Lompat ke isi utama

Memahami Kompleksitas Kecakapan Hukum Difabel dalam Sistem Hukum Indonesia

Solider.id, Yogyakarta – berbicara tentang kecakapan hukum bagi difabel, banyak pihak belum memahaminya.  Dalam menyambut hari Difabel Internasional, Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) bekerjasama dengan Fakultas Hukum UGM, Australia Indonesia Disability Research and Advocacy Network (Aidran) dan Fakultas Hukum La Trobe Australia, menggelar rangkaian acara yang terdiri dari seminar dan Fokus Group Discussion (FGD). Rangkaian acara yang bertema “Kompleksitas Gagasan Atas Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia” ini di selenggarakan di Fakultas Hukum UGM tanggal 2 Desember 2019 silam. Dalam FGD terbatas yang diselenggarakan setelah seminar, para praktisi hukum dan pakar hukum berbagi gagasan mengenai kecakapan hukum difabel dari perspektif keilmuannya masing-masing. Terdapat ahli dari berbagai bidang hokum seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum perdata, hukum adat, hukum ketenagakerjaan, dan bahkan hukum pajak.

Dari perspektif hukum perdata, dosen Fakultas Hukum UGM Taufik Elrahman menyatakan bahwa kondisi difabel yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat membuatnya menjadi tidak cakap hukum. Menurut Taufik dalam konteks hukum perdata, hanya ada dua hal yang dapat membuat seseorang menjadi tidak cakap hukum. Kedua hal tersebut yakni seseorang yang belum dewasa dan seseorang yang dibawah pengampuan.

Peraturan, doktrin, dan yurisprodensi yang ada di hukum perdata tidak pernah menyebutkan secara spesifik bahwa difabel merupakan kondisi yang dapat membuat seseorang kehilangan statusnya sebagai subjek hukum. Di sisi lain Taufik justru memberikan kritikan kepada Pasal 32 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang DIsabilitas. Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016, mengatakan bahwa difabel dapat dicabut statusnya sebagai subjek hukum melalui penetapan pengadilan. Taufik berpendapat bahwa pasal a quo bukan melindungi difabel, tetapi justru dapat menghilangkan hak difabel sebagai subjek hukum.

Muhammad Ibrahim dosen Hukum Tata Negara UGM juga menyatakan bahwa ketentuan hukum internasional dan konstitusi Indonesia telah memberikan perlindungan kepada difabel sebagai subjek hukum. Baim, begitu ia akrab disapa, mencontohkan dalam Pasal 12 UNCRPD yang secara jelas telah mengatakan bahwa difabel adalah cakap hukum. Konstitusi Indonesia dalam Pasal 28D juga secara tersirat telah mengakui kecakapan hukum difabel. Senada dengan yang disampaikan Taufik Elrahman, Muhammad Ibrahim juga mengkritisi Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016 yang memiliki potensi bertentangan dengan konstitusi.

Sartika Intaning Pradhani dari departemen hukum adat UGM juga menyatakan bahwa dalam konteks hukum adat difabel bukanlah kondisi yang menyebabkan seseorang tidak cakap hukum. Tidak jauh berbeda, Khotibul Umam, dosen hukum Islam Fakultas Hukum UGM, malah mempertegas kecakapan hukum yang dimiliki difabel dari sudut pandang hukum islam. Sebagai contoh misalnya, dalam Fikih, jika seseorang tidak dapat berbicara, maka yang bersangkutan diperkenankan untuk melakukan akat perkawinan dengan Bahasa isyarat.

Pengakuan atas kecakapan hukum difabel juga dapat ditemukan dalam hukum pidana. Sri Wianti Eddyono, dosen hukum pidana Fakultas Hukum UGM mengungkapkan dalam KUHAP dapat ditemukan pengaturan mengenai apabila seorang Tuli hendak memberikan kesaksian. Dalam KUHAP dikatakan bahwa seorang yang tidak dapat berbicara dimungkinkan untuk didampingi oleh seorang juru Bahasa. Di sisi lain hakim dalam persidangan, juga diperkenankan untuk bertanya dengan menggunakan tulisan.

Menurut Sri Wiyanti salah satu problem dalam hukum pidana Indonesia adalah belum adanya pengaturan mengenai penggunaan umur mental seorang difabel. Dalam kasus pidana, seringkali difabel mental atau intelektual yang memiliki usia mental anak-anak kemudian harus mengikuti proses hukum dengan menggunakan hukum bagi orang dewasa karena usia kalender mereka telah menunjukan kedewasaan. Padahal, dalam konteks difabel mental atau intelektual, sering dijumpai perbedaan antara usia mental dan usia intelektual.

Pada akhir FGD, Tody Sasmitha, fasilitator dari FGD tersebut menyimpulkan bahwa di level norma sesungguhnya tidak terlalu banyak permasalahan. Namun, yang seringkali menjadi sumber permasalahan adalah praktek di lapangan.

Praktik yang Tak Sesuai Norma

Sebelum FGD diselenggarakan terlebih dahulu digelar seminar dengan tema yang sama. Dalam seminar tersebut terungkap fakta-fakta bahwa di level praktik, masih banyak permasalahan terkait  kecakapan hukum difabel.

Nurul Sa’adah Andriani, direktur Sapda menceritakan kasus-kasus difabel yang sering dianggap tidak cakap hukum di level praktik. Ia menjelaskan bahwa kasus-kasus yang terjadi meliputi berbagai bidang hukum.

Kasus pertama, misalnya  adanya isu yang meragukan kecakapan hukum difabel mental saat menjelang pemilihan presiden 2019. Kasus ini sempat menghiasi media masa Indonesia. Banyak orang beranggapan bahwa difabel mental tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena mereka tidak cakap hukum. Hal ini disebabkan bahwa banyak orang yang tak paham bahwa difabel mental tetap dapat mengambil keputusan. Padahal pada tataran norma, masalah ini sudah terselesaikan. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa difabel berhak memiliki hak pilih.

Kasus kedua, misalnya dalam konteks hukum pidana, Sapda pernah menangani kasus pidana yang melibatkan difabel netra. Pada proses penyidikan kesaksian seorang difabel netra tidak diterima. Karena difabel netra dianggap tidak dapat memberikan kesaksian. Ini tak lain karena aparat penegak hukum di Indonesia masih mengacu kepada Pasal 26 KUHAP yang menyatakan saksi harus melihat sebuah peristiwa pidana. Padahal Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan pada tahun 2010 yang memperluas definisi saksi yang terdapat dalam KUHAP. Menurut Mahkamah Konstitusi saksi bukan hanya orang yang melihat dan mendengar tindak pidana yang terjadi, tetapi saksi juga meliputi orang yang memiliki pengetahuan tentang tindak pidana yang terjadi.

Kasus ketiga yang sering terjadi adalah kasus penolakan difabel ketika akan membuat rekening di bank. Nurul Saadah mencontohkan Sapda pernah mendapatkan laporan dari seorang difabel kinetic yang tidak memiliki tangan bahwa ia tidak boleh membuat rekening bank. Menurut pihak bank hal ini karena ia tidak bisa membubuhkan tanda tangan dengan kondisinya yang tidak memiliki tangan. Beberapa orang difabel netra juga mengalami hal yang sama.

Mereka tidak diperkenankan membuat rekening bank karena tanda tangan yang dibubuhkan disetiap lembar memiliki bentuk yang berbeda. Akhirnya alternatif yang mereka tempuh yakni membuat rekening dengan atas nama orangtua mereka.

Cerita Dari Australia

Prof. Patrick Keyzer, dekan Fakultas Hukum La Trobe membagikan pengalamannya terkait dengan sistem hukum di Australia. Menurut Patrick pengaturan dalam hukum pidana di Australia telah  memungkinkan penyertaan bukti psikologis apabila ada difabel yang berurusan dengan hukum. Sehingga jika ada difabel mental atau difabel intelektual yang berhadapan dengan kasus hukum, maka bukti psikologis akan disertakan dalam persidangan. Dari situlah apparat penegak hukum akan mengetahui usia mental difabel yang berurusan dengan hukum.

Hal tersebut bukan berarti tidak ada masalah dalam sistem hukum di Australia. Permasalahan difabel di Australia terkait kecakapan hukum yakni belum dimungkinkannya bukti psikologis disertakan dalam pengadilan yang mengadili kasus waris. Ini membuat seorang difabel rentan kehilangan hak warisnya ketika berurusan dengan hukum di pengadilan.

 

Wartawan: Tio Tegar

Editor       : Ajiwan Arief  

The subscriber's email address.