Lompat ke isi utama
ilustrasi tahun 2019

Kilas Pergerakan Advokasi Difabel 2019, Rantai Diskriminasi hingga Perubahan yang Patut Diapresiasi

Solider.id, Bandung – Pergantian tahun Masehi tinggal hitungan hari, ragam pertiwa dan momentum yang akan berlalu di 2019 hanya menjadi potret pergantian waktu yang telah dilalui. Hingar bingar terkait pemenuhan hak masyarakat difabel masih terdengar diperjuangkan. Kesetaraan dalam meraih kesempatan, sejajar dalam mendapatkan pengakuan, serta merata dalam memberikan bentuk pelayanan publik, meminimalisirkan bahkan menghapus sekat diskriminasi mulai terus dibenahi semua pihak menuju Indonesia Inklusi.

Demi mencapai cita-cita bersama menuju Indonesia Inklusi, dalam masa Pemilihan Umum 17 April 2019 silam, pesta demokrasi seterntak terbesar dengan menyodorkan lima level pemilihan pun digelar di Indonesia. Pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah dunia yang melakukan pemilihan langsung dari mulai Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Tingkat 1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten (DPRD Tingkat 11), serta Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ada yang menarik dalam gelaran pemilu 2019 ini, partisipan masyarakat difabel tidak hanya berada di arena hak pilih saja. Mereka berani tampil dan maju untuk dipilih menjadi bakal calon legislatif (Caleg). Sejumlah tiga puluh lima orang dari masyarakat difabel turut ambil bagian menjadi Caleg meramaikan bursa kursi panas dalam ajang pemilu.

Tiga diantaranya warga difabel yang mewakili Jawa Barat, masing-masing diusung pihak pendukungnya untuk dapat lolos menjadi anggota dewan ditingkat provinsi dan kota/kabupaten. Meski hasil akhir belum sesuai harapan, keikutsertaan para calon legislatif dari masyarakat difabel tersebut memberikan gambaran pada publik, saat kesempatan diberikan, mereka pun memiliki keberanian untuk maju dan berjiwa besar menerima kekalahan suara.

Jelang persiapan pemilu 2019, sejumlah difabel di berbagai daerah juga terlibat dalam basis Relawan Demokrasi yang dibentuk sebagai mitra tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka melakukan berbagai sosialissi terkait pemilu di komunitas difabel, sekolah luar biasa, maupun perseorangan yang menjadi individu difabel di tengah masyarakat. Diakui pihak penyelenggara pemilu, keberadaan Relawan Demokrasi, mampu mendongkrak peningkatanan angka dan antusias pemilih dari kalangan difabel yang memiliki hak suara.

Meski pada jelang pelaksanaannya, aksesibilitas bagi pemilih difabel belum sepenuhnya mampu dipersiapkan dengan maksimal. Sejumlah akses sarana pemilihan masih tersiar belum ramah terhadap difabel ketika di Tempat Pemungutan Suara (TPS). sulitnya menemukan lokasi yang aksesibel dibeberapa wilayah masih menjadi sorotan, seperti lokasi TPS yang masih berundak tangga, atau TPS dibuat diatas kontur tanah lapang yang berumput. Kondisi seperti ini masih dirasakan sulit untuk masyarakat difabel pengguna kursi roda juga pengguna alat bantu lainnya. Sehingga pada hari pencoblosan tiba, sejumlah TPS kurang dapat diakses oleh masyarakat difabel secara nyaman dan mandiri.  

Yang sangat menggelisahkan pada pesta demokrasi 2019 lalu, mencuat kerancuan informasi terkait penyediaan alat bantu berupa tamplate bagi difabel Netra. Difabel Netra terancam tidak dapat memilih secara optimal pada hari pencoblosan. Tamplate Braille tidak tersedia untuk beberapa surat suara. Terutama untuk surat suara anggota dewan perwakilan rakyat yang memiliki ukuran kertas suara cukup besar, serta tampilan foto caleg yang banyak.

Pola pemberian pendampingan pun diambil sebagai langkah solusi tercepat. Mereka yang membutuhkan tenaga pendamping saat menyalurkan hak suaranya, dihimbau membawa pendamping dari keluarga sendiri, untuk menjamin keaskuratan suara yang disumbangkan dalam pemilu.

Pun, demikian dengan para difabel mental dan intelektual yang sempat menjadi bahan perdebatan publik. Mereka juga terancam tidak dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih dalam pemilu. Ada sejumlah kontroversi terkait regulasi siapa yang berhak memilih pada ajang pesta demokrasi 17 April 2019. Kekeliruan memahami difabel mental intelektual dan istilah orang dengan gangguan jiwa sempat mencuat. Sorotan ini membuktikan, masih perlu adanya cara adaptasi, sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat luas terkait ragam jemis kedifabelan yang ada di dalam lingkungan.

Terlepas dari timbulnya perdebatan di ranah publik dalam masa pemilu, pihak penyelenggara pemilu terus berupaya semaksimal mungkin berbenah dalam keseluruhan rangkaian pesta demokrasi. Salah satunya dengan mengeluarkan buku saku, berupa buku panduan pelaksanaan dan pelayanan pemilu di lokasi TPS. Namun demikian, meski sudah ada petunjuk teknis berupa buku saku dan sejumlah sosialisasi, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di lapangan masih kurang paham bagaimana melayani pemilih difabel. Terutama terkait sensitifitas pelayanan, seperti cara memanggil difabel Tuli, menuntun difabel Netra, atau Daksa kursi roda.

Selain isu terkait difabel yang menjadi perbincangan publik selama kegiatan pemilu diselenggarakan, isu lainnya berupa diskriminasi terhadap individu difabel pun dirasakan.

Adalah perjuangan nyata dari Dokter gigi Romi Syopfa Ismael, di kabupaten Solok Selatan provinsi Sumatera Barat, yang terancam tidak dapat berkarir menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait difabilitas yang dimilikinya.  

Setelah dinyatakan lulus dengan hasil nilai terbaik dalam tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang diikutinya, drg. Romi sempat mengecap getir diskriminasi dari kedifabelan yang dimilikinya. Kelulusan sebagai seorang CPNS terbaik pun sempat dianulir pemerintah setempat yang meragukan potensi kinerja sebab kedifabelannya. Dokter muda yang dalam pengabdiannya menggunakan kursi roda tersebut, bertugas di Puskesmas Talun dan mampu memberikan mutu pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) profesi dokter gigi kepada pasiennya.

Melalui rangkaian proses perjuangan yang panjang, untuk mengambil kembali haknya sebagai CPNS dijalani dengan semangat pantang menyerah. Dalam masa pertimbangan tertentu dari para pihak terkait yang menjadi pemangku kebijakan, tawaran jabatan di posisi lain pun sempat ditawarkan. Namun, Drg. Romi kukuh pada perjuangan haknya sebagai CPNS terbaik 2018 dalam profesinya.

Putusan anulir dari pihak pemerintah setempat terkait dengan haknya sebagai CPNS, Drg. Romi melalukan banyak advokasi demi mendapatkan kembali hak tersebut. Melalui proses panjang dan menghabiskan waktu yang tidak sedikit, perjuangan drg. Romi pun baru menuai hasil. Terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2019, SK yang menyatakan dirinya sah sebagai CPNS telah dikeluarkan pihak terkait yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sorok Selatan.

Menyoroti momentum di pertengahan tahun 2019, tepatnya tanggal 22 hingga 23 Juli, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan Indonesia Development Forum (IDF) dengan mengusung tema, ‘Memanfaatkan peluang pekerjaan masa depan untuk mendorong pertumbuhan inklusif.’

Hal ini tentu menyedot perhatian aktivis difabel, bahkan masyarakat difabel secara umum di berbagai daerah. Forum yang banyak dihadiri oleh individu difabel dari penjuru daerah di tanah air ini sengaja dirancang guna berdiskusi, berdialog bersama terkait isu permasalahan difabel yang masih banyak ditemukan di lapangan serta berbagi langkah penerapan solusi.

Tidak hanya itu, pada moment IDF juga dibahas lebih luas tentang peluang lapangan kerja yang inklusif, yang mampu mengakomodir masyarakat difabel pencari kerja dan pihak pemilik lapangan pekerjaan. Kehadiran masyarakat difabel pada kegiatan Indonesia Development Forum (IDF) ini, bukan sebatas sebagai pengunjung semata. Mereka bahkan ada yang menjadi tokoh pembicara dengan topik yang diusung sesuai tema. Salah satunya, Ajiwan Arief Hendradi (34), difabel Netra asal Yogyakarta yang tergabung dalam Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Masih di tahun 2019. Sejumlah kebijakan turunan undang-undang difabel telah disahkan tahun ini.

Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019, tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. PP ini adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dengan tema, ‘Bantuan, sumbangan, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan bencana,  kebijakan pemerintah.’ PP KeSos tersebut ditetapkan pada 26 Juli, kemudian diundangkan dan berlaku mulai tanggal 31 Juli 2019.

Menggaris bawahi, ‘Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyangdang disabilitas.’

Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2019, tentang Fasilitas akses terhadap ciptaan bagi penyandang disabilitas dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, dan sarana lainnya.

Mengangkat tema, ‘Hak atas kekayaan intelektual,’ PP ini merupakan kebijakan terkait fasilitasi bagi difabel Netra dalam mengakses literasi dengan setara. Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan, diundangkan dan berlaku sejak 18 April 2019.

Peraturan lainnya telah resmi disahkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2019. Peraturan ini menyangkut ‘Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan dan Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas.’

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (31) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RIPD) dievaluasi dalam jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (25 tahun).

PP Nomor 70 tahun 2019 ini mulai ditetapkan tanggal 2 Oktober 2019, diundangkan dan berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2019.

Terpilihnya kembali, Ir. Joko Widodo sebagai Presiden pada pemilihan umum 2019, menjadikan kinerja berkesinambungan yang diwarnai perombakan formasi jajaran kabinet dan staf khususnya.

Presiden Joko Widodo telah dilantik Minggu 20 Oktober 2019, sejumlah rencana dan program tentu telah dicanangkan untuk perlindungan dan pemenuhan hak difabel di Indoensia. Salah satu usahanya adalah diangkatnya Angkie Yudistia, tokoh entrepreneur yang merupakan difabel Tuli, sebagai staf khusus kepresidenan.

Formasi yang melibatkan langsung sosok difabel dalam staf kepresidenan, diharapkan akan mampu menampung serta menyuarakan aspirasi masyarakat difabel secara keseluruhan. Bukan semata untuk menyetarakan kesempatan kerja di ranah jajaran RI 1. Keputusan Jokowi menggandeng Angkie sebagai salah satu stafnya patut diapresiasi oleh warga difabel di tanah air.

Pemerintah juga tahun ini kembali membuka kesempatan pada masyarakat untuk mendaftar sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk bagi warga difabel. Secara kuota, CPNS untuk kalangan difabel memang sudah ada. Namun, sejumlah masyarakat difabel masih mengeluhkan adanya diskriminasi terkait kuota, cara pendaftaran dan bahkan aksesibilitas dalam menjalankan seleksi CPNS tersebut. Peluang calon pegawai negeri sipil sebagian besar terbuka untuk difabel hambatan pada fisik, seperti pada anggota gerak kaki tungkai dengan derajat 1 atau 2. Dan bukan difabel sensorik atau intelektual atau mental.

Peluang ini tentu saja tidak dapat diakses oleh mereka yang memiliki hambatan selain fisik. Artinya, kesempatan menjadi CPNS lebih dominan untuk difabel Daksa. Sementara, ketentuan lain yang menjadi persyaratan pada CPNS untuk difabel dengan melampirkan surat keterangan dari dokter. Pelamar difabel juga wajib datang untuk menjalani verivikasi kesesuain formasi dengan tingkat atau derajat difabel yang ditentukan tadi. Kouta untuk ragam difabel lain menjadi sangat minim untuk diakses dalam tes CPNS tahun ini.

Beralih ke bidang pelayanan publik lainnya. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait akses layanan perbankan dan lembaga keuangan. Namun pada akhir tahun ini, ada lagi kasus penolakan difabel yang hendak mengakses layanan perbankan berupa ATM dan Internet Banking. Padahal, Petunjuk Teknis Operasional atau PTO telah diluncurkan sejak tanggal 3 desember 2018.

Bila merujuk pada ketentuan umum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengenai keragaman jenis difabel menurut perundangan telah sesuai dengan PTO yang dikeluarkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya, seluruh masyarakat difabel dengan ragam kedifabelan yang dimilikinya, berhak mendapatkan mutu layanan keuangan tanpa ada sekat perbedaan lagi.

Setiap individu difabel dapat mengakses serta memperoleh semua fasilitas pelayanan yang ditawarkan pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) kepada konsumennya, sesuai kebutuhan mereka.

Teknologi digital, seperti: Kartu ATM yang dilengkapi dengan leading edge dan/atau fitur taktil untuk mempermudah penggunaan bagi konsumen difabel Netra.  Layanan keuangan berbasis internet, seperti internet banking atau website. Layanan keuangan melalui pesan singkat (Short Message Service/SMS) seperti SMS banking. Layanan keuangan melalui telepon seperti telephone banking. Layanan keuangan melalui aplikasi smartphone seperti aplikasi mobile banking.

Indikator yang digunakan sebagai ukuran pencapaian penyediaan pelayanan keuangan kepada konsumen atau calon konsumen difabel, adalah teridentifikasinya jumlah konsumen difabel yang dimiliki oleh PUJK beserta ragam difabelannya.

Pemaparan singkat terkait momentum isu difabilitas dalam kurun waktu satu tahu pada 2019 ini, merupakan gambaran kecil dari permasalahan yang masih ada di lapangan, dan keberhasilan pemangku kebijakan dalam mewujudkan Indonesia Inklusi secara bertahap. Masih panjang proses yang harus dilakukan bersama demi mencapai Indonesia Inklusi secara menyeluruh dan merata di tanah air.  

 

 

Penulis: Srikandi Syamsi

Editor  : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.