Lompat ke isi utama
Ilustrasi baner Hari Disabilitas Internasional

Merayakan HDI dan Hal-hal yang Belum Selesai

Solider.id, Bandung– Hari Disabilitas Internasional atau HDI merupakan sebuah momentum atas pengakuan adanya masyarakat difabel di seluruh dunia. Peringatan HDI bukan hanya sebatas pesta pora, kebebasan aksi, maupun ajang unjuk gigi yang dilakoni para difabel dari mulai tingkat kota kabupaten hingga nasional bahkan internasional.

HDI mengusung makna yang bertolok ukur kepada kesetaraan dalam pemenuhan hak asasi manusia, termasuk difabel sebagai warga masyarakat dunia. Keberadaan mereka di lingkungan sosial masih mengalami diskriminasi, bahkan pengabaian atas hak mereka masih sering terjadi.

Alasan sederhana yang selalu muncul adalah masyarakat difabel termasuk golongan minoritas yang mudah terlupakan. Selain itu, lebelisasi terhadap individu difabel yang kerap dipandang sebelah mata, bahkan dianggap sepele masih cukup mendominasi pemilikiran masyarakat luas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas yang dikeluarkan oleh pemerintahan Republik Indonesia, menjadi sebuah payung hukum pemenuhan hak masyarakat difabelnya. Namun, sudah sejauh mana perubahan dan kesetaraan dirasakan oleh warga difabel di tanah air.

Merefleksikan makna Hari Disabilitas Internasional 2019, perwakilan tokoh aktivis difabel didua kota tersebut pun angkat suara.

Dadan Rusmawan, difabel Daksa yang saat ini menjabat sebagai Manajer Program di Bandung Independent Living Center (BILiC) menyampaikan pandangannya terkait momentum Hari Disabilitas Internasional. Menurut Dadan, HDI seharusnya menjadi hari besarnya masyarakat difabel di seluruh Indonesia, dalam arti merdeka. Semua hak-hak dasar para difabel sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.

Disinggung Dadan, dalam Pasal 5 ayat 1 butir ke dua menyebutkan ‘Bebas dari stigma,’ menurut pendapatnya, hal tersebut saja masih belum bisa dirasakan oleh masyarakat difabel secara utuh.

Contoh sederhana, penggunaan istilah lama masih sering muncul di pemberitaan dengan menggunakan kata tuna. Seperti, tunanetra untuk difabel Netra, tunarungu untuk difabel Tuli, tunadaksa untuk difabel Daksa.  “Jadi, saya melihat belum merdeka hak-hak masyarakat difabel,” kata Dadan.

Dadan juga memberi pandangan dalam akses bidang lain seperti pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, masih banyak difabel yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena kurang tahunya orang tua dengan anak difabel terkait hal informasi. Kesenjangan informasi dirasakan masih ada.

Sehingga, difabel berpendidikan rendah yang berimbas pada kesempatan dalam meraih pekerjaan dan kurang kompeten masih cukup banyak. Mereka tidak memiliki ijazah yang sesuai dengan syarat lowongan pekerjaan yang ada.

Pun begitu dalam bidang kesehatan, Dadan menilai masih rendah. Ini disebabkan oleh sulitnya akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang belum berpihak pada difabel dan optimal.

Sebagai bagian dari penggiat advokasi difabel, Dadan berharap HDI bukan sebatas seremonial. Sebab belum menyentuh pada makna yang sesungguhnya. Bahkan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas saja blum terlaksana dengan baik. “Peraturan Presiden No. 70 tahun 2019 yang baru saja di keluarkan Presiden sebagai amanat dari UU No. 8 tahun 2016. Saya katakan bisa dibilang terlambat,” tegasnya.

Dadan mengajak semua pihak untuk belajar dari pengalaman tersebut, kegiatan advokasi harus terus dilakukan oleh komunitas, organisasi difabel, dan berbagai pihak yang peduli tanpa harus menunggu, agar perubahan bisa cepat dirasakan. Namun, kegiatan advokasi harus dilakukan bersama dengan prinsip dan tujuan yang sama pula. Agar stigma dan pola pikir masyarakat bisa berubah.

Menurutnya, momentum HDI yang hampir setiap tahun diadakan perayaannya diisi dengan kegiatan yang mengedukasi masyarakat. Akan tetapi, sampai sekarang cara pandang masih belum berpindah dari pola medis. Difabel masih menjadi objek, bukan subjek yang dihargai hak-haknya. Terlebih bagi difabel mental, mereka masih mengalami tindakan diskriminatif. Mereka dianggap tidak bisa bekerja dan masih menjadi beban.

“Hargailah hak-hak difabel dan coba berpikiran terbuka,” ajak Dadan.

Menurut Dadan, difabel mental pun bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya, asal ada kebijakan yang berpihak kepada mereka. Dia memahami keberadaan media yang memegang peranan penting. Bagaimana advokasi positif bisa menghasilkan cara berpikir positif, isu atau masalah difabel harus dilihat dari cara berbeda dan luas, bukan hanya dari sisi kecacatannya.

“Memang masih jadi PR besar menciptakan masyarakat inklusif, yang bukan hanya sekedar slogan dan seremonial saja,” tutur Dadan.

Pendekatan pada pihak pemerintah harus intens, agar para pemangku kebijakan tersebut mampu memahami difabel secara utuh. Seperti penerimaan CPNS, yang dinilai masih kurang relevan dengan difabel. Meski beberapa perlu diapresiasi terkait infrastruktur yang sudah mulai berpihak pada masyarakat difabel. Walaupun belum sesuai dengan  harapan, sudah mulai ada sedikit perubahan yang bisa dilihat oleh kasat mata.

“Dekati kami, rangkul kami dan belajar pahami kami sesuai dengan amanah UU No. 8. 2016. Hargai kami sebagai warga negara seutuhnya, jangan menerapkan peraturan yang hanya tebang pilih. Ijinkan kami bisa menikmati fasilitas pelayanan publik yang bebas dari stigma dan diskriminasi,” ungkap Dadan.

Menurut Budi, Hari Disabilitas Internasional, merupakan sebuah momentum untuk advokasi secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik difabel, pemerintah dan masyarakat luas. 

“Saya sendiri adalah difabel berat (Cerebral Palsy – CP) mempunyai banyak kebutuhan untuk mencapai kemampuan hidup saya,” tutur Budi.

Dirinya berpesan, difabel berat harus mengerti, memahami dan dipahami sebagai mahluk sosial dalam kehidupan. Masyarakat harus ada dan aktif dalam mengenali masyarakat lain seperti masyarakat difabel yang ada disekitarnya. Mereka membutuhkan dukungan dari semua masyarakat untuk memperoleh hak sebagai manusia.

Budi berpesan kepada pemerintah agar lebih cepat dan jangan terlalu lama untuk mengimplementasikan Undang-Undang tentang Hak Penyandang Disabilitas. “Karena negara lain sudah  ramah lingkungan terhadap difabel,” pungkasnya.

Sebagai sosok senior dan aktvisi HAM Difabel Bandung Raya, Aden yang menggunakan kursi roda mengikuti HDI dari tahun 1996. Menurutnya, hasil momentum HDI perubahannya dirasakan lemot alias lambat. Dijelaskan oleh Aden, masih ada salah kaprah dalam penyelenggaraan HDI nya.

“Saya inginnya peringatan HDI itu jadi momentum untuk tolok ukur, sudah sejauh mana pemerintah memberikan pelayanan terhadap hak warga difabel di setiap sektornya,” papar Aden.

HDI yang diselenggarakan oleh pemerintah dinilai masih banyak ‘Ceremonial dan Charity,’ yang menghabiskan banyak dana dan hangus begitu saja. Padahal, dana tersebut bisa dipakai untuk membangun penunjang kemandirian warga difabel.

Menyoroti hal lain, Aden menuturkan, taman-taman yang dibuat banyak yang belum akses difabel. Jaminan kesehatan untuk difabel masih susah. “Bidang transportasi masih belum ada transportasi publik yang akses difabel,” tambahnya.

Bidang infratruktur, seperti pelebaran trotoar di kota Bandung mulai dibangun, kendati aksesnya belum benar, masih banyak ramp dan penempatan guiding block yang salah, sekarang sudah mulai dibanahi oleh dinas terkait.

Aksesibilitas yang dirinya advokasi selama ini yaitu, trotoar sedang ada perbaikan, transportasi baru ada bus khusus disabilitas yang penggunaannya baru secara kolektif, oleh komunitas. Layanan bidang kesehatan untuk puskesmas yang ramah difabel sudah mulai ada, mengadvokasi agar sarana ibadah seperti masjid milik pemerintah menjadi akses difabel.

Pada momentum HDI ada sebuah pesan refleksi dari seorang Diplomat bernama Mohammad David.

Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin tidak mengetahui, bahwa PBB sejak tahun 1992 telah menetapkan bahwa tanggal 3 Desember adalah Hari Disabilitas Internasional. Tujuan penetapan hari internasional ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat internasional terhadap pentingnya perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas.

PBB juga menginginkan agar penyandang disabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat (inklusif), dan penyandang disabilitas bukan merupakan kelompok yang menjadi beban bagi masyarakat.

Rasa hormat dan kekaguman saya terhadap isu disabilitas muncul pada saat saya menempuh pendidikan di Inggris. Semasa perkuliahan saya berkawan dengan dua orang penyandang disabilitas yang sangat tangguh dan luar biasa, namun tidak pernah mengeluh atau menjadikan kekurangan yang ada pada dirinya sebagai hambatan. Mereka juga yang membuka mata saya bahwa di Indonesia masih terdapat stigma kepada penyandang disabilitas, dan masih sangat terbatas ketersediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.[]

 

Reproter: Srikandi Syamsi

Editor: Robandi

 

The subscriber's email address.