Lompat ke isi utama
ilustrasi tahun baru 2020, sumber gambar dari google

Difabel dan Dekade Penuh Perjuangan

Solider.id, Malang - Tahun 2020 akhirnya telah bergulir membukakan lembaran baru dan menutup dekade sebelumnya dengan begitu banyak pencapaian dan perubahan untuk dekade selanjutnya. Perjuangan hak-hak difabel pun juga senantiasa akan terus berubah mengikuti dinamika pergerakan jaman yang berkembang. Ini artinya awal tahun 2020 kali ini menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk sedikit banyak kembali merefleksikan arah perjuangan kita, baik sebagai kelompok difabel maupun para penggiat isu difabel diluar sana. Tidak ada salahnya kemudian target, strategi serta praktik advokasi yang telah kita laksanakan selama satu dekade belakangan dievaluasi  guna membangun visi dan misi yang lebih kokoh untuk pergerakan isu difabel dari sekarang hingga 10 tahun kedepan. Untuk apa? Untuk belajar dari hal-hal yang sekiranya masih kurang, dan menjadikannya sebagai koreksi dan reminder bagi aksi yang lebih maksimal terkait advokasi hak difabel di masa mendatang.

Langkah pertama, mari kita mulai dari sisi domestik dulu. Bisa kita akui memang, telah cukup banyak kemajuan yang terjadi berkaitan dengan upaya pemenuhan hak difabel skala nasional pada 1 dekade ini. Salah satunya yang paling signifikan mungkin adalah ditetapkannya UU Penyandang Disabilitas nomor 8 tahun 2016 sebagai perundang-undangan terbaru menggantikan UU nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dampak produk hukum ini bagi difabel seharusnya mampu secara signifikan memajukan hak-hak  difabel yang lebih kompherensif di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun 4 tahun lebih telah berjalan sejak dirumuskan, UU disabilitas nampaknya masih belum dapat terimplementasi secara penuh. Baik dari penerapan tiap pasal yang terkandung secara kongkret di lapangan maupun peluncuran peraturan pelaksana penerus dari UU disabilitas masih terbilang hanya berjalan secara parsial dan acapkali minim keterlibatan dari pihak terkait. Dengan situasi seperti ini, tentu difabel di tanah air sangat rentan menjadi korban tindak diskriminasi dan menjadikan difabel sulit mencapai potensi tertingginya di masyarakat. Oleh karena itu, hal inilah yang akan menjadi pekerjaan rumah terbesar difabel di Indonesia. Tantangan kita sudah jelas, yaitu untuk terus konsisten mengadvokasi implementasi dari UU disabilitas agar implementatif  dan mendorong penerbitan  peraturan pelaksana pendamping undang-undang secara lebih menyeluruh. Jangan lupa juga, pada tingkatan lokal diperlukan kampanye yang lebih intensif bagi pemerintah-pemerintah daerah agar mulai mengadopsi secepatnya perda spesifik difabel yang lebih terkini. Tentu kesemua ini adalah tanggung jawab  untuk 5 atau 10 tahun kedepan. Namun dengan adanya konsistensi, persistensi dan kolektivitas kita semua sebagai kelompok difabel dan penggiat isu di Indonesia, justru hal ini hanyalah satu lagi bentuk perjuangan kita atas hak untuk mampu berkembang secara setara dan adil di masyarakat. Tahun ini harus menjadi momen untuk lebih menguatkan spirit tersebut.

Lebih dari itu, perjuangan advokasi difabel tidak hanya berhenti pada skala nasional saja. Mari kita coba bawa juga aspirasi kita ke level yang lebih luas. Ingat, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita juga tergabung ke dalam ASEAN, organisasi regional yang mewadahi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan salah satu aksi kolektif kawasan yang tengah dimulai berkaitan dengan isu difabilitas adalah program ASEAN Enabling masterplan 2025, dengan tajuk Mainstreaming the rights of Persons with Disabilities.

.Langkah yang sejujurnya terbilang sangat strategis bagi kita Indonesia, sebagai bagian dari ASEAN, maupun negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk bersama-sama memajukan hak difabel di kawasan. Selain itu, model kerjasama semacam ini yang dianut oleh negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia juga diharapkan dapat menjadi kekuatan pendorong bagi upaya pengarusutamaan isu difabel secara multi sektoral maupun multi dimensional. Kita yang merupakan warga difabel di Indonesia, dan menjadi bagian erat dari komunitas difabel pada skala regional tidak boleh hanya berdiam diri saja. Program ASEAN masterplan 2025 ini harus selalu kita suarakan eksistensinya ke pemerintah, dan senantiasa kita awasi penerapan kongkretnya di lapangan. Tentu semakin menambah list tugas kita bukan? Atau untuk menambah antusiasme, ayo kita jadikan visi ASEAN ini sebagai sebuah tantangan kita bersama, baik selaku difabel di Indonesia maupun bagian dari masyarakat ASEAN yang inklusif.

Tapi, advokasi kita tidak hanya selesai pada skala regional semata. Isu difabel harus kita pahami juga sebagai permasalahan global, dan permasalahan global tersebut juga mau tak mau menjadi tantangan kita juga dalam mewujudkan inklusi bagi difabel. Pada tataran global, kita secara membanggakan telah turut serta berpartisipasi dalam SDGs (sustainable development goals). Yang mana sendiri bukan merupakan hal mengejutkan mengingat hampir seluruh negara di dunia juga ikut dalam inisiatif ini. Rejim SDGs menargetkan untuk menciptakan lingkungan yang berlandaskan pada prinsip “leave no one behind) bagi seluruh umat manusia setidaknya pada akhir tahun 2030. Sehingga kemudian, kelompok difabel secara fundamental disini harus menjadi lapisan masyarakat yang tidak boleh dikesampingkan dalam proses pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Agenda utama SDG masih tetap sama sejak pertama kali diluncurkan, dan kita saat ini tinggal memiliki 10 tahun lagi untuk benar-benar mengaktualisasikan point demi point dalam SDGs secara integratif di masyarakat. Sebagai salah satu segmen masyarakat yang kerap tergolong minoritas dan rentan, kita para difabel harus tetap aktif mengadvokasikan hak dan kepentingan kita kepada aktor-aktor pembangunan diluar sana. Aspek ini begitu krusial, karena kekhawatirannya adalah, prinsip-prinsip inklusivitas yang terkandung dalam inti SDGs nantinya gagal diinkorporasikan oleh para pemangku kebijakan, dan pada akhirnya hanya menciptakan pembangunan yang tidak pro difabel. Alhasil, sudah menjadi tanggung jawab kita lagi untuk mengawal implementasi program global ini di lapangan, terkhusus bagi kalangan difabel. Yang disukai atau tidak, kembali memberikan kita pekerjaan rumah baru.

Akhirnya, ketiga fenomena inilah yang seyogyanya menjadi bahan refleksi kita pada awal tahun ini. Perjuangan difabel untuk meraih kesetaraan hak dan membangun ekosistem lingkungan yang inklusif masih sangatlah panjang dan berliku-liku. Penerapan UU disabilitas pada skala domestik, implementasi ASEAN masterplan 2025 di level regional, hingga strategi kita, difabel dalam kerangka SDG hanyalah segilintir tantangan yang harus kita hadapi pada 10 tahun kedepan. Pastinya juga banyak kebijakan serta fenomena signifikan lainnya yang harus kita cermati disamping tiga contoh diatas. Namun lagi, hal tersebut tidaklah mengurangi fakta bahwa kita, kelompok difabel masih memiliki segudang tantangan-tantangan besar di depan. Mari kita jadikan chapter baru di tahun 2020 ini sebagai starting point untuk mulai memetakan ancaman, mengumpulkan potensi, dan mendesain strategi bagi perjuangan advokasi difabel 10 tahun kedepan. Meskipun terdengar monoton, tugas advokasi ini tiada lain akan bergantung pada kita, para difabel untuk menjadi katalisator perubahan di masyarakat.

 

Pwnulis: Made Wikandana

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.