Lompat ke isi utama
ilustrasi braille

Peringatan Hari Braille Internasional dan Realitas Sirkulasi Huruf Braille di Banjarnegara

Solider.id, Banjarnegara – Setiap 4 Januari, seluruh dunia memperingati Hari Braille Sedunia. Peringatan ini juga digunakan untuk memperingati hari lahir dari Louis Braille. Ia telah berjasa menemukan hukum Braille sebagai media komunikasi yang menolong difabel netra untuk membaca sekaligus menulis.

Salah satu perhatian utama dari kampanye Hari Braille Internasional adalah penggunaan huruf Braille bagi difabel netra dalam segala situasi, terutama di sekolah, bagi negara-negara yang berpendapatan menengah ke bawah. Di Indonesia, perkara penggunaan Braille sebagai medium bagi difabel dalam menulis dan membaca memang belum merata. Teknologi di bawah penggunaan ponsel pintar yang massif di seluruh kawasan tanah air memang sudah sedikit banyak menjadi medium alternatif bagi difabel netra untuk membaca dan menulis. Namun, bagi difabel netra di daerah lain yang tidak bisa leluasa dalam mengakses gawai, penggunaan huruf Braille menjadi krusial.

Di Banjarnegara, sebuah kota kecil dengan PAD atau Pendapatan Asli Daerah yang paling kecil di Jawa Tengah, kehadiran huruf Braille belum bisa banyak dirasakan penduduk difabel netra di kota ini secara merata.

Salah seorang anggota Putra Bara, sebuah organisasi yang menaungi difabel netra, selain Pertuni, di Banjarnegara mengatakan bahwa kebanyakan akses terhadap buku atau materi dalam bentuk huruf Braille didominasi oleh organisasi difabel netra yang ada di kota.

“Ada dua organisasi difabel netra di Banjar, Pertuni dan Putra Bara. Dua organisasi ini, setahu saya, punya koleksi entah buku atau Alquran Braille bagi teman-teman difabel netra yang ingin membaca. Tapi, ya aksesnya hanya di sini saja. Di luar sana, atau di kecamatan yang ada di utara sana, setahu saya belum banyak punya akses ke huruf Braille,” terang AD, yang menolak disebutkan namanya.

Menurut AD, selain di dua organisasi, ada juga akses terhadap buku Braille yang ada di Sekolah Luar Biasa. Di Banjarnegara, dua SLB memiliki akses terhadap buku dengan huruf Braille karena terafiliasi dengan pemerintah sehingga pengadaan buku dengan huruf Braille cenderung lebih mudah.

Minimnya akses terhadap buku maupun materi berbentuk huruf Braille ini menjadi keprihatinan sendiri bagi dirinya dan rekan-rekannya di Putra Bara.

“Kalau dibayangkan, kan teman-teman difabel netra di kecamatan atas sana seperti Karangkobar, Batur, maupun Kalibening banyak yang tidak memiliki akses terhadap buku Braille. Tidak ada sirkulasi ke sana. Karena memang dari organisasi seperti kami memang tidak ada anggaran dan tidak ada mitra juga yang membantu kami. Yang kami punya juga tidak banyak. Mereka juga belum karuan punya smartphone,” cerita AD.

Dari instansi pemerintah, setahu AD, juga belum banyak yang menyasar kebutuhan difabel netra terhadap materi dan buku dengan huruf Braille ini. Menurutnya pernah ada komunitas yang membuat sebuah perpustakaan yang di dalamnya ternyata ada buku dan Alquran dengan huruf Braille.

“Dulu ada perpustakaan Kauman binaannya Sekolah Inspirasi Pedalaman Banjarnegara pernah ada. Tapi sekarang kayaknya perpustakaannya sudah tidak begitu aktif lagi. Sudah jarang acara kumpul difabel di sana juga,” imbuhnya.

Baginya, perpustakaan tersebut pun hanya bisa diakses secara reguler bagi difabel netra yang ada di kota. Hal tersebut tidak menyelesaikan masalah kebutuhan buku dan materi Braille bagi difabel netra yang ada di kecamatan dan desa-desa yang lebih jauh. Setahu AD, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupatan Banjarnegara juga belum banyak melakukan hal terkait minimnya akses terhadap Braille ini.

Di Peraturan Daerah Kabupatan Banjarnegara No 27 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas, setidaknya ada dua pasal yang menyebutkan tentang penggunaan Braille bagi difabel netra di Banjarnegara. Pasal pertama adalah Pasal 26c tentang Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Berekspresi. Di dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa ‘Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (c) menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Selain itu, ada pula pembahasan Braille pada Pasal 37 ayat 1 dan 2a. Pasal ini menyebutkan bahwa ‘Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial. Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra.

Realitas ketidakmeerataan akses huruf braille bagi difabel netra di Banjarnegera hanyalah sebuah contoh. Indonesia yang netabene merupakan negara berkembang tentu punya banyak daerah terpencil dan pedesaan yang juga memiliki persoalan yang sama. Banyak difabel netra di pedesaan dan daerah terpencil yang belum bisa menikmati huruf Braille sebagai medum dalam memperoleh informasi. Sementara jaringan internet dan kemudahan menggunakan gawai juga belum banyak diakses oleh kawan netra di sana. Pemerintah bersama berbagai lembaga tentu memiliki pekerjaan rumah agar difabel netra di Indonesia secara merata dapat menikmati berbagai informasi dan pengetahuan dengan menggunakan huruf braille. Braille bukan lagi barang yang mahal. Ia adalah kebutuhan primer dan identitas bagi difabel netra.

 

Penulis : Yuhda

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.