjang pendidikan. Dengan demikian, masyarakat difabel tidak bingung lagi menentukan tempat tinggal ketika sedang menempuh pendidikan selain harus terbelenggu di asrama khusus difabel yang menjemukan. Tentu pekerjaan masih panjang untuk mewujudkan kondisi yang ideal dan benar-benar inklusif di negara ini, namun jika hal ini tidak terpikirkan, maka kondisi difabel di negara ini akan tetap statis dan tidak ada kemajuan.[]

 

 

Penulis Editorial: Ajiwan Arief Hendradi

The subscriber's email address.