Lompat ke isi utama
sosialisasi oleh bawaslu Sleman

Minim Aksesibilitas pada Sosialisasi Pilkada Serentak

Solider.id,Yogyakarta -  Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Idonesia (RI)  menggelar tatap muka kepada kelompok masyarakat rentan. Kegiatan difasilitasi oleh  Bawaslu Kabupaten Sleman. Hal itu mengingat dalam kurun waktu yang tidak lama lagi, tepatnya pada September 2020, Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang akan melangsungkan pilkada bupati dan wakil bupati.

Kelompok masyarakat difabel dari berbagai organisasi yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, hadir pada kesempatan itu. Mereka antara lain perwakilan dari Gerakan Kesejahteraan Tuli Indonesia (Gerkatin),  Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Himpunan Wanita Difabel Indonesia (HWDI), Persatuan Penyandang DIsabilitas Indonesia (PPDI). Serta Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia. Sebuah organisasi yang memiliki konsentrasi terhadap isu difabel.  Kegiatan dilangsungkan di Rich Hotel, Jalan Magelang, Jumat (1/11/2019).

Pada deret bangku paling depan, duduk dua peserta yang sesekali terlihat berdiskusi. Mereka adalah Dwi dan Andi. Keduanya tuli. Dwi berkali-kali mengabadikan slide demi slide yang dipresentasikan oleh para narasumber. Sedang Andi dengan seksama memperhatikan pembawa materi. Aktivitas serius mereka dilakukan, karena pada sosialisasi tersebut tidak ada penterjemah bahasa isyarat bagi mereka berdua.

Ketiadaan juru bahasa isyarat (intepreter) sangat disayangkan. Dwi dan Andi. Dua orang tuli perwakilan Gerkatin Sleman itu mengaku hanya paham sedikit. Mereka juga mengatakan bahwa ketiadaan interpreter disiasati dengan menggunakan aplikasi Live Transcribe atau transkripsi instan. Namun hasilnya tetap tidak maksimal, kata keduanya.

Adapun Ketua Bawaslu Sleman M. Abdul Karim Mustofa, mengaku minimnya aksesbilitas pada pelaksanaan sosialisasi kali itu. Pasalnya mengundang komunitas tuli, tetapi tidak menyediakan penterjemah bahasa isyarat. Demikian juga ruangan yang digunakan tidak aksesibel bagi kawan-kawan pengguna kursi roda.

Hal itu menjadi catatan tersendiri bagi Karim, sapaan ketua Bawaslu Sleman itu. Dirinya akan bekerja sama dengan komunitas atau organisasi difabel untuk itu. “Ketersediaan aksesibilitas sebagaimana kebutuhan akan menjadi perhatian kami. Kami minta maaf untuk minimnya aksesibilitas pada hari ini. Selanjutnya kami akan bekerja sama dengan komunitas atau organisasi difabel dalam pemenuhan aksesibilitas bagi kelompok mayarakat difabel,” janjinya.

Materi sosialisasi

Salah satu materi sosialisasi yang tidak mudah dipahami oleh Dwi dan Andi tersebut merupakan evaluasi dari pelaksanaan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya. “Berbagai kendala sering kali terjadi saat berlangsungnya pilkada. Dampaknya, hak politik warga tidak tersalurkan. Untuk itu sebagai upaya mempersiapkan pelaksanaan pengawasan untuk memastikan hak politik warga terwadahi, menggalang berbagai masukan diperlukan”.  Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengemukakan dalam sambutan pembukaannya.

Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu RI itu berpandangan, masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam setiap gelaran pemilu maupun pilkada. Diantaranya warga yang tidak terdaftar, mempunya KTP tetapi tidak bisa mencoblos di daerah asalnya, maupun tidak tersedianya aksesibiltas mencoblos bagi pemilih difabel.

Pada kesempatan itu Frits mengajak seluruh peserta untuk berdialog, mendiskusikan solusi guna terwujudnya perubahan pelaksanaan pemilu. "Mari, bersama-sama kita mulai berdiskusi, menemukan cara merubuhkan tembok-tembok penghalang dalam mewujudkan hak politik kita," serunya.

Proses demokrasi adalah proses memastikan roda demokrasi berjalan ke arah yang benar. Untuk itu, kata dia, partisipasi aktif dan keterlibatan seluruh warga dalam pada prosesnya berlangsungnya Pilkada sangat dibutuhkan.

"Kritik yang sehat juga dibutuhkan agar demokrasi berjalan baik. Untuk itu, Bawaslu sangat mengharapkan partisipasi dari bapak dan ibu. Jangan sampai seluruh proses demokrasi berjalan tetapi masih ada warga negara yang tidak dapat mencoblos," pungkasnya.[]

 

Reporter:  harta nining wijaya

Editor    : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.