Lompat ke isi utama
Gererja Banjarnegara

Arah Kebijakan Jangka Panjang Penyediaan Tempat Ibadah Aksesibel

Solider.id, Banjarnegara – Rencana Induk Pembaangunan  Disabilitas (RIPD) resmi menjadi panduan jangka panjang dan lampiran dari UU No 7 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan untuk menjamin seluruh kelompok masyarakat, termasuk Penyandang Disabilitas, terlibat dalam seluruh proses pembangunan, baik pada proses Perencanaan, Penyelenggaraan, maupun Evaluasi di tingkat pusat dan daerah.

Dalam sasaran strategis dua, penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi difabel menjadi intensi utama. Ada lima kebijakan dengan salah satunya menyediakan akses dan kemudahan dalam beribadah bagi difabel. Isu akses dan kemudahan difabel dalam beribadah memang sudah menjadi kasus yang cukup lama didiskusikan. Hak difabel untuk beribadah dan menjalankan kegiatan peribadatan pada fasilitas yang aksesibel merupakan bentuk dari pelaksaan Pancasila sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam RIPD ada dua strategi implementasi: (1) meningkatkan akses difabel terhadap infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah, dan (2) Meningkatkan kemudahan difabel dalam menjalankan ibadah dan ziarah suci. Target capaiannya adalah: tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah yang mudah diakses oleh difabel; tersedianya penerjemah bahasa isyarat dalam penyampaian ceramah keagamaan, khususnya di rumah ibadah; tersedianya informasi keagamaan, baik melalui media visual maupun audio, yang mudah diakses oleh difabel; tersedianya layanan ibadah dan ziarah suci yang ramah dan yang mudah diakses oleh difabel.

Strategi implementasi dan target capaian di atas akan menjadi tujuan jangka panjang penyediaan akses dan kemudahan dalam beribadah bagi difabel yang harus diterjemahkan oleh pemerintah daerah. Di Banjarnegara, akses dan kemudahan difabel dalam beribadah belum terlalu menjadi perhatian, baik dari pemerintah daerah maupun dari organisasi difabel itu sendiri.

“Isu rumah ibadah yang aksesibel memang belum terlalu jadi perhatian utama, bahkan bagi organisasi difabel di Banjarnegara. Mungkin karena memang tertutup isu yang lebih dulu digulirkan, seperti isu tenaga kerja maupun isu kebijakan karena 2017 lalu baru ada perda soal difabel,” ungkap Ahmad Mustakim, koordinator peningkatan kapasitas keagamaan Putrabara, organisasi difabel netra di Banjarnegara.

Menurutnya, Putrabara mewadahi kegiatan keagamaan yang didominasi oleh kegiatan muslim seperti pengajian maupun hafalan Al Quran. Namun, kegiatan tersebut seringnya diadakan di rumah-rumah anggota Putrabara.

“Kadang ingin mengadakan kegiatan di Masjid, kita undang penceramah, lalu kita buka untuk umum, bisa jadi kampanye yang bagus juga, tapi dalam sepengalaman saya, belum ada Masjid di Banjarnegara yang benar-benar aksesibel, terutama untuk pengguna kursi roda dan difabel netra. Masjid Annur misalnya, sebagai masjid terbesar di Banjarnegara, kamar mandinya ada tangga ke bawah dan ada kolam air pencuci kakinya, susah sekali,” ungkapnya.

Ahmad Mustakim tidak mengetahui dengan pasti akses dan kemudahan kegiatan keagamaan agama lain selain muslim karena memang anggota Putrabara sebagian besar adalah muslim. Ahmad juga merasa perlu adanya rencana dari pemerintah daerah untuk memastikan adanya aksesibilitas dan kemudahan bagi difabel untuk beribadah.

“Bagi kami beribadah adalah bentuk kebutuhan pribadi. Ketika hidup sudah begitu lelahnya, kami menjadikan ibadah sebagai sarana untuk menenangkan diri, lebih dekat dengan Allah,” ungkap dirinya.

Amin Rahmat, salah satu imam Masjid Annur Banjarnegara sekaligus anggota takmir Masjid Annur mengatakan bahwa Masjid Annur sudah beberapa kali melakukan renovasi, namun memang akses untuk difabel belum dimasukkan di renovasi terakhir yang dilakukan tahun 2018 lalu.

“Renovasi terakhir tahun 2018, cukup besar-besaran, bahkan hampir keseluruhan keramik bagian dalam masjid dibongkar semua. Dan kebetulan dapat pendanaan dari dinas agama kabupaten. Namun, sepertinya tidak ada renovasi penambahan aksesibilitas,” ungkapnya.

Menurutnya, tantangan terbesar pihak masjid dalam pemenuhan akses dan kemudahan beribadah bagi difabel adalah tidak adanya panduan desain yang aksesibel dan tidak adanya sosialisasi tentang kebutuhan difabel dalam beribadah.

“Karena masjid kabupaten, maka koordinasi biasanya lewat dinas keagamaan atau ke pemerintah kabupaten. Selama ini tidak ada himbauan penyediaan aksesibilitas. Kadang kami ada keinginan, namun kami bingung harus bergerak seperti apa. Jadi jangan dikira tidak ada upaya. Kami cukup buta tentang hal ini,” ungkapnya.

Ia juga merasa perlu menggandeng organisasi difabel atau pegiat isu difabel untuk membahas isu aksesibilitas tempat ibadah.

Robertus Gunadi, pelayan jemaat Gereja Santo Antonius Banjarnegara menegaskan hal serupa. Selama ini belum ada kebijakan gereja terkait dengan aksesibilitas tempat peribadatan.

“Selama ini, paling hanya orang dengan berkursi roda yang beribadah di ibadah minggu misalnya. Biasanya kami berikan space khusus bagi pengguna kursi roda. Cuman yang menjadi tantangan adalah kamar mandi mungkin. Dulu pernah ada jemaat yang complain karena kamar mandinya susah untuk kursi roda. Cuma memang belum ada kebijakan khusus mengenai hal itu sekarang,” terangnya.

Ia menghimbau jemaat difabel untuk memberikan saran aksesibilitas seperti apa yang dibutuhkan. Hal ini menjadi kewajiban bagi pihak gereja sebagai perpanjangan tangan Sinode Jawa tengah untuk melayani setiap umat dengan berbagai macam kebutuhan.

 

Reporter: Yuhda

Editor     : Ajiwan Arief  

The subscriber's email address.