Lompat ke isi utama
foto presiden dan wakil presiden Indonesia

Pak Jokowi, Pilih Menteri Yang Berpihak Difabel!

Oleh : M. Syafi’ie

(Dosen Fakultas Hukum UII, SIGAB)

 

Solider.id, Yogyakarta - Hiruk pikuk pemilihan presiden telah selesai. Joko Widodo dan Ma’ruf Amin telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019 s/d 2024. Saat ini yang ramai diperbincangkan adalah kandidat menteri yang secara langsung bertanggungjawab terhadap eksekusi program kerakyatan. Di antara program tersebut, akan begitu banyak kebijakan yang akan bersentuhan dengan nasib difabel, satu komunitas masyarakat yang selama ini masih termarginalkan di semua sektor hak yang dijamin konstitusi dan perundang-undangan.

Saat ini, Indonesia telah memiliki dua Undang-Undang pokok yang menjamin hak-hak difabel, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities dan yang terbaru Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Joko Widodo. Dua regulasi ini menjamin hak-hak difabel di semua sektor, baik hak hidup, hak bebas dari stigma, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, hak aksesibilitas,, dan beberapa hak yang lain, dan pada sisi  dua regulasi ini memandatkan kepada pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak-hak difabel.

Namun demikian, sejak terbitnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemenuhan hak-hak difabel tidak berjalan maksimal : beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah yang menjadi mandat Undang-Undang belum ada progres yang berarti dalam penyusunannya, dan pada sisi yang lain beberapa kementrian yang semestinya bertanggungajwab terhadap substansi hak tertentu yang dimandatkan Undang-Undang menyerahkan pengelolaannya kepada kementrian sosial karena selalu ada pandangan bahwa yang mengurusi nasib difabel adalah semata kementrian ini.

Problem struktural ini mengakibatkan pemenuhan hak-hak difabel cenderung berjalan di tempat dan di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran hak-hak difabel, baik itu diskriminasi atas hak pekerjaan, pelanggaran hak difabel di sektor pendidikan, sarana prasarana publik yang umumnya masih belum aksesibel, pelanggaran hak atas peradilan yang fair, dan beberapa kasus yang lain. Situasi dan kondisi ini meniscayakan agar tokoh yang akan mengisi kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mesti mempertimbangkan figur yang memiliki kapasitas dan komitmen yang tinggi untuk mengarusutamakan pemenuhan hak-hak difabel.

Figur yang Berkomitmen

Berharap hadirnya figur menteri yang berpihak kepada nasib difabel tentu berlebihan, di tengah kepentingan partai yang begitu kuat dan pada sisi yang lain disadari bahwa tidak banyak kaum professional yang mendalami isu-isu difabel. Pengetahuan tentang disabilitas beserta ragam pendekatanya tidak cukup mapan dibandingkan pengetahuan tentang isu gender dan anak. Karena itu, berharap pada kaum profesional yang saat ini mengemuka sebagai kandidat menteri tidak cukup memberi jaminan bahwa mereka ketika akan menjadi menteri akan menjalankan program dengan pendekatan yang benar dan menghargai harkat dan martabat difabel.

Terlepas dari permasalahan ini, hal penting yang kita bisa harapkan adalah figur yang memiliki komitmen untuk mendengarkan dan memenuhi hak-hak difabel. Tentang bagaimana cara memenuhi hak-hak difabel dan dilakukan dengan paradigma yang benar, para menteri harapaannya dapat mendengarkan suara  difabel dengan terus menerus memastikan partisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pelibatan difabel yang akan dijalankan kementrian sejalan dengan jargon pergerakan difabel ‘nothing about us without us. Penguatan isu disabilitas akan tambah kuat jika di semua kementrian memiliki unit layanan disabilitas yang bertugas untuk mengarusutamakan pemenuhan hak-hak difabel.

Saat ini, pemilihan calon menteri oleh Presiden Joko Widodo masih terus berlangsung. Kita berharap banyak seleksi ini akan menghadirkan figur-figur yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki komitmen tinggi untuk kemanusiaan. Kepada  figure-figur tersebut kita berharap perbaikan nasib kaum difabel yang selama ini masih termarginalkan. []

 

Editor: Ajiwan Arief

The subscriber's email address.