Lompat ke isi utama
kegiatan spekham

CATAHU 2019 SPEK-HAM: Butuh Berjejaring untuk Upaya Promotif dan Preventif dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Solider.id, Surakata- Saat ini dibutuhkan upaya-upaya yang lebih komprehensif terkait penanganan kasus-kasus kekerasan yang harus menyentuh tak hanya kuratif namun upaya promoif dan preventif. Demikian dikatakan oleh salah seorang peserta dari Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Klaten pada acara Launching Catatan (CATAHU) 2019 Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) di Hotel Grand HAP, Kamis (9/1/2020).

SPEK-HAM mencatat ada 55 kasus kekerasan pada perempuan yang didampingi oleh lembaganya dari bulan Januari hingga November 2019 dengan cakupan wilayah Surakarta, Klaten, Boyolali, Karanganyar, Rembang, dan seorang korban di Jakarta Selatan. Angka ini meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk kasus dengan jenis kekerasan seksual meningkat 100%. Namun dari semua kasus yang didampingi, kasus paling banyak dan dominan adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan mayoritas diselesaikan dengan perceraian kemudian berturut-turut pencabulan, pelecehan seksual dan penelantaran.

Sedangkan untuk korban, paling banyak adalah perempuan yang bekerja dan dengan pelaku relasinya sebagai pasangan suami istri. Sedangkan pada korban perempuan yang tidak bekerja terdapat pada kasus penelantaran rumah tangga. Mayoritas korban adalah orang yang baru pertama kali mengakses Yayasan SPEK-HAM sebagai lembaga pengada layanan (sebelumnya belum pernah). Dari 55 kasus yang didampingi, dua orang korban adalah perempuan difabel.

Menurut Fitri Haryani dari SPEK-HAM, salah satu kendala ketika mendampingi korban di ranah hukum adalah ketika hingga hari ini hukum pidana kita belum menerima pengakuan korban sebagai bukti kejahatan yang diterimanya. Ia berharap bahwa desakan untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tetap digelorakan. Dan dengan adanya paparan data kekerasan yang disampaikan oleh lembaganya dan tentu oleh lembaga lainnya pula termasuk dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan   diperoleh database bagi upaya-upaya pemulihan bersama.

Upaya yang dilakukan oleh Yayasan SPEK-HAM tak hanya pendampingan litigasi maupun non litigasi namun juga meliputi upaya pencegahan, memberikan edukasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan stasiun radio seperti Radio Immanauel Surakarta. Beberapa korban bahkan mengakses telepon hot-line yang disiarkan ke publik untuk melaporkan kasus yang menimpanya. SPEK-HAM juga mendampingi dalam hal pemberdayaan ekonomi kepada korban dengan pelatihan-pelatihan ekonomi dari proses pembuatan hingga pemasaran.

Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh daerah lain seperti Kabupaten Wonogiri memiliki satgas kekerasan seksual pada anak. Oleh salah seorang narasumber dari dinas terkait yakni P2TP2A, meningkatnya angka kekerasan kepada perempuan dan anak, bisa dimaknai bahwa tumbuhnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan kasus yang dialaminya.

Sarprastika, psikolog dari Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (UPT PAS) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) kepada Solider.id menyatakan bahwa pihaknya juga menangani kasus kekerasan pada anak difabel netra dan yatim piatu. Lalu dinas memfasilitasi dengan bekerja sama dengan sebuah SLB dan anak tersebut saat ini tinggal di asrama yayasan. Hal itu untuk kasus-kasus pendampingan non litigasi, sedang untuk kasus difabel yang berhadapan dengan hukum, UPT PAS bekerja sama, berjejaring dan berkoordinasi dengan DPO yakni SIGAB Indonesia.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.