Lompat ke isi utama

Evaluasi Perda No. 4 Tahun 2012: Organisasi Difabel Sampaikan Catatan Kritis

Solider.id, Yogyakarta  -      Setelah 7 tahun berlaku, pada 18 November 2019 dilaksanakan evaluasi terhadap Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kegiatan evaluasi ini di inisiasi oleh DPRD DIY. Bertempat di Atrium Hotel, hadir para aktivis difabel, ketua komisi D DPRD DIY, dan tim ahli dari Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Universitas Islam Indonesia.

Evaluasi dimulai dengan pemaparan kajian mengenai evaluasi Perda yang telah dilaksanakan oleh tim ahli dari Universitas Islam Indonesia. Menurut Dr. Saifudin ketua tim ahli kajian evaluasi Perda, terdapat beberapa aspek dari Perda DIY No. 4 Tahun 2012 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Aspek-aspek yang bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2016 meliputi dua hal yakni aspek kewenangan pemerintah daerah dan materi muatan dari Perda itu sendiri.

Terkait dengan aspek kewenangan, Dr. Saifudin menjelaskan bahwa pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah DIY yang ada dalam Perda No. 4 Tahun 2012 masih mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini tentu perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada UU No. 32 Tahun 2004 sudah tidak lagi berlaku dan telah digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2014. Secara kongkrit Dr. Saifudin mencontohkan bahwa dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diatur mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa kepada siswa difabel. Dimana aspek kewenangan ini masih belum diatur di Perda DIY No. 4 Tahun 2012. Selain itu masih ada beberapa hal lain yang berkaitan dengan aspek kewenangan pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan UU No. 8 Tahun 2016.

Selain berkaitan dengan aspek kewenangan, aspek materi muatan dari Perda No. 4 Tahun 2012 juga perlu disesuaikan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Materi muatan yang tidak sejalan ini misalnya bisa dilihat dengan mengamati cakupan hak yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 2016 jauh lebih luas dari pada Perda No. 4 Tahun 2012.

Suara Kelompok Difabel

Selain catatan yang diberikan oleh tim ahli dari Universitas Islam Indonesia, kelompok difabel juga memberikan catatan kritis yang lebih banyak terkait Perda ini. Setia Adi Purwanta, ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY menjelaskan urgensi perubahan Perda No. 4 Tahun 2012. Menurutnya perubahan Perda merupakan hal yang urgen untuk dilaksanakan. Hal ini karena Perda DIY No. 4 Tahun 2012 lahir lebih dulu dari pada UU No. 8 Tahun 2016. Sehingga bagian konsideran dari Perda ini masih di dasarkan pada UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Implikasi konsideran yang masih didasarkan pada UU No. 4 Tahun 1997 adalah masih digunakannya aliran medical model of disability. Artinya difabel masih dipandang sebagai fenomena medis. Sementara situasi yang berkembang saat ini, gerakan kelompok difabel di Indonesia dan UU No. 8 Tahun 2016 menggunakan social model of disability, dimana difabel tidak hanya dipandang dari sudut pandang medis, tetapi lebih kepada paradigma sosial.

Nuning perwakilan dari LSM Ciqal juga menegaskan hal yang sama. Menurutnya mengenai cara pandang penting sekali untuk diperhatikan. Ia mengingatkan tim ahli dari Universitas Islam Indonesia yang dalam presentasinya masih menggunakan istilah-istilah yang berkesan melabeli difabel seperti tidak normal dan tidak sempurna agar tidak digunakan dalam materi muatan perda.

Lebih jauh mengenai materi muatan, Mukhanif Yasin Yusuf analis data dan kebijakan LSM Sapda mengatakan bahwa isu ketenagakerjaan. Salah satu hal yang harus diatur dalam revisi Perda DIY No. 4 Tahun 2012 terkait isu ketenagakerjaan adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempekerjakan difabel. Dalam UU No. 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa instansi pemerintah wajib mempekerjakan minimal 2% difabel dari keseluruhan karyawannya. Sementara saat ini dalam Perda DIY No. 4 Tahun 2012, disebutkan bahwa kewajiban instansi pemerintah untuk mempekerjakan difabel hanya berkisar 1%.

Selain itu Mukhanif Yasin Yusuf juga menyoroti bahwa Perda No. 4 Tahun 2012 kurang sensitif terhadap isu perempuan dan anak difabel. Perda No. 4 Tahun 2012 juga tidak memberikan pengaturan secara tegas terkait hak difabel untuk bebas dari stigma.

Catatan kritis lain diberikan oleh M. Joni Yulianto dari Sigab. Joni, begitu ia disapa, menyampaikan bahwa selain materi muatan dari revisi Perda yang harus diperhatikan, saat ini DPRD juga harus menunda pembahasan dua raperda lain terkait isu difabel. Kedua raperda itu yakni raperda tentang pendidikan inklusi dan raperda tentang pengelolaan pendidikan khusus. Hal ini karena menurut Joni kedua raperda itu justru memiliki semangat yang bertentangan dengan semangat yang diusung oleh kelompok difabel.

 

Reporter: Tio Tegar

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.