Lompat ke isi utama
Juru Bahasa ISyarat sedang menerjemahkan materi diskusi

Gerakan Kecamatan Inklusi Efektif Mendorong Desa Mereplikasi Desa Inklusi

Solider.id, Yogyakarta – Partisipasi kelompok rentan menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan desa inklusi di Indonesia. Kelompok rentan tersebut diantaranya adalah difabel, penganut agama minoritas, penghayat kepercayaan, masyarakat adat, anak dan remaja rentan, lansia dan kelompok rentan lainnya.

Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Program Inovasi Desa (PID) menyelenggarakan diskusi terbuka bertajuk Menuju Desa Inklusif 2020 : Peran Perguruan Tinggi dan Masyarakat Sipil dalam Mengawal Implementasi Desa Inklusif, pada Jum’at, 8 November 2019 di PSPK UGM.

Kemendesa PDTT menggandeng Program Peduli dan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada. Diskusi tersebut sebagai langkah awal memperkenalkan Panduan Fasilitasi Desa Inklusif.

Anwar Sanusi, Sekjen Kemendesa PDTT mengatakan pertumbuhan inklusif dimulai dari proses partisipasi yang menjamin keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Hasil dari partisipasi melahirkan sebuah upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

“Titik masuk mewujudkan desa inklusif melalui hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, yakni kewenangan berbadasarkan hak asal usul (rekognisi), kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas), dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah”, terang Anwar Sanusi.

Edy Supriyanto, Direktur SEHATI menjelaskan, alur inisiasi desa inklusi yang dijalankan oleh SEHATI Sukoharjo dimulai dari adanya pendataan difabel. Selain adanya Forum Keluarga Difabel, di Sukoharjo juga ada pembentukan Self Help Group di desa. Beberapa advokasi yang dilakukannya diantaranya advokasi layanan administrasi kependudukan, advokasi jaminan kesehatan bagi semua difabel dan keluarga marginal serta gerakan kecamatan inklusi.

“Gerakan kecamatan inklusi ternyata efektif mendorong desa mereplikasi desa inklusi”, sambung salah satu pegiat Desa Inklusif Sukoharjo tersebut.

Arie Sujito sebagai sosiolog UGM dan penggerak desa memaparkan, mengatasi marginalisasi kelompok marginal seperti difabel, perempuan, komunitas adat, petani, kaum miskin, dan warga yang dikucilkan perlu diperkuat kapasitas dan perannya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan desa.

”Forum-forum warga sebagai arena partisipasi harus dimanfaatkan kelompok-kelompok warga yang termarginalkan sebagai arena dan fungsi representasi komunitas di desa serta memadukan partisipasi kelompok marginal yang terorganisir, komitmen politik dan struktur kesempatan yang memungkinkan perubahan berlangsung”, ujar Arie Sujito.[]

 

Reporter: Ramadhany Rahmi

Editor: Robandi

The subscriber's email address.