Lompat ke isi utama
ilustrasi gambar ragam difabel

Polemik Draft PerPres KND dan Keberpihakannya Terhadap Difabel

Solider.id, Bandung- Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan sebuah regulasi yang mengatur pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan yang terdiri dari 30 pasal ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pasal 4 ayat 1 UUD 1945, UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang DIsabilitas, dan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Masyarakat difabel yang diwakili oleh Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas (KNPD) menolak keras rancangan Perpres tersebut melalui siaran pers di Jakarta, pada tanggal 6 Desember 2019 lalu. Penolakan ini bukan tanpa alasan, selain pembahasan Perpres yang tidak transparan, bunyi dari pasal-pasal yang dinilai tidak memiliki keberpihakan terhadap difabel, yang paling utama adalah penempatan KND yang berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).

”Selama belasan tahun penyandang disabilitas berusaha menyampaikan pesan penting bahwa disabilitas itu bukan hanya masalah sosial, tapi masalah lintas sektoral” ujar Yeni Rosa, salah satu nara hubung dari KNPD pada Solider.id (9/12), melalui sambungan telepon.

Lebih lanjut, Yeni memaparkan bahwa penempatan KND di bawah Kemensos akan memperkuat stigma yang selama ini ada, yakni urusan difabel itu hanyalah urusan Kemensos. Alih-alih berbuat sesuatu untuk difabel, seringkali Kemensos membuat kebijakan yang merugikan difabel. Seperti penggunaan terminologi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk sebutan difabel.

KNPD berharap posisi KND ini nantinya setara dengan Komnas lainnya. Memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, menyelesaikan pengaduan termasuk memanggil pihak-pihak terkait, memediasi, serta memberikan rekomendasi. Mengingat banyaknya permasalahan yang dialami difabel yang hingga kini belum mendapatkan penanganan.

Senada dengan Yeni Rosa, melalui pesan aplikasi whatsapp, Maulani Rotinsulu ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menyampaikan bahwa penyusunan draft Perpres tersebut dinilai tidak transparan, mengingat KNPD hanya dilibatkan pada awal pembahasan saja. Selebihnya, rapat hanya dilakukan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kemensos.

Maraknya pemberitaan terkait penolakan draft Perpres KND tersebut akhirnya membuat pemerintah, melalui staf kepresidenan mengundang KNPD untuk duduk bersama membahas rencana tindak lanjut dari polemik yang ada.

“Besok, kami akan bertemu dengan staf khusus. Minimalnya vocal point KND tidak di Kemensos” pungkas Maulani.  

 

Reporter: Maya

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.