Lompat ke isi utama
HDI Boyolalai

HDI Sebagai Momentum Pendorong Pembangunan Inklusi di Boyolali

Solider.id, Boyolali – Ada yang berbeda dari peringatan Hari Difabel Internasional (HDI) di Kabupaten Boyolali tahun ini. Jika pada tahun-tahun sebelumnya peringatan HDI masih didominasi oleh acara seremonial untuk menunjukkan bakat dan kemampuan, maka tahun ini dimaknai dengan membuka perspektif masyarakat melalui sarasehan.

Sarasehan yang digagas oleh Dinas Sosial bersama-sama dengan FKDB menitikberatkan pada membuka wacana mengenai Difabel, kebijakan perlindungannya serta partisipasinya dalam pembangunan utamanya Pembangunan Berkelanjutan dan rintisan desa inklusi. Kajian ini didasarkan pada perkembangan arah pembangunan di Indonesia, serta perkembangan kerja FKDB.

Empat orang narasumber yang dihadirkan dalam sarasehan ini adalah: 1). Sinung Tri Margono, Sekretaris Dinas Sosial yang memaparkan mengenai “Kebijakan Perlindungan Difabel di Kabupaten Boyolali”; 2). D. H Kuncoro, Kabid Bina Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa DISPERMASDES memaparkan mengenai “Desa Inklusi dan Ramah Disabilitas”; 3). Khusnul Hadi, Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya BP3D yang memaparkan mengenai “Difabel dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Boyolali; dan 4). Joko Sudarsono, Program Manager Paguyuban SEHATI yang memaparkan mengenai “Rintisan Desa Inklusi dan Peluang Bagi Difabel”. Diskusi berlangsung lancer dengan dimoderatori oleh Anthon Aryanto dari LPPL Merapi FM.

 

Melibatkan Semua Elemen Masyarakat

Sarasehan ini dihadiri sekitar 300 peserta yang berasal dari unsur Difabel, TKSK, perwakilan Camat dan Kepala Desa, SKPD serta organisasi masyarakat di Kabupaten Boyolali.

Kirmanto, dari Dinas Sosial menyebutkan bahwa dalam mendatangkan para peserta pihaknya bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa. Peran mereka adalah memfasilitasi Difabel, pemerintah juga pengambil kebijakan setempat untuk bisa hadir dalam kegiatan ini. Dia menuturkan bahwa mewujudkan pembangunan inklusi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, oleh karena itu dukungan para pihak mutlak dibutuhkan. Selain itu, diharapkan para Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Koordinator Desa (Kordes) FKDB nantinya akan lebih banyak bekerjasama dengan pemerintah Desa dan Kecamatan setempat dalam mendorong pembangunan inklusi, sehingga diharapkan koordinasi terbangun.

“Bagi sebagian Korcam dan Kordes yang masih belum berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan, momen HDI ini kita harapkan menjadi pintu pembukanya,” jelasnya saat ditemui di sela-sela acara.

Paparan yang disampaikan oleh keempat narasumber menjadi pengantar yang cukup efisien. Karena setelahnya, yaitu tanya jawab berlangsung, para peserta antusias dalam mengajukan pertanyaan. Mayoritas pertanyaan yang diajukan adalah mengenai pembentukan desa inklusi. Untuk Korcam dan Kordes, pertanyaan yang mereka ajukan lebih banyak bagaimana bisa terlibat dalam proses-proses yang terjadi di desa masing-masing. Beberapa hal yang menjadi sorotan diskusi diantaranya adalah: belum masuk dalam pendataan yaitu: Basis Data Terpadu (BDT) dan Sistem Informasi Managemen Penyandang Disabilitas (SIM PD), belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di desa, terkendala akses dunia kerja maupun belum bisa mengakses jaminan kesehatan.

 

Inklusi itu Setara

Salah satu narasumber, D.H Kuncoro menyebutkan bahwa penggunaan dana desa untuk apa saja dibenarkan, sepanjang itu merupakan prioritas desa. Dan prioritas desa ini muncul dari musyawarah desa (musdes). Oleh karena itu pelibatan semua komponen di desa termasuk Difabel mutlak dibutuhkan agar manfaat pembangunan bisa dirasakan oleh semua warga desa.

Musyawarah desa ini juga menjadi peluang bagi Difabel untuk bersuara. Difabel harus terlihat dan berperan aktif dalam musdes ini, agar kebutuhan-kebutuhannya tersampaikan dan terakomodasi. Oleh karena itu peningkatan kapasitas Difabel menjadi salah satu kunci utama keberhasilan Desa Inklusi. Dia menyebut bahwa inklusi ini bukan hanya mencakup privilege hak saja, tetapi kesetaraan yang mencakup baik hak dan kewajiban.

  “Jadi saya tidak ingin Desa Inklusi hanya menjadi sebatas stempel saja. Tetapi Desa Inklusi adalah desa yang mampu mengakomodasi kebutuhan semua warganya. Dalam rangka mewujudkannya, pengembangan kapasitas panjenengan sangat dibutuhkan. Inklusi itu setara, jadi di sini sata bertanya pada panjenengan semua, sudah siapkah disetarakan?” ungkapnya.

Sarasehan ini merupakan langkah awal untuk memantik pembangunan inklusi terwujud di Kabupaten Boyolali. Harapannya diskus yang sudah dilaksanakan mampu membuka perspektif para pihak untuk merintis pembangunan inklusi di semua tataran. Selanjutnya semua pihak juga perlu menyadari bahwa pembangunan yang sedang dilaksanakan ini merupakan sebuah proses dan proses ini tidak semudah mebalikkan telapak tangan. Dan dalam mewujudkannya koordinasi dan komunikasi dari para pihak menjadi elemen utamanya.

 

Reporter: Ida Putri

Editor     : Ajiwan Arief

 

 

The subscriber's email address.