Lompat ke isi utama
lustrasi pendaftar CPNS di Banjarnegara

Kilas 2019 bagi pergerakan difabel Banjarnegara

Solider.id, Banjarnegara - Tahun 2019 sudah berakhir beberapa hari yang lalu. Tahun baru 2020 dimulai dengan banyak berita terkait persoalan cuaca ekstrem dengan hujan lebat yang mengguyur beberapa wilayah tanah air. Tahun 2019 juga menyisakan banyak cerita tentang perubahan dan perjuangan isu difabilitas terutama di kota kecil, salah satunya Banjarnegara. Kota yang sudah mensahkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas.

Menyambut hampir dua tahun usia dari peraturan daerah ini, sekaligus melihat kilas balik sepanjang 2019 ini, Samad, anggota Pertuni Banjarnegara, sekaligus ketua NPC Kabupaten Banjarnegara menilai bahwa sepanjang tahun ini, efek paling terasa dari adanya kebijakan peraturan daerah tentang difabel adalah semakin banyaknya fasilitas umum yang mengakomodasi kebutuhan difabel.

“Yang jelas ada penambahan fasilitas umum yang ramah difabel. Meski baru pada fasilitas trotoar yang sudah ditambahi dengan jalur pemandu bagi difabel. Beberapa titik di tengah kota, setahu saya sudah dibangun ulang. Kabar yang saya dapat, memang selain karena faktor untuk memenuhi kebutuhan difabel, memang ada kebutuhan untuk menata ulang trotoar yang sudah rusak karena desakan akar pohon-pohon besar yang ada. Persoalan pohon juga menyulitkan bagi kami karena seringkali kami terhalang pohon besar dan tersandung akar yang keluar dari lapisan tanah di bawah trotoar. Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik,” terangnya.

Di tahun 2019 lalu, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memang memperluas pembangunan pedestrian yang representatif dan ramah difabel. Pembangunan dan renovasi trotoar dilakukan di ruas jalan wilayah perkotaan meliputi Jalan Dipayuda dan Jalan Pemuda. Selain direnovasi dengan mempertimbangkan faktor kemudahan bagi difabel, trotoar juga memperhatikan estetikan dan kepentingan drainase untuk mengantisipasi musim penghujan.

Meski begitu, Samad mengharapkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk juga menyasar pembangunan sumber daya manusia difabel di Banjarnegara. Samad menilai perkara terkait sumber daya alam Banjarnegara masih belum terlalu tergarap. Setidaknya, dari berbagai macam agenda penting tingkat Kabupaten Banjarnegara 2019, ada dua agenda yang menjadi gambaran betapa potensi difabel di Banjarnegara masih belum banyak mendapat ruang.

“Ada dua agenda, agenda pertama itu pilkades serentak di Banjarnegara dan CPNS tingkat Kabupaten Banjarnegara. Saya tidak tahu pasti berapa jumlah difabel yang ikut berpartisipasi dalam dua agenda kabupaten tersebut. Tapi, jika minim, itu menggambarkan bahwa peningkatan kualitas SDM difabel di Banjarnegara adalah kerja-kerja kita di tahun 2020,” ujarnya.

Pilkades serentak di 197 desa di Banjarnegara dilaksanakan pada 31 Juli 2019 yang lalu. diikuti sedikitnya 633 bakal calon kepala desa. Dari semua calon kepala desa, tidak ada calon kepala desa yang difabel kala itu. Persoalan minimnya akses difabel dalam politik lokal menjadi gambaran betapa di tahun 2019, potensi sumber daya manusia difabel di Banjarnegara belum terpoles dengan baik. Akses terhadap perpolitikan lokal sebenarnya bisa menjadi jalan pergerakan difabel dari tingkat desa, apalagi dengan adanya akses terhadap dana desa.

Selain potret minimnya perwakilan difabel dalam ranah perpolitikan lokal di Banjarenegara, akses difabel terhadap bidang pekerjaan publik juga menjadi perhatian di tahun 2019 lalu. Sama seperti beberapa kabupaten lainnya, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara membuka formasi CPNS untuk tahun 2019 untuk formasi umum maupun formasi difabel.

Dari rekap hasil pendaftar CPNS Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2019, jumlah formasi maupun pelamar formasi difabel memang minim. Dari data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara, pemerintah Kabupaten Banjarnegara membuka 392 formasi CPNS untuk formasi umum dan hanya total 8 formasi yang dikhususkan bagi difabel. Artinya kuota untuk difabel di CPNS Kabupaten Banjarnegara hanya 2% dari total keseluruhan formasi. Sementara dari total pelamar yang mendaftar formasi CPNS di Kabupaten Banjarnegara, dari total 5215 pendaftar, hanya 3 yang mendaftar kuota khusus difabel dari 8 formasi yang dibuka. Artinya ada kesenjangan sumber daya manusia difabel di Banjarnegara.

Isu ini yang kemudian menjadi perhatian beberapa organisasi difabel di Banjarnegara mengingat peraturan daerah terkait difabel yang sudah disahkan dinilai belum terlalu menyasar banyak pada kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia difabel. Setidaknya itu yang menjadi isu utama pergerakan difabel Banjarnegara di tahun 2019.

 

Reporter: Yuhda

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.